KPPN Bitung mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019, pada 9 s.d. 11 April 2019 di Aula KPPN Bitung. Acara diikuti oleh pengelola DAK Fisik (OPD Teknis, BPKAD, BPMPD, dan Inspektorat) Pemkot Bitung, Pemkab Minahasa Utara, dan Pemkab Kepulauan Talaud.

Acara ini bertujuan untuk mengkoordinasikan seluruh pihak pengelola DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2019, agar mempunyai pemahaman yang sama tentang ketentuan persyaratan dan batas waktu penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dan semua pihak segera melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing. Diharapkan DAK Fisik dan Dana Desa 2019 dapat disalurkan dan dimanfaatkan sesuai rencana kegiatan masing-masing bidang DAK Fisik maupun Dana Desa.

Terdapat 2 (dua) hal baru dari penyaluran DAK Fisik 2019 ini yaitu :

1. Dilibatkannya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kota/Kabupaten untuk melakukan reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik. Reviu APIP bertujuan untuk membantu pemerintah daerah menyajikan laporan secara benar dan tepat waktu, memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan, serta meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik.
2. Sudah terkoneksinya aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dengan aplikasi Krisna sehingga OPD teknis tidak perlu lagi menginput rencana kegiatan pada OMSPAN yang merupakan sarana penyampaian dokumen persyaratan DAK Fisik dan Dana Desa.

Pada kegiatan tersebut Kepala KPPN Bitung, Vicensia Retnasari juga menyampaikan bahwa KPPN Bitung saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian dalam rangka memperoleh predikat sebagai zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Kepala KPPN menjelaskan bahwa seluruh pelayanan pada KPPN Bitung tidak dipungut biaya, anti gratifikasi, tidak ada pungli, percaloan, maupun diskriminasi. KPPN Bitung juga senantiasa meningkatkan pelayanan kepada stakeholder dengan berbagai inovasi. Kepala KPPN mengajak seluruh undangan yang hadir untuk mendukung program ini. Sebagai langkah awal bentuk dukungan tersebut adalah dengan ditandatanganinya Pakta Integritas antara KPPN Bitung dan pihak Pemda dalam hal ini diwakili oleh Kepala BPKAD.