Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan Tahun 2020. KFR tersebut antara lain memuat perkembangan indikator pembangunan, indikator makro ekonomi regional serta perkembangan anggaran pusat dan daerah di Jawa Tengah pada periode sampai dengan triwulan IV tahun 2020. Hasil kajian dimaksud diharapkan dapat menjadi referensi bagi penyusunan dan evaluasi kebijakan fiskal Pemerintah Daerah serta pihak lainnya.
Dalam rangka kemanfaatan KFR sekaligus untuk menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Nomor ND-486/WPB.14/2021 hal Penyerahan KFR Tahun 2020 ke Pemerintah Daerah tanggal 19 April 2021, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap melalui Kepala Seksi Bank, Eko Suharyanto menyerahkan langsung hardcopy KFR Tahunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap yang diwakili oleh Kepala Bidang Perbendaharaan, Suryadi, 7 Mei 2021.
“Kami akan berupaya untuk mempedomani hasil kajian dalam KFR Jawa Tengah Tahun 2020 tersebut, terutama dalam mengevaluasi kebijakan fiskal di Kabupaten Cilacap,” ujar Suryadi.
KFR Tahunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 juga memuat sasaran pembangunan dan tantangan daerah terutama untuk Provinsi Jawa Tengah. Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”, dengan target indikator Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,4 – 5,7 persen dan Tingkat Kemiskinan 9,81 – 8,8. Jawa Tengah masih memiliki beberapa tantangan di bidang infrastruktur pendukung konektivitas, pengentasan kemiskinanan, pengangguran dan ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga berfokus dalam industri kreatif/usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pengembangan pariwisata yang merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah.
Eko Suharyanto mengatakan bahwa penyerahan KFR Tahun 2020 ke Pemerintah Daerah merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17. ”Kami berharap Pemda dapat memanfaatkan KFR tersebut, baik sebagai bahan informasi perkembangan ekonomi bagi para pegawai Pemda atau sebagai bahan referensi penyusunan kebijakan,” pungkasnya. (HR)
