(Cilacap, 20 Desember 2017) Tahap pelaksanaan anggaran dalam siklus APBN dimulai dengan disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lainnya yang dipersamakan oleh Menteri Keuangan.
Rabu 20 Desember 2017, bertempat di Ruang Gadri Komplek Rumah Jabatan Bupati Cilacap, diselenggarakan kegiatan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2018 oleh KPPN Cilacap. Acara yang dimulai tepat pukul 08.30 WIB dihadiri oleh Bupati Cilacap, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cilacap, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, serta para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja wilayah bayar KPPN Cilacap.
Kegiatan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2018 mengusung tema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”. Hal ini sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2018 yang memuat rencana kerja Pemerintah yaitu memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan yang kemudian dijabarkan dalam 11 prioritas nasional yang akan dicapai pada tahun 2019 dan disusun dengan prinsip money follows program.
Dalam laporannya, Kepala KPPN Cilacap, Joko Supriyanto menyampaikan bahwa DIPA yang akan diserahkan berjumlah 50 DIPA dengan pagu sebesar 704,61 milyar yang meliputi dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal dan satuan kerja non vertikal tertentu dengan jenis kewenangan kantor pusat. Untuk TA 2018 tidak terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan. Namun alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa tahun anggaran 2018 yang disalurkan melalui KPPN Cilacap, mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2017 yaitu sebesar 347,1 milyar. Sehingga total pagu anggaran yang dikelola oleh KPPN Cilacap pada tahun anggaran 2018 sebesar 1,05 trilyun.
Sedangkan pagu Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Kabupaten Cilacap pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2,16 triliun yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,36 triliun, DAK (Fisik dan Nonfisik) sebesar 463,57 milyar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 68,12 milyar, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 27,25 milyar dan Dana Desa sebesar 243,27 milyar.
Dalam kesempatan tersebut, Joko Supriyanto juga melaporkan progres data realisasi berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sampai dengan tanggal 14 Desember 2017. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk wilayah Kabupaten Cilacap sebesar 962,01 milyar dari total pagu 1,08 triliun atau sekitar 88,92%, dengan rincian realisasi belanja barang sebesar 212,83 milyar atau sekitar 87,42% dari pagu belanja barang dan belanja modal sebesar 48,32 milyar atau sekitar 68,17% dari pagu belanja modal. Sedangkan data penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang disalurkan melalui KPPN Cilacap sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 adalah sebesar 356,89 milyar atau sekitar 95,98% dari pagu DAK Fisik dan Dana Desa.
“Penyerapan belanja Kementerian/Lembaga sampai dengan saat ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2016 pada periode yang sama, baik secara nominal maupun dalam persentasenya. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga di tahun 2017 berjalan lebih baik, perkembangan ini sebagai dampak terlaksananya penetapan DIPA lebih awal, pelaksanaan lelang lebih awal, serta perencanaan anggaran yang lebih matang. Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan penyaluran anggaran berbasis kinerja, yaitu kinerja penyerapan anggaran dan ketercapaian output, penggunaan minimal 25 persen dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk infrastruktur, dan menurunnya dana yang belum terpakai di daerah”, tukas Joko Supriyanto.
Joko Supriyanto menambahkan bahwa anggaran Kementerian/Lembaga diprioritaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan untuk melaksanakan program pembangunan di tahun 2018, yang utamanya untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastuktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta peningkatan pertahanan – keamanan dan penyelenggaraan demokrasi. Selanjutnya, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.
Secara simbolis DIPA Tahun Anggaran 2018 diserahkan oleh Bupati Cilacap kepada enam KPA yang mewakili Satuan Kerja dengan nilai pagu DIPA TA 2018 kategori besar, sedang dan kecil yaitu Kepolisian Resor Cilacap dengan pagu 102,22 milyar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cilacap dengan pagu 45,39 milyar, Politeknik Negeri Cilacap dengan pagu 16,62 milyar, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan pagu 13,75 milyar, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap dengan pagu 12,42 milyar dan Madrasah Aliyah Negeri Cilacap dengan pagu 7,3 milyar.
Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji dalam sambutannya mengamanatkan bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia perlu diupayakan pembenahan sistem tata kelola dan administrasi APBN agar lebih efektif dan efisien, karena selama ini masih terdapat sistem yang menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran, penyederhanaan harus selalu dilakukan sehingga berorientasi pada hasil bukan prosedur. Beliau meminta kepada semua pihak untuk selalu berkoordinasi, memperkuat sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi kegiatan yang dibiayai APBN, APBD dan APBDes. Pejabat perbendaharaan sebagai penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan negara harus segera ditunjuk sehingga dapat segera menjalankan fungsinya saat tahun anggaran 2018 dimulai. Beliau juga berpesan kepada para KPA agar dapat menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya.
Pada bagian akhir, dilaksanakan kegiatan ramah tamah yang dilanjutkan dengan penyerahan DIPA TA 2018 beserta penandatanganan Berita Acara Serah Terima DIPA TA 2018 pada meja-meja yang telah disediakan oleh panitia. Sinergi dalam pelaksanaan kegiatan penyerahan DIPA TA 2018 bersama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan transparansi pengelolaan keuangan dana yang berasal dari APBN.
