Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Balikpapan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bagi satuan kerja lingkup KPPN Balikpapan, Selasa (12/5). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams tersebut diikuti oleh pengelola keuangan satuan kerja yang memiliki nilai IKPA keseluruhan maupun indikator tertentu di bawah kategori “ baik “.
Kepala KPPN Balikpapan dalam sambutannya menegaskan bahwa IKPA bukan hanya menjadi alat penilaian administratif, tetapi juga cerminan kualitas pengelolaan anggaran satuan kerja. “Nilai IKPA bukan hanya sekadar nilai, nilai ini merupakan gambaran bagaimana kita mengelola anggaran menjadi lebih baik,” ujarnya. Pada sambutannya Kepala KPPN Balikpapan menyampaikan daftar satuan kerja dengan nilai yang masih di bawah 90.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan materi terkait indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang realistis dan konsisten guna meminimalkan deviasi antara rencana dan realisasi anggaran.
“IKPA sebagai alat monev mengukur apakah belanja yang tersalurkan sudah tepat dan tecipta spending better,” jelas narasumber dari Kanwil DJPb Kalimantan Timur saat memaparkan materi.
Selain itu, Customer Service Officer KPPN Balikpapan juga menyampaikan materi terkait IKPA khususnya capaian output dan pengelolaan target output pada aplikasi SAKTI. Dalam sesi tersebut dijelaskan mekanisme pelaporan capaian output, validasi data, hingga fitur dispensasi apabila terjadi revisi DIPA yang memengaruhi target output satuan kerja.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta terkait capaian output, pengelolaan UP/TUP, hingga kendala teknis pelaporan anggaran. Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen KPPN Balikpapan dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berkualitas serta menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
