2020

• Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi

2021

• Peringkat Kedua atas Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Tahun Anggaran 2020

2022

• Peringkat Kedua atas penilaian DAK Fisik dan Dana Desa, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta Pelaksanaan Asset Liabilities Committee (ALCo) pada Satuan Kerja Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah s.d. November 2022
• Peringkat Kedua atas Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaliamtan Tengah Tahun 2020

2023

• Peringkat Kedua Kinerja Pengelolaan Kas Kuasa BUN Daerah Tahun 2022 kategori KPPN Tipe A1 Non Provinsi

2024

• Terbaik Kedua Kategori Penilaian Renkas Terbaik Kategori KPPN Sebagai Kuasa BUN Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
• Terbaik Ketiga Kategori Pembinaan Digipay Terbaik Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
• Terbaik Ketiga Penilaian IKPA Terbaik Kategori KPPN Sebagai Kuasa BUN Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
• Terbaik Ketiga LK BUN-D KPPN Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Kalimantan Tengah
• Juara Harapan 2 Lomba Kebersihan Tingkat OPD/Instansi Vertikal Kabupaten Barito Selatan

2025

• Penghargaan atas Dokumentasi Aset Intelektual Terbaik Pertama pada Kategori Kepatuhan dan Pengendalian Internal Periode Unggah Tahun 2024, dengan Judul: “Manajemen Risiko KPPN Buntok Tahun 2024" 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Buntok sebagai Treasurer dan Financial Advisory didukung oleh sumber daya manusia yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

KPPN Buntok sebagai KPPN Tipe A1 mempunyai tugas:

1. melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara,
2. penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta
3. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi:
a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
c. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
f. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
g. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
h. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
i. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;
j. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
k. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
l. pelaksanaan kehumasan; dan
m. pelaksanaan administrasi KPPN.

Visi

Berawal dari penetapan nilai-nilai yang merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh suatu institusi, visi Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara Buntok, yaitu:

"Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia."

Misi

Merupakan penjabaran dari visi dimana misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok meliputi :

1. Mewujudkan Pengelolaan Kas dan Investasi yang Pruden, Efisien & Optimal;
2. Mendukung Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, efektif dan akuntabel;
3. Mengembangkan Kapasitas Pendukung Sistem Perbendaharaan yang andal, professional dan modern;
4. Mewujudkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Akuntabel, Transparan dan Tepat waktu

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok merupakan integrasi/ penggabungan dari dua kantor yaitu Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN) yang berdiri pada tahun 1981.
Seiring dengan adanya reorganisasi ditubuh Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 645/KMK.01/1989 tanggal 12 Juni 1989, maka sejak April 1990 KPN dan KKN Buntok bergabung dan berubah nama menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Buntok yang selanjutnya berubah lagi nomenklaturnya menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Buntok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok ditetapkan sebagai KPPN dengan type A1.