KPPN Bantaeng menggelar Press Release Kinerja APBN periode Triwulan III tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja mitra KPPN Bantaeng dalam upaya memberikan informasi resmi mengenai kinerja dan fakta atas pelaksanaan APBN pada wilayah Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto. Kegiatan dilakukan di Bertempat di Hotel Kirei, Jalan, Dr. Ratulangi, Bantaeng, Sulawesi Selatan,
Kamis, 10 Oktober 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Bantaeng, Poerfika Agus Bachtiar menyampaikan realisasi belanja negara pada triwulan III tahun 2024 sebesar Rp 2.907,64 miliar atau mencapai 73,9 % dari pagu.
Belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 588,94 miliar atau 72,68 % dari pagu, tumbuh sebesar 14,57 % (yoy) jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 2.318,7 miliar atau 74,21 % dari pagu DIPA TKD, tumbuh sebesar 9,84 % (yoy).
Realisasi belanja negara tumbuh positif dipengaruhi oleh adanya peningkatan realisasi belanja barang yang mengalami pertumbuhan signifikan karena adanya kegiatan tahapan Pemilu pada saker Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sementara pertumbuhan belanja TKD dipengaruhi oleh peningkatan realisasi penyaluran Dana Desa yang tumbuh signifikan pada triwulan III tahun 2024.
“Realisasi belanja pegawai dan belanja barang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam periode tiga tahun terakhir. Belanja pegawai pada triwulan ini terealisasi sebesar Rp371,09 miliar atau 85,08 % dari pagu, tumbuh 17,12 % (yoy) dan realisasi belanja barang Rp207,71 miliar atau 57,72 % dari pagu, tumbuh signifikan 20,93 % (yoy). Sementara belanja modal terkontraksi sebesar 60,17 % dipengaruhi oleh penurunan pagu belanja modal yang signifikan di tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp10,13 miliar atau 70,88 % dari pagu” papar Poerfika, Kamis (10/10/2024).
Selanjutnya Kepala KPPN Bantaeng menyampaikan untuk belanja Transfer ke Daerah sampai dengan akhir September 2024 telah terealisasi untuk belanja Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 17,07 miliar atau 48,49 % dari total alokasi DBH, terkontraksi 5,72 %. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.599,54 miliar atau 80,65 % dari total alokasi DAU.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersalurkan sebesar Rp138,75 miliar atau 38,84 % dari pagu, DAK Non Fisik sebesar Rp353,26 miliar atau 68,53 % dari pagu, Dana Desa sebesar Rp206,21 miliar atau 91,39 % dari pagu dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp3,86 miliar atau 50 % dari total alokasi pagu.
Realisasi DAK Fisik masih sangat kecil hingga triwulan III tahun 2024 disebabkan terdapat beberapa Pemda belum mengajukan DAK Fisik Tahap II yang harus diajukan paling lambat tanggal 22 Oktober 2024.
Pada kesempatan terakhir, disampaikan ucapan terimakasih kepada satuan kerja yang telah mengimplementasikan KKP dan Digipay. Untuk triwulan selanjutnya diharapkan agar lebih banyak satuan kerja yang memanfaatkan KKP dan Digipay dalam rangka optimalisasi belanja pada kementerian negara/Lembaga.
