Rincian Perjanjian Kinerja dapat diakses melalui tautan http://s.kemenkeu.go.id/PKKepalaKPPNBuntok2025  

2020

• Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi

2021

• Peringkat Kedua atas Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Tahun Anggaran 2020

2022

• Peringkat Kedua atas penilaian DAK Fisik dan Dana Desa, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta Pelaksanaan Asset Liabilities Committee (ALCo) pada Satuan Kerja Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah s.d. November 2022
• Peringkat Kedua atas Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaliamtan Tengah Tahun 2020

2023

• Peringkat Kedua Kinerja Pengelolaan Kas Kuasa BUN Daerah Tahun 2022 kategori KPPN Tipe A1 Non Provinsi

2024

• Terbaik Kedua Kategori Penilaian Renkas Terbaik Kategori KPPN Sebagai Kuasa BUN Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
• Terbaik Ketiga Kategori Pembinaan Digipay Terbaik Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
• Terbaik Ketiga Penilaian IKPA Terbaik Kategori KPPN Sebagai Kuasa BUN Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
• Terbaik Ketiga LK BUN-D KPPN Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Kalimantan Tengah
• Juara Harapan 2 Lomba Kebersihan Tingkat OPD/Instansi Vertikal Kabupaten Barito Selatan

2025

• Penghargaan atas Dokumentasi Aset Intelektual Terbaik Pertama pada Kategori Kepatuhan dan Pengendalian Internal Periode Unggah Tahun 2024, dengan Judul: “Manajemen Risiko KPPN Buntok Tahun 2024" 
• Peringkat 1 Capaian IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN Lingkup Kanwil DJPb Kalteng
• Peringkat 2 Kinerja Perencanaan Kas Lingkup Kanwil DJPb Kalteng
• Peringkat 1 Penyusunan LK Tingkat UAKBUN-D Lingkup Kanwil DJPb Kalteng

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Buntok sebagai Treasurer dan Financial Advisory didukung oleh sumber daya manusia yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

KPPN Buntok sebagai KPPN Tipe A1 mempunyai tugas:

1. melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara,
2. penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta
3. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Tipe A1 menyelenggarakan fungsi:
a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
c. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
f. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
g. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
h. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
i. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;
j. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
k. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
l. pelaksanaan kehumasan; dan
m. pelaksanaan administrasi KPPN.

Visi

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, Adaptif, Tepercaya dan Berorientasi pada Pelayanan Prima untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka Mencapai Visi Kementerian Keuangan

Misi

1. Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak;
2. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, serta sistem teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi.