Kepala KPPN Atambua, Bapak Mauritz Cristianus Raharjo Meta, hadir dan berperan aktif dalam kegiatan penting ini dengan membawakan materi "Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa". Materi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Melalui forum ini, pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya bersatu untuk memperkuat tata kelola keuangan desa. Tujuannya jelas — agar desa-desa di Kabupaten Malaka semakin mandiri, maju, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.

Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan". Dengan memperkuat pengelolaan keuangan desa, kita membuka jalan bagi pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.

💡 Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh. Mari bersama kita kawal dan wujudkan cita-cita besar ini!

Dalam rangka penyebarluasan informasi atas kinerja perbendaharaan dan sebagai sarana edukasi kepada mitra kerja maupun masyarakat luas, KPPN Atambua telah menyusun buletin dengan nama“RAI ITA” Vol. 7 Edisi Ketiga Tahun 2025. Buletin RAI ITA merupakan akronim dari "Rangkuman Informasi Indonesian Treasury Atambua" yang secara harafiah diambil dari bahasa Tetun yang berarti "Tanah Kita".

Untuk infomasi lebih lanjut, RAI ITA dapat diakses melalui link berikut s.id/RAIITA172

Audiensi strategis antara Pemda Kabupaten Malaka dan KPPN Atambua sangat penting untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah. KPPN sebagai treasurer negara bertanggung jawab memastikan penyaluran APBN tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel, termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). KPPN juga berperan dalam memberikan analisis makro/mikro ekonomi serta kajian fiskal regional untuk mendukung kebijakan Pemda Belu, meningkatkan perekonomian, dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Melalui audiensi ini, kedua pihak dapat meningkatkan kapasitas dan koordinasi, serta menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien, yang akhirnya mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

KPPN Atambua telah melaksanakan kegiatan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi atas penyeyoran Pajak Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dan KPP Pratama Atambua. Berita Acara Rekonsiliasi ini merupakan syarat penyaluran penyaluran Dana Bagi Hasil yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Melalui penandatanganan ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan KPPN dan KPP agar penyaluran Transfer Ke Daerah dapat berjalan dengan optimal.

KPPN Atambua melakukan kunjungan ke Dinas Perindagkop dan DPMD Kabupaten Malaka untuk melakukan monitoring terkait dengan perkembangan KDMP di Kabupaten Malaka dan Penyaluran Dana Desa tahap 2 yang bersinggungan dengan KDMP.

Pada hari Kamis 17 Juli 2025, KPPN Atambua telah melaksanakan acara perpisahan/pelepasan pegawai mutasi yakni Alda Khansa Hamidah selaku Pelaksana Seksi PDMS yang dipindahkan ke KPPN Cirebon, Putu Odetta Krisanty Nareswari selaku PTPN Terampil yang dipindahkan ke KPPN Kupang, dan Faris Azhar Muwaffaq selaku PTPN Terampil yang dipindahkan ke KPPN Majene.

Selamat bertugas di Tempat yang baru. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dedikasi dan kinerja nyata yang telah diberikan selama bertugas di KPPN Atambua. Semoga sukses di tempat yang baru, sehat selalu dan teruslah berprestasi dimanapun berada.