Cilacap - “Selamat Siang bertemu kembali di program Yes Talkshow edisi Senin 30 Juli 2018, Sahabat Yes di studio sudah hadir narasumber kita, ada bapak Joko Supriyanto Kepala KPPN
Cilacap, kemudian ada juga bapak Kun Sri Hartanto Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satuan Kerja”, Bang Tebe memulai siaran On Air Yes Radio FM 104,2 Cilacap pukul 11.00. Memulai sesi pertama, disampaikan kembali mengenai tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap. Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah KPPN melayani penerimaan dan pengeluaran negara. Mengelola penerimaan negara baik perpajakan, non perpajakan maupun penerimaan non anggaran. Pada sisi pengeluaran, melayani Satuan Kerja (Satker) dalam pengelolaan dana yang dituangkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
Sebagai topik utama Talkshow disampaikan mengenai 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan indikator prestasi dari satuan kerja. Dimulai dari tahun anggaran sebelumnya menyusun anggaran, kemudian ditetapkan dalam DIPA. DIPA yang dilaksanakan pada tahun berjalan dimungkinkan adanya perubahan dan pergeseran anggaran melalui mekanisme revisi anggaran. Revisi anggaran menjadi indikator kinerja dengan maksimal 1 kali revisi per triwulan. Indikator kinerja yang kedua yaitu Rencana Penarikan Dana yang dituangkan dalam Halaman III DIPA. Jumlah pengeluaran anggaran setiap bulannya tertuang di Halaman III DIPA, setiap triwulannya dilakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan rencana. Kemudian indikator ketiga adalah pagu minus anggaran yang harus diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran dan sebagai indikator keempat yaitu penyampaian data kontrak ke KPPN maksimal 5 hari kerja setelah ditandatangani kontrak.
Pada sesi kedua dan ketiga siaran dilanjutkan dengan penjelasan IKPA kelima hingga keduabelas, mulai dari pengeloaan uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran yang harus dilakukan revolving paling lambat 30 hari, laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara setiap bulan sebagai bukti kepatuhan bendahara, dispensasi SPM hanya untuk kejadian luar biasa dan penyerapan anggaran sebagai pemicu perekonomian yang proporsional setiap triwulannya. Kemudian indikator berikutnya penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) harian yang akurat dan tepat waktu, penyelesaikan tagihan maksimal 17 hari kerja, retur dan kesalahan dokumen pelaksanaan anggaran seminimal mungkin. Disela-sela Talkshow bang Tebe penasaran dengan tugas dan fungsi KPPN dulu dan sekarang. “Kalau dulu KPPN mempunyai fungsi kontrol setiap pengeluaran anggaran, kalau sekarang KPPN lebih ke sisi administratif, tanggung jawab pengelolaan anggaran ada di satker ‘Lets the manager manage’ ”, ungkap Joko Supriyanto. Selain itu seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi menyederhanakan proses bisnis di KPPN, saat ini semua by aplikasi dan akses data by online memudahkan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
Pada sesi penutup disampaikan bahwa pada semester I tahun 2018, hasil dari IKPA satker di lingkup pembayaran KPPN menunjukkan angka yang memuaskan, nilai kinerja satker rata-rata diatas 90, hanya beberapa satker saja yang masih dibawah target. Selain itu survei kepuasan terhadap layanan KPPN Cilacap menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari satker dengan nilai 4,87 dari maksimal nilai kepuasan 5,00. Kepuasan layanan yang tinggi dan nilai IKPA yang tinggi menjadi tantangan bagi KPPN Cilacap untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerjanya. KPPN Cilacap On Air menjadi salah satu sarana untuk publikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan anggaran yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. (3W)