(Cilacap, 6 Oktober 2017) Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap melakukan pemantauan dan evaluasi pada 2 desa di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yaitu Desa Menganti dan Desa Slarang, Selasa 3 Oktober 2017.
Kunjungan lapangan ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh data primer melalui teknik wawancara dalam rangka penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa untuk periode Triwulan I dan Triwulan II 2017. Pelaksanaan Pemantauan Dana Desa, dilakukan terhadap Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD, Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa, Sisa Dana Desa di RKUD, Pencapaian output Dana Desa dan Permasalahan dalam pelaksanaan Dana Desa.
Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dari KPPN Cilacap diterima dengan baik oleh Kepala Desa Menganti (Tumirah) dan Kepala Desa Slarang (Sakimun) beserta jajaran perangkat desa lainnya dan pendamping desa (Anik Astuti). Dari hasil wawancara tersebut, Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dari KPPN Cilacap telah berhasil meng-capture beberapa permasalahan terkait pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sehingga diharapkan dapat menjadi bahan kajian penyempurnaan penyaluran Dana Desa melalui KPPN di daerah.
Pada hari berikutnya, Rabu 4 Oktober 2017, KPPN Cilacap bekerja sama dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik TA 2017 di Ruang Rapat BPPKAD Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Triwulan I dan Triwulan II 2017 . Data primer diharapkan dapat diperoleh melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi tersebut.
Rapat koordinasi dihadiri oleh 11 SKPD penerima DAK Fisik TA 2017 yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap, RSUD Cilacap dan RSUD Majenang.
Selain itu hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap, Kepala Inspektorat Kabupaten Cilacap, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Cilacap, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala KPPN Cilacap beserta Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap.
Dalam sambutannya, Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap, Subiharto, menyampaikan materi progres perkembangan DAK Fisik di Kabupaten Cilacap, permasalahan yang dihadapi DPPKAD Kabupaten Cilacap selaku BUD dan langkah-langkah yang telah ditempuh untuk menangani permasalahan tersebut.
Kepala KPPN Cilacap, Joko Supriyanto, menyampaikan materi Kebijakan dan Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. KPPN sebagai KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa.
Pelaksanaan Pemantauan DAK Fisik, dilakukan terhadap Realisasi pencairan dana DAK Fisik dari RKUD, Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik, Capaian keluaran (Output), Prediksi DAK Fisik tidak memenuhi syarat penyaluran, Proyeksi penyaluran sampai dengan akhir tahun anggaran dan Permasalahan dalam pelaksanaan DAK Fisik.
Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Joko Pramono, menyampaikan selaku tugas dan fungsinya, Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi dana APBN yang ditransfer ke daerah termasuk DAK Fisik. Untuk tahun 2017, Kabupaten Cilacap sebagai kabupaten yang paling jauh dari ibukota provinsi Jawa Tengah mendapatkan kesempatan pertama untuk menjadi obyek monitoring dan evaluasi tersebut.
Selanjutnya, Kepala Inspektorat Kabupaten Cilacap, Imam Yudianto, menyampaikan instansinya siap untuk melakukan audit apabila terdapat permintaan audit atas penyelesaian pekerjaan tahun lalu yang seharusnya sumber dananya berasal dari DAK Fisik namun dibiayai dahulu dari APBD sehubungan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2017 tentang Pelaksanaan DAU dan Tambahan DAK Fisik pada APBNP TA 2017.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap tersebut, setiap SKPD menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan DAK Fisik TA 2017. Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap, Kepala KPPN Cilacap dan Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menanggapi secara bergantian atas permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh SKPD.
Setelah acara rapat koordinasi selesai, Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dari Kanwil Ditjen Perbendaaraan Provinsi Jawa Tengah dan KPPN Cilacap melakukan kunjungan lapangan ke proyek pembangunan dan rehabilitasi yang dibiayai dari DAK Fisik yaitu SD Karang Talun 04 dan UPT Puskesmas Cilacap Utara I untuk memastikan bahwa DAK Fisik benar-benar dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
Selanjutnya Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan KPPN Cilacap mengadakan audiensi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Cilacap (Achmad Arifin) beserta jajarannya untuk memperoleh masukan atas permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Cilacap.
Masih dalam rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa, Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan KPPN Cilacap didampingi tim dari Dispermades Kabupaten Cilacap melakukan monitoring dan evaluasi bersama pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 dengan melakukan kunjungan lapangan ke Desa Doplang Kecamatan Adipala dan Desa Ayamalas Kecamatan Kroya. Tujuan pemantauan kali ini adalah untuk memperoleh data primer yang akan dibandingkan dengan kabupaten lainnya.
Di Desa Doplang, Kecamatan Adipala, Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan KPPN Cilacap melakukan wawancara dan diskusi dengan Kepala Desa Doplang (Sakiyo), Kasi Kesejahteraan Desa Doplang (Subadi), Bendahara Desa (Ani Marlina) dan Pendamping Desa Bidang TI (Anung Ageng). Usai wawancara dan diskusi Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan KPPN Cilacap melakukan kunjungan ke lokasi jalan desa yang dibangun dengan Dana Desa Tahun 2017.
Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan KPPN Cilacap juga berkesempatan mewawancarai pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut yang tercatat sebagai penduduk Desa Kalikudi Kecamatan Adipala (desa sebelah utara Desa Doplang). Warga Desa Kalikudi tersebut menuturkan bahwa jalan tersebut dirasakan manfaatnya bukan hanya bagi penduduk Desa Doplang, tetapi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar Desa Doplang.
Di Desa Ayamalas, Kecamatan Kroya, Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan KPPN Cilacap disambut meriah oleh Kepala Desa (Karsun) dan para Perangkat Desa Ayamalas. Pada pertemuan forum komunikasi dan diskusi bertempat di Pendopo Desa Ayamalas, tampak hadir pula tim dari Seksi Pemerintahan Kecamatan Kroya, para pendamping desa, anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kroya, serta masyarakat Desa Ayamalas yang ingin berdialog langsung dengan Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan KPPN Cilacap. Dialog selama satu setengah jam tersebut berjalan dalam suasana hangat dan kekeluargaan.
Para peserta dialog menyampaikan aspirasi dan usulan diantaranya agar pemerintah pusat menambah jumlah Pendamping Desa di Bidang Pembangunan dan TI. Saat ini jumlah pendamping desa terbanyak adalah di bidang pemberdayaan masyarakat, namun di sisi lain persentase porsi pagu Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat masih minim, padahal bidang pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kapasitas SDM desa agar mampu memberdayakan kekayaan dan aset desa menuju kemandirian ekonomi dan keuangan desa. Pada akhir kunjungan di Desa Ayamalas, Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan KPPN Cilacap memantau langsung drainase yang di bangun dengan Dana Desa Tahun 2017.
