Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap Rabu (15/3) melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah ke satker Kantor Kementerian Agama Kab. Cilacap, MTsN Planjan, dan MAN Cilacap. Tim Monev dipimpin oleh Indah Nur Asiati, Kepala Seksi PDMS beranggotakan Mursid Priyadi, F.X. Suharyono, Rejo Saputro dan Y. Purwanto melakukan kegiatan monev dengan melaksanakan penyebaran kuisioner dan wawancara dengan PPK, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penerima Bantuan Pemerintah, termasuk kegiatan on the spot kepada penerima Bantuan Pemerintah juga terlaksana pada hari yang sama.
Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi antara lain memonitor kesesuaian antara juknis dengan pelaksanaan Bantuan Pemerintah di lapangan; selanjutnya memotret pelaksanaan simplifikasi pertanggungjawaban keuangan Bantuan Pemerintah secara utuh; kemudian menggali permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah; serta memberikan rekomendasi penyempurnaan implementasi pelaksanaan Bantuan Pemerintah, demikian tegas Indah.
Dari hasil monitoring dan evaluasi yang sudah dilaksanakan banyak didapat catatan, masukan dan pemetaan permasalahan teknis maupun non teknis yang dihasilkan sebagai pertimbangan bagi permbuat kebijakan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar dapat lebih menyempurnakan proses simplifikasi dengan ukuran sasaran keberhasilan menjadi mudah, sederhana dan berkualitas dan juga sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan lainnya terkait pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah.
Berbekal dari pelaksanan on the spot sebelumnya, kelanjutan kegiatan monev atas Bantuan Pemerintah maka bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cilacap pada hari Kamis (16/3) dilaksanakan Focus Group Discussion. FGD berhasil mengcapture berbagai masukan dan usulan secara umum satker pengelola dan penerima bantuan merasa bahwa dengan adanya simplifikasi mengakibatkan penyusunan pelaporan menjadi relatif lebih mudah dan memberikan alokasi waktu yang cukup untuk memenuhi persyaratan.
Sedangkan permasalahan yang masih dikeluhkan oleh Satker Pengelola SDM dengan tugas utama sebagai guru mengemuka bahwa Petunjuk Teknis yang terlambat diterbitkan, kurang jelas dan kurang fleksibel kebutuhan dana untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dialokasikan dalam Bantuan Pemerintah misalnya Olimpiade Sains, Perlombaan dan kegiatan lain yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi hal yang masih membutuhkan keputusan, demikian tegas peserta dari salah satu Madrasah yang hadir. Semoga gerak langkah KPPN Cilacap mampu berkontribusi bagi upaya Simplifikasi dan Efisiensi Pengelolaan Bantuan Pemerintah segera dapat terwujud secara nyata.
