Jl. Jenderal Sudirman No. 25, Dumai Kota, Kota Dumai, 28812
Kerangka Kebijakan Kantor Pusat DJPb dapat diakses melalui tautan berikut ini
Aplikasi Gaji Web Modul PPNPN adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan untuk pembayaran penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN). PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBN. Seiring dengan perkembangan zaman ke era digitalisasi, tidak dapat dipungkiri masyarakat harus mampu beradaptasi. Dalam hal ini, Satuan Kerja (Satker) masih menggunakan aplikasi SAS yang diakses melalui desktop. Kedepannya, Satker dapat mengakses aplikasi PPNPN Web hanya dengan menggunakan PC, Notebook, atau bahkan Smartphone dengan melakukan akses url aplikasi pada browser di manapun dan kapanpun selama ada jaringan internet yang tersedia.
Aplikasi ini diimplementasikan oleh Satker Piloting (Satker Kementerian Keuangan) dan Satker Non Piloting (Satker Non Kementerian Keuangan). Satker Piloting dan Non Piloting harus melakukan pendaftaran user Operator Satker dan PPK. Selain itu, Satker harus menyampaikan ADK Migrasi PPNPN ke KPPN setelah DPP Bulan Desember 2021 sudah diterima oleh KPPN. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui tautan tinyurl.com/JuknisGaji atau silakan klik pada gambar di bawah ini..
Alokasi APBN untuk wilayah kerja KPPN Dumai yang meliputi Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, serta Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun Anggaran 2022 secara total berjumlah RP.1.679.696.835.000 yang merupakan total dari 109 DIPA Satker Vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp.954.707.818.000. Hal ini disampaikan Kepala KPPN Dumai, Sukirno, saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 kepada Satker Mitra Kerja KPPN Dumai, bertempat di Aula Lancang Kuning KPPN Dumai pada Selasa, 14 Desember 2021.
Penyerahan DIPA TA 2022 dihadiri oleh 109 Satuan Kerja dengan 2 metode hybrid yakni metode daring dan luring untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pemerintah. Terdapat 13 Kuasa Pengguna Anggaran yang diundang untuk hadir secara langsung, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran lainnya hadir secara virtual.
Kepala KPPN Dumai menyampaikan peran penting belanja pemerintah yang ada pada tahun 2022 tetap dijadikan sebagai penggerak perekonomian nasional dalam proses recovery/kebangkitan seluruh sendi kehidupan yang terdampak Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, KPA diminta untuk melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2022 yaitu review terhadap DIPA TA 2022, percepatan persiapan pelaksanaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa, serta percepatan penyelesaian tagihan belanja negara ke KPPN.
Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas TA 2022 sebagai wujud komitmen menjaga integritas dalam pelaksanaan anggaran antara KPPN Dumai dengan seluruh Satuan Kerja, dan Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2021 serta peluncuran Aplikasi Selais KPPN Dumai yang merupakan inovasi terbaru layanan berupa aplikasi berbasis web terkait layanan pengajuan SKPP dan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun.
Silakan akses melalui tautan berikut ini
Dalam upaya meningkatkan kompetensi literasi, KPPN Dumai menyelenggarakan Gugus Kendali Mutu (GKM) bertema Literasi yang dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Dumai, Sukirno, dengan menghadirkan narasumber dari media lokal Kota Dumai yaitu Bambang Hendriyanto selaku Pemimpin Redaksi Dumai Pos.
Gugus Kendali Mutu (GKM) diselenggarakan di Aula KPPN Dumai pada tanggal 22 Desember 2021. Dalam GKM tersebut, Pemimpin Redaksi Dumai Pos, Bambang Hendrianto, menyampaikan beberapa hal yang perlu dikuasai dalam dunia jurnalistik yang diringkas dalam suatu paparan berjudul Menjadi Wartawan Pemula Menulis Berita. Paparan tersebut memuat definisi berita dan tata cara membuat berita yang baik dan menarik mulai dari judul hingga isi berita.
Dalam paparannya beliau menyampaikan untuk menjadi seorang penulis yang baik seseorang harus memulainya dengan banyak membaca. Selain itu, pemahaman mengenai isu yang akan diangkat dan penguasaan bahasa jurnalistik pun diperlukan oleh seorang penulis. GKM yang dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Pegawai KPPN Dumai ini pun menjadi semakin menarik saat sesi diskusi, dimana beberapa pegawai melemparkan pertanyaan dan dibalas dengan jawaban mengesankan dari narasumber.
Dengan adanya pelaksanaan GKM bertema Literasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi literasi dan minat seluruh Pejabat dan Pegawai KPPN Dumai untuk menulis dan membaca.
Pada hari Rabu 1 Desember 2021, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2021. Bertempat di Aula KPPN Dumai, kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB dan dihadiri oleh seluruh pegawai KPPN Dumai.
Pada FGD ini dibahas mengenai Joint Program Kemenkeu Satu Berbasis Kewilayahan. Joint program tersebut adalah :
1. | Joint Analisis |
a. Penyelarasan parameter Variabel, Indikator, Trigger (VIT) dan informasi semi terstruktur, seperti penetapan fokus sektor dan arahan pimpinan | |
b. Mendorong keterbukaan Underground Economy Transactions, sehingga pelaku usaha yang sebelumnya ada di luar kelas menjadi patuh secara legal dan official | |
2. | Joint Audit |
Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama diperluas, meliputi pemeriksaan pajak, bea cukai & PNBP dengan merangkul keterlibatan K/L lain (BPKP) | |
3. | Joint Investigasi |
Kegiatan investigasi Bersama (multidoor investigation) disinergikan via pemanfaatan bersama data intelijen , data penindakan, & data penyidikan oleh DJP-DJBC | |
4. | Joint Intelligence |
Kegiatan Intelijen Bersama memiliki fungsi pokok dalam kegiatan inteliljen itu sendiri dan fungsi pendukung bagi pelaksanaan Joint Program lainnya berupa: dukungan data/informasi dan dukungan operasi | |
5. | Joint Collection |
a. Dibukanya akses informasi perbankan bagi DJBC untuk mengejar piutang negara perlu untuk ditindaklanjuti segera dengan regulasi yang konkrit | |
b. Upaya negara untuk menagih utang pajak & utang PNBP, perlu dipercepat dengan implementasi Automatic Blocking System (ABS) berupa reject layanan PIB/PEB | |
6. | Joint Proses Bisnis & IT |
Tanggung jawab dan upaya pemungutan penerimaan negara (Pajak, bea cukai, dan PNBP) harus direalisasikan dalam sinergi seluruh proses bisnis yang ada di semua UE1 Kemenkeu serta dengan K/L lain (KESDM, KKP, Kemenhub, KLHK, BI, dll) serta Pemda | |
7. | Secondment |
a. Secondment didesain untuk memenuhi tujuan: | |
1) Peningkatan kualitas SDM dan value institusi melalui manajemen talenta dan proses saling mengetahui tusi antar instansi | |
2) Dilakukan Monev, sebagai dasar promosi/mutasi antar unit eselon I | |
b) Secondment diharapkan dapat mendorong keterbukaan Underground Economy Transactions |
Dari pelaksanaan Focus Group Dicussion ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai KPPN Dumai sehingga dapat ikut berkontribusi dalam mewujudkan Kemenkeu-Satu