Rincian Perjanjian Kinerja dapat diakses melalui tautan http://s.kemenkeu.go.id/PKKepalaKPPNBuntok2025  

2020

• Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi

2021

• Peringkat Kedua atas Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Tahun Anggaran 2020

2022

• Peringkat Kedua atas penilaian DAK Fisik dan Dana Desa, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta Pelaksanaan Asset Liabilities Committee (ALCo) pada Satuan Kerja Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah s.d. November 2022
• Peringkat Kedua atas Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaliamtan Tengah Tahun 2020

2023

• Peringkat Kedua Kinerja Pengelolaan Kas Kuasa BUN Daerah Tahun 2022 kategori KPPN Tipe A1 Non Provinsi

2024

• Terbaik Kedua Kategori Penilaian Renkas Terbaik Kategori KPPN Sebagai Kuasa BUN Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
• Terbaik Ketiga Kategori Pembinaan Digipay Terbaik Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
• Terbaik Ketiga Penilaian IKPA Terbaik Kategori KPPN Sebagai Kuasa BUN Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
• Terbaik Ketiga LK BUN-D KPPN Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Kalimantan Tengah
• Juara Harapan 2 Lomba Kebersihan Tingkat OPD/Instansi Vertikal Kabupaten Barito Selatan

2025

• Penghargaan atas Dokumentasi Aset Intelektual Terbaik Pertama pada Kategori Kepatuhan dan Pengendalian Internal Periode Unggah Tahun 2024, dengan Judul: “Manajemen Risiko KPPN Buntok Tahun 2024" 
• Peringkat 1 Capaian IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN Lingkup Kanwil DJPb Kalteng
• Peringkat 2 Kinerja Perencanaan Kas Lingkup Kanwil DJPb Kalteng
• Peringkat 1 Penyusunan LK Tingkat UAKBUN-D Lingkup Kanwil DJPb Kalteng
• Piagam Platinum Eco Office
• Penghargaan Nilai PTKI terbaik lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah Periode Triwulan IV Tahun 2025

2026

• Peringkat 2 Kinerja Perencanaan Kas Lingkup Kanwil DJPb Kalteng Periode Triwulan IV 2025
• Peringkat 1 Penyusunan LK Tingkat UAKBUN-D Lingkup Kanwil DJPb Kalteng Periode Triwulan IV 2025

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Buntok sebagai Treasurer dan Financial Advisory didukung oleh sumber daya manusia yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KPPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPPN menyelenggarakan penyaluran pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta melaksanakan penatausahaan atas penerimaan dan pengeluaran negara yang dilakukan melalui maupun dari Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi:

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;

3. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;

4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;

5. penyusunan laporan pelaksanaan dan belanja negara;

6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;

7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBP;

8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;

9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;

10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);

11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);

12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;

13. pengelolaan rencana penarikan dana;

14. pengelolaan rekening pemerintah;

15. pelaksanaan fasilitasi kerjasama ekonomi dan keuangan daerah;

16. pelaksaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara;

17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;

18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;

19. pelaksanaan Kehumasan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan

20. pelaksanaan administrasi KPPN. 

• Tugas dan Fungsi Seksi Verifikasi dan Akuntansi

1. Melakukan verifikasi dokumen pembayaran;

2. Rekonsiliasi data laporan keuangan;

3. Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN)-Daerah;

4. Pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran;

5. Pembinaan pertanggungjawaban bendahara;

6. Rekonsiliasi data rekening pemerintah;

7. Penyusunan laporan saldo rekening pemerintah;

8. Pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang; dan

9. Penerbitan dokumen pengembalian penerimaan

• Tugas dan Fungsi Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal

1. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan perbendaharaan

2. Supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

3. Asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal

4. Melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management)

5. Melakukan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative)

6. Pengelolaan layanan perbendaharaan dan rencana penarikan dana

7. Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

8. Melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis

9. Koordinasi penyelenggaran manajemen mutu layanan

10. Fasilitasi sertifikasi bendahara

11. Fasilitasi pemerintah daerah dan kerjasama dengan pihak lainnya

12. Monitoring penerimaan dan transfer

13. Koordinasi pemberian keterangan saksi atau ahli keuangan negara

14. Pelaksanaan program Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)

• Tugas dan Fungsi Seksi Pencairan Dana

1. Melakukan pengujian resume tagihan dan SPM (Surat Perintah Membayar)

2. Melakukan pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum

3. Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi

4. Melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja pegawai satuan kerja

5. Melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang

6. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan satuan kerja

• Tugas dan Fungsi Seksi Bank

1. Penyelesaian transaksi pencairan dana

2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

3. Fungsi pengelolaan kas (cash management)

4. Penerbitan Daftar Tagihan

5. Pengelolaan rekening pemerintah

6. Penatausahaan penerimaan Negara

7. Penyelesaian retur

8. Pengujian permintaan pengembalian penerimaan Negara, konfirmasi, dan koreksi data transaksi penerimaan

9. Fungsi layanan bantuan (helpdesk) penerimaan Negara

10. Monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi

11. Pengelolaan dokumen sumber dan analisis data Penerimaan Fihak Ketiga (PFK)

12. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

13. Supervise implementasi Sistem Pengelolaan Kas (Cash Management System) pada rekening bendahara

14. Monitoring dan evaluasi kredit program

• Tugas dan Fungsi Subbagian Umum

1. Pengelolaan organisasi, administrasi kepegawaian, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), budaya organisasi, dan pengelolaan kinerja

2. Pengelolaan urusan keuangan

3. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga

4. Pengelolaan urusan dukungan sarana dan prasarana kerja

5. Pengelolaan urusan kehumasan, layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan protokoler

6. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan laporan keuangan

7. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan analisis beban kerja

Visi

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, Adaptif, Tepercaya dan Berorientasi pada Pelayanan Prima untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka Mencapai Visi Kementerian Keuangan

Misi

1. Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak;
2. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, serta sistem teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi.