(24/06/2021). KPPN Biak dengan diwakili oleh Kasi VeraKI (Suganda Muji Saputro), Kasi PDMS (M. Ichsan), dan Pelaksana Seksi Bank (M. Rifky Adzakie) mengetengahkan tema "Implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Market Place dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah" pada dialog interaktif Pojok Keuangan yang dilaksanakan pada Kamis pukul 08.00-09.00 WIT.

Penggunaan KKP dan Market Place kedepannya diharapkan mampu membuat penggunaan uang persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran Satker semakin efektif, guna meminimalisir adanya idle cash. Selain itu, lebih fleksibel, aman dalam bertransaksi, dan terjaga akuntabilitasnya.

Dalam kesempatan pojok keuangan kali ini, KPPN Biak ditemani oleh Sales Manager PT Bank Mandiri Cabang Biak (Ibu Sarah) selaku salah satu perwakilan HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) untuk menjelaskan penggunaan dan keamanan dari KKP itu sendiri. PT Bank Mandiri Cabang Biak merupakan salah satu mitra kerja yang telah menerbitkan dan bekerjasama dalam penggunaan KKP oleh Satker di wilayah Biak Numfor dan Supiori.

Adapun beberapa hal pokok terkait dengan KKP selama diskusi interaktif tersebut, antara lain:

1. KKP merupakan Kartu Kredit Corporate (coporate card), yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Bank penerbit KKP merupakan Bank yang sama dengan rekening BP/BPP di buka, dan Kantor Pusat Bank tersebut melakukan kerjasama dengan DJPb. Kartu Kredit Pemerintah terdiri atas KKP untuk belanja operasional, belanja modal dan belanja Perjalanan Dinas Jabatan.
2. KKP dapat digunakan untuk keperluan belanja  barang operasional dan non operasional, belanja barang persediaan,belanja barang pemeliharaan  gedung dan bangunan,belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja modal  dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,-. KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan digunakan untuk komponen pembayaran biaya transportasi, penginapan dan sewa kendaraan.
3. Kelebihan penggunaan KKP antara lain:
4. Fleksibel dengan kemudahan penggunaan kartu KKP yang memiliki jangkauan luas dan dapat bertransaksi di seluruh merchan yang melakukan pembayaran dengan mesin EDC/media daring;
5. Aman dalam bertransaksi dan dapat menghindari penyimpangan dari transaksi secara tunai;
6. Efektif untuk mengurangi UP yang mengganggur (idle cash) dan biaya lain; dan
7. Akuntabilitas pembayaran tagihan kepada negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu Kredit pemerintah
8. Kendala yang memungkinkan dalam penggunaan KKP, khususnya di wilayah Biak Numfor dan Supiori adalah masih terbatasnya penyedia yang barang/jasa yang dapat menerima pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah, melalui mesin EDC (electronic data capture).
9. Kerjasama dari pihak perbankan diharapkan dapat membantu dengan kemudahan penyediaan EDC pada pelaku usaha penyedia barang/jasa di lingkup wilayah Biak Numfor dan Supiori.

Sementara terkait dengan implementasi market place disampaikan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Market place sebagai salah satu inovasi DJPb berupa digitalisasi dalam pengelolaan kas negara. Hal ini diterapkan dalam rangka menghadirkan efektivitas dan efisiensi belanja negara salah satunya adalah penggunaan Uang Persediaan (UP) melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja di Kementerian/Lembaga.
2. Sistem marketplace merupakan sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia barang/jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpan uang persediaan. Sedangkan digital payment adalah pembayaran dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran secara elektronik dengan Kartu Debit/Cash Management System (CMS) atau pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace
3. DJPb menggandeng sektor perbankan melalui Himpunan Bank Milik Negara ( HIMBARA), dalam menyediakan ekosistem layanan digital catalogue dan pembayaran secara daring untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional sehari-hari di lingkungan Kementerian/Lembaga (closed loop). BRI dengan GovStore, Bank Mandiri dengan BlanjaMandiri, dan BNI dengan DIGIPro. Untuk lebih memudahkan pengguna, semua sistem tersebut dapat diakses dalam satu genggaman tangan (mobile application).
4. Alur Proses Bisnis Implementasi marketplace mulai dari proses pengadaan sampai dengan pembayaran, berikut mekanismenya.
5. Manfaat dari penggunaan Uang Persediaan melalui sistem marketplace dan digital payment ini. Diantaranya yaitu, (1) bagi satker adanya efisiensi dan integrasi dalam proses pengadaan, pembayaran, perpajakan, dan pelaporan sehingga lebih simpel. (2) Sektor perbankan mendapatkan pasar baru kredit dan layanan bagi targeted segment. (3)Vendor mendapatkan manfaat berupa kepastian pembayaran dan peluang  menjadi rekanan bagi satker menjadi lebih luas. (4) Bagi auditor dan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengurangi potensi fraud, e-audit, dan memastikan kepatuhan wajib pajak. (5) Manfaat bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah dapat meningkatkan efisiensi manajemen likuiditas, perencanaan kas yang efektif dan memperoleh data analytics.
6. Upaya penyempurnaan fitur-fitur pada market place, termasuk kemungkinan dengan penggabungan dengan system yang akan disediakan oleh LKPP dengan nama Bela Pengadaan.

Demikian laporan pelaksanaan pojok keuangan kali ini, dan disampaikan terima kasih kepada mitra kerja KPPN KPPN Biak yang telah mengimplementasikan penggunaan KKP dan Market Place. Dalam hal terdapat permasalahan yang perlu dijelaskan lebih lanjut dapat segera menghubungi KPPN Biak.