(Cilacap, 6 November 2017) Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap kembali melakukan pemantauan dan evaluasi untuk periode Triwulan III 2017. KPPN Cilacap selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara triwulanan. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi periode Triwulan III 2017, data primer dan sekunder yang diambil adalah posisi sampai dengan 31 Oktober 2017 yang seharusnya posisi sampai dengan 30 September 2017. Hal ini dikarenakan tahun 2017 merupakan masa peralihan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang semula di KPPN Jakarta II dialihkan ke KPPN di daerah.
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN di daerah mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk lebih mendekatkan pelayanan dengan kantor bayarnya, meningkatkan efisiensi dan memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi. Posisi sampai dengan 31 Oktober 2017, KPPN Cilacap telah menyalurkan DAK Fisik sampai dengan Tahap III dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp78.473.725.000,-. Dana Desa untuk 269 desa di wilayah Kabupaten Cilacap telah disalurkan pada tahap I sebesar Rp139.250.432.000,-.
Kamis 2 November 2017, Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap. KPPN Cilacap berkoordinasi untuk membahas persiapan penyaluran Dana Desa Tahap II. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Endah Setyorini, menjelaskan bahwa sebanyak 128 desa dari 269 desa di Kabupaten Cilacap telah mengajukan persyaratan untuk pencairan Dana Desa Tahap II. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mengajukan persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II pada akhir Oktober 2017. Berkas persyaratan harus melalui tahap verifikasi, selanjutnya apabila memenuhi persyaratan akan diproses oleh KPPN Cilacap selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa setelah mengajukan Rencana Penarikan Dana (RPD) ke Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pencairan pada awal November 2017.
Selanjutnya Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Kepala Subbidang Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Cilacap, Suryadi, menyampaikan bahwa realisasi penyerapan DAK Fisik sampai dengan 31 Oktober 2017 dari RKUD ke Rekening Penerima telah memenuhi syarat penyaluran DAK Fisik Tahap IV.
Sedangkan tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik TA 2016 pada 3 bidang yaitu bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Sarana Perdagangan dan bidang Jalan dan Jembatan telah selesai dilakukan verifikasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu Inspektorat Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, DPPKAD Kabupaten Cilacap akan segera mempersiapkan persyaratan penyaluran tambahan DAK Fisik tersebut dari RKUN ke RKUD.
Selanjutnya Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap melakukan kunjungan ke 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Cilacap dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cilacap. Pengelolaan DAK Fisik pada DKP Kabupaten Cilacap sampai dengan 31 Oktober 2017 secara umum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, telah memenuhi target yang ditetapkan sampai dengan Triwulan III 2017 dan salah satu persyaratan penyaluran DAK Fisik Triwulan IV 2017 telah disampaikan ke BPPKAD Kabupaten Cilacap yaitu realisasi penyerapan dan capaian output.
Jumat 3 November 2017, Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap melakukan kunjungan lapangan ke 3 desa di 3 kecamatan yang berbeda. Jelang pencairan Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD masih terdapat desa dengan realisasi penyerapan kurang dari 75% dan capaian output kurang dari 50%. Pengukuran kualitas penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan yaitu realisasi penyerapan dan capaian output diharapkan dapat meningkatkan akurasi pemanfaatan Dana Desa yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masayarakat.
Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan feedback tentang kendala/permasalahan yang dihadapi oleh desa dalam pengelolaan Dana Desa sampai dengan 31 Oktober 2017 dan melihat sejauh mana persiapan desa dalam mengajukan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Hal ini perlu dilakukan agar penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUD ke RKD di Kabupaten Cilacap dilaksanakan tidak lebih dari 7 hari kerja setelah penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dapat disalurkan secara sekaligus ke 269 RKD penerima Dana Desa.
Desa yang pertama dikunjungi adalah Desa Kepudang Kecamatan Binangun. Desa ini berjarak kurang lebih 35 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap. Luas wilayah desa mencapai 151,2 hektare yang terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Medang Kuning dan Dusun Gandul Lekor dengan jumlah penduduk mencapai 2684 jiwa. Dalam kesempatan tersebut, Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Camat Binangun (Akhmad Khaerudin), Kepala Desa (Sansumarto), Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (Musabihan), Pendamping Desa (Yuri Tomi Fauzi) dan perangkat desa lainnya. Setelah memperoleh data primer yang dianggap cukup, Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap selanjutnya melakukan kunjungan on the spot pada proyek jembatan Kali Secang yang baru selesai dibangun dengan Dana Desa TA 2017.
Selanjutnya Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap bergerak menuju Desa Buntu Kecamatan Kroya. Salah satu desa yang dilewati jalan nasional lintas selatan Pulau Jawa ruas Sampang – Buntu ini mempunyai luas wilayah 225,515 hektare terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Bangsa dan Dusun Buntu dengan jumlah penduduk mencapai 3947 jiwa. Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa (Samingun), Kasi Pemerintahan (Muhammad Murtadlo), Seksi Pemerintahan Kecamatan Kroya (Elang Soemaryoto), Pendamping Desa (Nunung Iryanto) dan perangkat desa lainnya. Dari hasil pertemuan tersebut, permasalahan utama yang dihadapi Desa Buntu dalam pelaksanaan Dana Desa adalah masih tertundanya proyek jembatan yang menghubungkan Desa Buntu dengan Desa Sidamulya yang berada di wilayah kabupaten tetangga karena memerlukan regulasi khusus. Setelah pertemuan selesai, Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap melakukan kunjungan on the spot pada proyek dari sumber pembiayaan Dana Desa yang sedang dikerjakan yaitu pembangunan saluran penghubung (talang air) tersier.
Kunjungan berakhir di Desa Nusajati Kecamatan Sampang. Desa yang terletak di ruas jalan menuju Stasiun Sikampuh dari pusat pemerintahan Kecamatan Sampang ini memiliki luas wilayah 385 hektare yang terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Gunungbawang, Dusun Criwis, Dusun Tinggarmalang dan Dusun Gombol dengan jumlah penduduk mencapai 5585 jiwa. Turut hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Cilacap yaitu Camat Sampang (Achmad Nurlaeli), Kepala Desa Nusajati (Eko Pramono), Kasi Pemerintahan Kecamatan Sampang (Bambang Haryadi), Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (Musabihan), Pendamping Desa (Ahmad Firdaus) dan perangkat desa lainnya. Dari hasil pertemuan tersebut, faktor cuaca dan musim tanam padi menjadi hambatan terlaksananya kegiatan pembangunan fisik karena menghambat pengiriman material dan kesulitan mencari tenaga kerja/tukang.
Dana Desa Tahap II telah dicairkan dari RKUN ke RKUD pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sebesar Rp92.833.622.000,- .Desa yang telah memenuhi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II akan segera mendapatkan alokasi Dana Desa Tahap II dari RKUD ke RKD.
