Kepala KPPN Bantaeng, Poerfika Agus Bachtiar, Membuka langsung acara press release APBN, Evaluasi Penyaluran TKD, Persiapan RPATA dan peringatan Harkordia di Aula Hotel Kirei Bantaeng, Sulawesi Selatan, 19 Desember 2024. Hadir bersama diantaranya Hadi Subeno dan Zaenab Ridowati Narasumber dari KPPN Bantaeng, Muhammad Reza Fahmi (Kepala KPP Pratama Bantaeng), Mohammad Djamhuri (Kasi PKD KPP Pratama Bulukumba), serta unsur-unsur terkait yang diundang. Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Bantaeng, Menyampaikan pesan agar dalam pelayanan khususnya di KPPN Bantaeng untuk menghindari hal hal yang berpotensi korupsi. “Semua layanan yang diberikan di kementerian keuangan khususnya di KPPN Bantaeng ini tidak satupun yang dipungut biaya, semuanya gratis”, Terang Poerfika Agus Bachtiar. Dia juga menyampaikan jika terdapat permintaan sesuatu dari pihaknya, agar melaporkan, menurutnya bagaimanapun juga yang namanya korupsi itu bukan nilainya tapi itu karena berkaitan dengan mental. Dia juga mencontohkan jika
orang minta Rp.20.000 sesungguhnya dia sudah punya kesempatan untuk meminta satu triliun. Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Bantaeng juga menyampaikan secara garis besar tentang APBN sampai dengan November 2024 melakukan kerja sama dengan KPP Pratama. “Untuk mendorong penerimaan negara jadi seluruh instansi di kementerian
keuangan diminta untuk bersinergi untuk mendorong penerimaan negara”, Urainya.
Lebih lanjut, Poerfika Agus Bachtiar memaparkan Postur APBN Wilayah KPPN Bantaeng yang tercatat dengan total pagu anggaran 2024 sebesar Rp.3.981,61 Miliar sementara Total Realisasi Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.646,01 Miliar. Anggaran negara sebesar Rp3.981,61 miliar naik: 8,97% yoy, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp.808,06 miliar dan TKD sebesar Rp.3.172,55 miliar, Pagu Belanja TKD lebih besar sebesar 70,70% dibandingkan dengan pagu belanja pemerintah Pusat sebesar 20,30% dari total pagu belanja negara pada wilayah pembayaran KPPN Bantaeng. Dipaparkan, Realisasi belanja negara sebesar Rp.3.646,01 milliar (91,50% dari pagu, naik 10,88% yoy dibanding tahun anggaran 2023) didorong oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp.712,13 miliar (88,13% dari pagu, naik 9,84% (yey) dan realisasi TKD sebesar Rp.i2.933.65 milar (192,48% dari pagu naik 10.63% yoy dibanding tahun 2023. Sementara untuk penyaluran TKD hingga 30 November 2024 telah direalisasikan sebesar Rp.2.933,88 miliar. Jenis TKD yang mengalami pertumbuhan positif yaitu DAU, DAK Fisik, dan Dana Desa. Sementara DBH, DAN Non Fisik dan Dana Insentif Fiskal mengalami pertumbuhan negatif. Untuk Realisasi Penyaluran TKD di Kab/Kota Lingkup KPPN Bantaeng, Kepala KPPN Bantaeng menjelaskan
diantara tiga Pemda di wilayah KPPN Bantaeng, Pagu dan realisasi penyaluran TKD terbesar di Kabupaten Bulukumba yaitu dengan Pagu sebesar Rp. 1,254,71 miliar dan realisasi Rp.1,179,47 miliar.
Sementara itu, Kepala Kantor Pajak Pratama Bantaeng, Muhammad Reza Fahmi memaparkan gambaran Penerimaan Pajak Sektor Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto. Menurutnya, KPP Pratama Bantaeng dengan wilayah kerja Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Gowa diamanahi target sebesar Rp.506 Milyar pada tahun 2024. “Target penerimaan tersebut diperolah dari berbagai sektor mulai dari sektor administrasi pemerintahan sampai dengan berbagai sektor swasta lainnya”, ungkapnya. Pada tahun 2023 KPP Pratama Bantaeng berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp.539 Milyar. Dari jumlah tersebut, sejumlah Rp.71 Milyar berasal dari Kabupaten Jeneponto dan Rp.74 Miyar berasal dari Kabupaten Bantaeng. Sektor administrasi pemerintahan pemerintahan yang terdiri dari bendahara APBN, bendahara APBD dan Bendahara Desa menjadi penyokong utama penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng yang jumlahnya mencapai 60.03% dari total penerimaan. Dibandingkan dengan tahun 2023, meskipun tahun 2024 belum sampai akhir tahun, penerimaan untuk sektor swasta sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Akan tetapi berbeda dengan sektor administrasi pemerintahan. Secara akumulatif dari tiga jenis bendahara pemerintahan, baik di Kabupaten Bantaeng maupun Kabupaten Jeneponto belum menunjukkan pertumbuhan positif. Bahkan terjadi penurunan yang masih cukup tajam. “Memang tahun 2024 belum berakhir, namun jika melihat record dan trend peneriman per bulan untuk tahun 2023 dan 2024, bisa kita lihat bahwa ada pertambatan yang cukup signifikan pada kinerja penerimaan di sektor bendahara pemerintahan khususnya bendahara APBN dan APBD” Jelasnya.
Mengingat sektor administrasi pemerintahan selalu menempati proporsi yang cukup signifikan pada penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng, dukungan, sinergi dan kerja sama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng maupun Kabupaten Jeneponto menjadi hal yang harus selalu KPP Pratama Bantaeng upayakan dan utamakan. Dia berharap, Semoga tahun 2024, KPP Pratama Banteng yang diberikan amanah target penerimaan pajak sebesar 500 M, dengan dukungan, sinergi dan kerja sama yang sudah terjalin baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto selama ini, bisa tercapai 100%.
