Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi kepada KPPN Cilacap yang meraih prestasi Peringkat II Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Tahun 2018 tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan raihan nilai 99,95. Piagam penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono kepada Kepala KPPN Cilacap Joko Supriyanto dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan (13-16 Maret 2019) di Jakarta.

Terdapat 12 indikator dalam menilai kualitas pelaksanaan anggaran satker yang meliputi Pengelolaan Uang Persediaan yaitu kepatuhan dalam mengelola UP, Data Kontrak yaitu ketepatan penyampaian data kontrak, Kesalahan SPM yaitu meminimalisir kesalahan SPM, Retur Surat Perintah Pencairan Dana, semakin sedikit yang di retur oleh bank penerima akan semakin baik, Hal III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu konsistensi antara rencana penarikan dan realisasi, Revisi DIPA, semakin sedikit revisi semakin baik, Penyelesaian Tagihan, yaitu kecepatan menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga, Rekon Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ), yaitu penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN secara tepat waktu dan akurat, Renkas, yaitu penyampaian rencana penarikan ke KPPN untuk tagihan di atas 1 miliar, Realisasi, semakin mendekati target penyerapan semakin baik, Pagu minus, sebisa mungkin dihindari pagu minus, dan Dispensasi Surat Perintah Membayar, semakin sedikit dispensasi semakin baik. Namun untuk LPJ, sehubungan dengan transisi aplikasi LPJ Bendahara tahun 2018, indikator LPJ tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai akhir IKPA tahun 2018.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengharapkan semua KPPN harus memperoleh nilai IKPA tertinggi diantara satuan kerja di wilayah pembayaran masing-masing. (Dwi Yanti Yuliarsih)