Jl. Jenderal Sudirman No. 25, Dumai Kota, Kota Dumai, 28812

Berita

Seputar KPPN Dumai

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Hari Rabu (21/9/2022) kemarin, Kepala KPPN Dumai Bapak Sukirno beserta Kepala KPP Pratama Dumai, Kepala KPPBC Dumai dan Kepala KPKNL Dumai, berkesempatan mengunjungi Sekda Kota Dumai Bapak H. Indra Gunawan S.IP, M.Si serta Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Dumai, Bapak Sepranef Syamsir, AP.MSi.

Kunjungan Silaturahmi ini membicarakan kerja sama antar Pemerintah Kota Dumai dengan Kemenkeu Lingkup Kota Dumai dalam perkembangan dan potensi peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Dumai, dimana dinformasikan bahwa unit-unit di Kemenkeu siap membantu Pemerintah untuk pekembangan dan Penigkatan UMKM di Kota Dumai, antara lain Dirjen Perbendaharaan memberikan bantuan Pendanaan berupa Bantuan Ultra Mikro (UMi), DJP akan memberikan pelatihan tentang perpajakan untuk usaha kecil dan menengah, Bea Cukai akan memfasilitasi produk UMKM yang akan di eksport, serta memasarkan dengan menggunakan Market Place yang ada di Kementerian Keuangan dengan hal ini di websitenya DJKN.

Pemerintah Kota menyambut sangat antusias dan merekomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustirian Kota Dumai, agar membuat pertemuan lanjutan dalam format FGD yang melibatkan pelaku pelaku UMKM, agar fasilitas yang dapat diberikan oleh Kemenkeu tersampaikan dengan baik.

Berita

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPPN Dumai telah menetapkan standardisasi uraian SPM yang disampaikan melalui Surat Nomor S-444/KPN.0402/2022 tanggal 07 Maret 2022 hal Standardisasi Uraian SPM pada Aplikasi SAKTI.
2. Dalam surat tersebut, masih terdapat beberapa jenis SPM yang belum ditetapkan standar uraian SPM dan juga masih diperlukan adanya tambahan informasi pada uraian SPM. Oleh sebab itu perlunya diperbaharui standardisasi uraian SPM untuk mengakomodir beberapa masukan tersebut
3. Standardisasi uraian SPM diperlukan sebagai pedoman dan keseragaman satuan kerja untuk pengisian uraian SPM pada aplikasi SAKTI.
4. Penambahan keterangan pada uraian SPM di luar format agar menggunakan kata atau kalimat secara efisien sehingga tidak melebihi ketentuan maksimal uraian pada aplikasi SAKTI yaitu 255 karakter

 

Adapun Panduan Uraian SPM SAKTI Lingkup Satker KPPN Dumai TA 2022 sebagai berikut: atau unduh di sini

Jenis Tagihan Uraian  Contoh Lampiran SPM
SPM-LS Belanja Pegawai Gaji “Pembayaran Belanja Pegawai berupa [Gaji Induk / Gaji Susulan / Kekurangan Gaji / Gaji Terusan] bulan … tahun … untuk … pegawai / … jiwa” “Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan bulan Januari 2022 untuk 15 pegawai / 20 jiwa”

  1. SPM dan Lampiran Penerima

  2. Daftar Perubahan

  3. Halaman Luar Gaji

  4. SSP jika ada

  catatan:

  Untuk pembayaran gaji terusan disebutkan

  pembayaran ke berapa.
SPM-LS Belanja Pegawai Non Gaji

“Pembayaran Belanja Pegawai berupa [Uang Makan / Tunjangan ... / Vakasi / dsb] bulan… tahun … untuk … pegawai”

Dalam hal pembayaran sekaligus untuk beberapa bulan:

"Pembayaran Belanja Pegawai berupa [Uang Makan / Tunjangan ... / Vakasi / dsb] bulan …, ..., .... tahun … untuk … pegawai”

“Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Januari 2022 untuk 4 pegawai”

“Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Jan-Mar 2022 untuk 4 pegawai"

 1. SPM dan Lampiran Penerima

 2. SSP jika ada

 3. Rekapitulasi Tunjangan Kinerja (untuk pembayaran TUKIN)

 4. SPTJM Untuk Tunjangan selain Tunjangan Kinerja (misal : Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Kesyahbandaran, dsb)

 5. SPTJM untuk Tunjangan Kinerja Induk (khusus Kementerian Perhubungan)
 

Uang Lembur “Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur bulan… tahun … untuk … Pegawai sesuai [SPKL/SPRIN] Nomor … Tanggal …”

Dalam hal pembayaran sekaligus untuk beberapa bulan:

“Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur bulan…, ..., dan .... tahun … untuk … Pegawai sesuai [SPKL/SPRIN] Nomor …, ..., ... Tanggal …, ..., ... tahun ....”

“Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur bulan Januari 2022 untuk 16 Pegawai sesuai SPKL No. 34/SPKL- 11.01.UP/I/2022 Tanggal 05-01-2022

“Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur bulan Jan-Mar 2022 untuk 16 Pegawai sesuai SPKL No. 34, 35, 36/SPKL11.01.UP/I/2022 Tanggal 05/01, 06/02, 03/03 2022"

 1. SPM dan Lampiran Penerima

 2. SSP jika ada

 catatan :

 Dalam hal pembayaran uang lembur untuk beberapa bulan, maka harus menyertakan satu nomor SPKL untuk masing-masing periode bulan.

 Misal : pembayaran uang lembur untuk 4 bulan, maka harus menyertakan 4 nomor SPKL dengan tanggal yang berbeda.
SPM-LS Belanja Pegawai/Barang (PPNPN) “Pembayaran Belanja [Pegawai / Barang] berupa Penghasilan PPNPN [Induk / Susulan] bulan … tahun … untuk … Pegawai sesuai [SK/SPK*] Nomor … Tanggal …” “Pembayaran Belanja Barang berupa Penghasilan PPNPN Induk bulan Januari 2022 untuk 13 pegawai, sesuai SK Nomor 001/SK/2022 Tanggal 15 Januari 2022”

 1. SPM dan Lampiran Penerima

 2. DPP PPNPN

 3. SSP jika ada

 4. SPTJM untuk PPNPN Induk
SPM-LS ke Bendahara / Banyak Penerima

Honor Rutin Bulanan

“Pembayaran Belanja [Barang / Modal / lain-lain*] berupa Honorarium … bulan … tahun … untuk ... Pegawai sesuai [SK/SPRINT*] Nomor … Tanggal

 “Pembayaran Belanja Barang berupa Honorarium Tim SAI bulan Januari 2022 untuk 5 Pegawai sesuai SK No.002/SK/2022 Tanggal 16 Januari 2022”

  1. SPM dan Lampiran Penerima

  2. SSP jika ada
 

Honor Kegiatan 

“Pembayaran Belanja [Barang / Modal / lain-lain*] berupa Honorarium Kegiatan … untuk ... orang sesuai [SK/SPRINT*] Nomor … Tanggal …”

 “Pembayaran Belanja Modal berupa Honorarium Kegiatan Renovasi Gedung untuk 5 orang sesuai SK No.003/SK/2022 Tanggal 17 Januari 2022”

  1. SPM dan Lampiran Penerima

  2. SSP jika ada
 

Perjalanan Dinas

“Pembayaran Belanja ... [Barang / Modal / lain-lain*] berupa Perjalanan Dinas untuk … Pegawai, sesuai [ST/SPD/SPT*] Nomor … Tanggal …”

 “Pembayaran Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas untuk … pegawai, sesuai ST No. ST-001/ST/2022 Tanggal 02-02-2022"   SPM dan Lampiran Penerima
SPM-LS ke Pihak

Kontraktual Langsung/Termin

“Pembayaran Belanja [Barang /Modal Lain- lain*] [Termin ke-… /sekaligus*] berupa [uraian kontrak] sesuai [BAST/BAPP*] Nomor … Tanggal … BAP Nomor … Tanggal …”

Dalam hal pembayaran kontrak berupa sewa yang belum mempunyai BAST: "Pembayaran Belanja [Barang /Modal Lain- lain*] [Termin ke-… /sekaligus*] berupa [uraian kontrak] sesuai [SPKPBJ/Komitmen PPK] Nomor … Tanggal … BAP Nomor … Tanggal …”

“Pembayaran Belanja Modal Sekaligus berupa Pemasangan Wallpaper sesuai BAST Nomor SP- 22/WPB.03/2022 Tgl 3 Jan 2022, BAP Nomor SP- 23/WPB.03/2022 Tgl 3 Jan 2022"

"Pembayaran Belanja Barang Sekaligus Berupa Sewa Kendaraan Operasional Sesuai Kontrak No.04/PPK/SEWA-KNDR/I/2022 Tgl 27 Januari 2022 SPKPBJ No.01/SPKPBJ/1/2022 Tgl 27 Januari 2022 BAP No.08/BAP/SEWA-KNDR/I/2022 Tgl 27 Januari 2022"

  1. SPM

  2. Karwas dan Resume Kontrak

  3. SSP

  4. SPKPBJ jika ada

  Catatan:

  Setiap pembayaran (Kontrak/Pekerjaan lain) harus ada BAST/BAPP dan BAP. Selain itu, SPK PBJ dan BAP (untuk sewa yang belum selesai/prepaid expense diatas 50 jt). Atau Komitmen PPK/Penyedia dan BAP (untuk sewa yang belum selesai/prepaid expense dibawah 50 jt)
 

Retensi

“Pembayaran Belanja [Barang /Modal/Lain- lain*] Retensi berupa [uraian kontrak] sesuai BAST Nomor … Tanggal … BAP Nomor … Tanggal … Jaminan Pemeliharaan Nomor … Tanggal …”

 “Pembayaran Belanja Modal Retensi berupa rehabilitasi instalasi jaringan sesuai BAST Nomor SP-3/WPB.03/KP.01.04/2022 Tanggal 06 Januari 2022 BAP Nomor SP5/WPB.03.KP.01.04/2022 Tanggal 12 Januari 2022 Jaminan Pemeliharaan Nomor 60.535.52.2022.0022-3 Tgl 16-01-2022”

