Jl. Mayjen Sutoyo No. 34, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Realisasi APBN Regional mencapai Rp5.087,93 Miliar: Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kendari, April 2025. Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tenggara pada triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,08% (y-oy). Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2024 mencapai Rp189,48 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 113,99 triliun. Kondisi harga-harga barang mengalami inflasi di angka 1,53% (y-o-y), didorong oleh naikknya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,24 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,99 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,16 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,22 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran  sebesar 3,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,76 persen. Perkembangan APBN regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Maret 2025 terkontraksi sebesar 5,63%, dan pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 30,56% dibanding periode yang saman tahun lalu. Capaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat, realisasi pendapatan negara mencapai Rp696,28 miliar atau 12,81% dari target 2025 dan realisasi belanja negara mencapai Rp5.087,93 miliar atau 19,83% dari pagu tahun 2025.

 

PENDAPATAN NEGARA

 

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah Sulawesi Tenggara s.d 31 Maret 2025 mencapai Rp 511,49 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp490,90 miliar dan penerimaan bea dan cukai Rp20,59 miliar. Realisasi penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar Rp232,42 miliar atau -32,13% (y-o-y). Di samping itu penerimaan bea dan cukai juga mengalami kontraksi yang cukup signifikan -62,52% y-o-y atau sebesar Rp34,35 miliar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

 

Penerimaan pajak di Sulawesi Tenggara s.d 31 Maret 2025, didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 59,26% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 23,30% sisanya adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Proporsi PPh yang cukup besar, menjadikan pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga. Penurunan penerimaan pajak didorong oleh turunnya PPh yang disebabkan penarikan WP cabang menjadi WP Pusat dan SPMKP yang cukup besar mencapai Rp132 miliar.

 

Penerimaan  Bea dan Cukai s.d 31 Maret 2025, disumbang oleh bea masuk sebesar Rp3,94 miliar (keseluruhan penerimaan Bea dan Cukai tersebut telah mencapai 14,12% dari target tahun 2025 yaitu sebesar Rp145,87 miliar). Selain dari bea masuk, penerimaan bea dan cukai juga berasal dari denda administrasi pabean, pendapatan pabean lain, dan denda administrasi cukai. Perlambatan penerimaan bea cukai salah satu penyebabnya adalah kegiatan impor gula dan beras yang ditahan.

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan 31 Maret 2025, penerimaan PNBP di Sulawesi Tenggara mencapai Rp184,80 miliar, penerimaan ini terkontraksi mencapai 17,66% bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu dan telah mencapai 26,70% target PNBP tahun 2025 sebesar Rp692,23 miliar. Capaian PNBP tersebut, terdiri dari penerimaan penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp169,95 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp14,87 miliar. PNBP lainnya yang diterima bulan Maret 2025 antara lain berasal dari: pendapatan jasa transportasi Rp35,98 miliar, Pendapatan Pelayanan Kepolisian Rp19,58 miliar, dan Pendapatan Pendidikan Rp18,07 miliar.

 

BELANJA NEGARA

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp1.077,23 miliar atau 17,22% dari pagu APBN. Realisasi Belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp780,55 miliar (27,82% dari pagu APBN), Belanja Barang sebesar Rp255,40 miliar (10,84% dari pagu APBN), Belanja Modal sebesar Rp41,18 miliar (3,80% dari pagu APBN), dan Belanja Bantuan Sosial Rp0,08 miliar (0,75% dari pagu APBN).

 

Transfer ke Daerah (TKD)

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp4.010,70 miliar (20,67% dari alokasi). Penyaluran TKD Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 7,98% atau turun Rp296,32 miliar dibandingkan realisasi tahun 2024. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan seluruh komponen TKD yang telah disalurkan di Sulawesi Tenggara.

Pembiayaan KUR dan UMi

Penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, di samping belanja pemerintah. Realisasi penyaluran UMi s.d 31 Maret 2025 sebesar Rp2,76 miliar untuk 428 debitur, penyaluran UMi dilakukan oleh Pegadaian dan BAV. Penyaluran UMi terbesar berada di Kab. Kolaka mencapai sebesar Rp0,37 miliar. Di samping UMi, juga telah disalurkan KUR kepada 16.076 debitur dengan nilai salur Rp993,76 miliar.

Kerja sama para pihak yang terkait, baik dari OPD Pemda maupun perbankan, dapat terus ditingkatkan, sehingga semakin besar nilai KUR dan UMi yang dapat disalurkan sehingga dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian APBN Regional Sulawesi Tenggara s.d 31 Maret 2025 dan dukungan pembiayaan KUR dan UMi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara dan Belanja negara mengalami kontraksi yang perlu dikelola dengan penuh kehati-hatian, sehingga pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN. Pada akhirnya, pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Kanwil DJPb Prov. Sultra
Jalan Mayjen Sutoyo No.34, Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search