Konawe Selatan, 21 Agustus 2025 – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai tindak lanjut dari pembentukan tim melalui SK Bupati Konawe Selatan Nomor 500/169 Tahun 2025. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Konawe Selatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara, pimpinan OPD, hingga perbankan dan lembaga keuangan daerah.
Fokus pada Inklusi Keuangan dan Sektor Produktif
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Nurlita Jaya, menekankan potensi besar Konawe Selatan di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, potensi ini perlu ditopang akses pembiayaan yang lebih luas agar bisa optimal. Melalui TPAKD, masyarakat desa diharapkan lebih mudah menjangkau layanan keuangan formal.
Sejumlah program nasional juga menjadi fokus, antara lain:
- Kejar Pindara (Satu Rekening Satu Pelajar) untuk membiasakan menabung sejak dini.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga yang melibatkan Baznas, guna membantu pelaku usaha kecil.
Selain itu, TPAKD berkomitmen mendorong inovasi dengan lomba literasi keuangan, kampanye menabung sejak dini, dan tabungan berbasis reward.
Tantangan dan Peran OJK
OJK Sulawesi Tenggara menyoroti beberapa tantangan inklusi keuangan, seperti masih adanya kesenjangan literasi keuangan, keterbatasan akses lembaga jasa keuangan di daerah terpencil, hingga kompleksitas produk keuangan yang berkembang pesat. Meskipun indeks literasi keuangan masyarakat telah meningkat menjadi 66% dan inklusi keuangan mencapai 80% pada 2025, edukasi tetap diperlukan agar masyarakat memahami produk keuangan sesuai kebutuhan dan risiko.
Peran DJPb dalam Mendukung Akses Keuangan
Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara turut menyampaikan perkembangan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Konawe Selatan. Per 21 Agustus 2025, penyaluran DAK Fisik mencapai Rp15,24 miliar (32,57%), sedangkan Dana Desa telah tersalur Rp160,32 miliar (64%).
Untuk KUR dan UMi, penyaluran terbesar dilakukan oleh BRI (Rp193,72 miliar untuk 4.177 debitur) dan Mandiri (Rp98,49 miliar untuk 720 debitur). Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi penerima manfaat terbesar dengan Rp155,60 miliar, disusul perdagangan besar dan eceran Rp97,02 miliar. DJPb juga mendorong Bank Sultra agar lebih agresif menyalurkan kredit program dengan kemudahan administrasi.
Program Bank Sultra: Menabung Sejak Dini
Bank Sultra memaparkan keberhasilan program Simpanan Pelajar (SimPel) yang ditujukan bagi siswa sekolah. Program ini mendorong budaya menabung sejak dini dengan syarat mudah, tanpa biaya administrasi, dan fleksibilitas transaksi di seluruh jaringan Bank Sultra.
Oleh karena itu, dengan adanya rapat koordinasi dapat disimpulkan pentingnya memperluas akses keuangan hingga ke desa-desa dan sekolah, sekaligus memperkuat edukasi agar masyarakat terhindar dari pinjaman ilegal. Program prioritas TPAKD Konawe Selatan ke depan akan fokus pada percepatan penyaluran KUR, pengembangan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), serta sosialisasi literasi keuangan secara masif.
Dengan kolaborasi antar lembaga, TPAKD Konawe Selatan optimis mampu menghadirkan masyarakat yang lebih berdaya, mandiri secara ekonomi, dan memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan formal.