  1. SPM

  2. Karwas dan Resume Kontrak

  3. SSP

  4. Jaminan Pemeliharaan
 

Uang Muka

“Pembayaran Belanja [Barang / Modal /Lain- lain*] Uang Muka berupa [uraian kontrak] sesuai Jaminan Uang Muka Nomor … Tanggal … BAP Nomor … Tanggal … “

 “Pembayaran Belanja Barang Uang Muka berupa Pengadaan Paket II Kapor TA 2022 sesuai Jaminan Uang Muka No. 70.658.50.2022.0021-0 Tgl. 21-01-2022, BAP Nomor SP- 23/WPB.22/2022 Tanggal 22-01- 2022

  1. SPM

  2. Karwas dan Resume Kontrak

  3. SSP

  4. Jaminan Uang Muka
 

Non Kontraktual

“Pembayaran Belanja [Barang / Modal*] berupa [Pengadaan / Pembelian / Renovasi / Tagihan Listrik dsb. *] sesuai [Kuitansi / Nota Pembelian / Tagihan / Invoice*] Nomor … Tanggal …

 “ Pembayaran Belanja Barang berupa Pembelian Alat Kesehatan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sesuai Kuitansi Nomor 042 Tanggal 23 Januari 2022”

  1. SPM

  2. SSP

  Catatan:

  1. Dasar pembayaran untuk belanja non kontraktual menggunakan SPK atau Kuitansi (bukan BAP/BAST).

  2. Khusus untuk tagihan rutin bulanan, harus menyebutkan periode pembayaran (misal : Tagihan Listrik bulan Januari 2022, dsb)
SPM UP / TUP

“Penyediaan (uang persediaan/ tambahan uang persediaan) (RM/PNBP/SBSN) Satker….. Tahun Anggaran …..”

 “Penyediaan Uang Persediaan RM Satker Pengadilan Negeri Dumai Tahun Anggaran 2022”

  1. SPM

  2. Surat Persetujuan UP/TUP dari KPPN (khusus RM/SBSN)

  3. Surat Pernyataan KPA

  4. BAR Rekon (khusus penyediaan UP awal tahun)
SPM GUP ISI / GUP NIHIL “Penggantian Uang Persediaan [RM / PNBP / KKP / PHLN*] untuk Keperluan Belanja [Barang / Modal / Lain-lain*]” “Penggantian Uang Persediaan PNBP untuk keperluan Belanja Barang”

  1. SPM

  2. Bukti Setor UP jika ada
SPM PTUP “Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja [Pegawai / Barang / Modal / Lain-lain*]” “Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang”

  1. SPM

  2. Bukti Setor TUP jika ada
SPM-KP “Untuk membayar / memindahbukukan Kelebihan Pembayaran Pendapatan [PPN / PPh pasal ... ,dll*] Tahun …. Pendapatan [PPN / PPh pasal ,dll*] untuk [Orang Pribadi/Badan*] – KOTA/KABUPATEN … ” “Untuk membayar/memindahbukukan Kelebihan Pembayaran Pendapatan PPN Dalam Negeri Tahun 2020 Pendapatan PPN untuk Badan – KAB BENGKALIS   SPM dan Surat Keputusan Restitusi Pajak
Pengesahan Hibah Barang/Jasa/ Surat Berharga “Pengesahan Hibah Langsung berupa …. pada tahun …. dari …… sesuai surat perjanjian hibah Nomor …..dan BAST nomor …..” “Pengesahan Hibah Langsung berupa tanah pada tahun 2022 dari H. Abdul sesuai surat perjanjian hibah Nomor: 043 Tanggal 24 Januari 2022 dan BAST nomor 044/BAST/2022”

  1. MPHL-BJS

  2. SP3HL

  3. SPTMHL

  4. BAST

  5. Ringkasan Hibah

 6. Surat penetapan nomor register Hibah
Pengesahan Hibah Uang “Pengesahan Hibah dalam bentuk Uang Triwulan ke …. (realisasi sampai dengan tanggal ……….) untuk kegiatan ………… sesuai Surat Perjanjian Hibah (NPHD/NPHLN) Nomor : ……………… Tanggal ………………” “Pengesahan Hibah dalam bentuk Uang Triwulan ke I (realisasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2022) untuk kegiatan Pilkada sesuai Surat Perjanjian Hibah (NPHD/NPHLN) Nomor : 045 Tanggal 31 Maret 2022”

  1. SP2HL

  2. SPTMHL

  3. Rekening koran atas rekening hibah

  4. Surat penetapan nomor register Hibah

  5. Surat persetujuan pembukaan rekening
Berita

Dana Alokasi Khusus Fisik lingkup Wilayah Penyaluran KPPN Dumai yakni Kota Dumai sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp4.124.379.500,- dari pagu sebesar Rp65.238.891.000 atau 6,32% dari pagu yang ada. Untuk penyaluran DAK Fisik wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp0. Hal ini perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemda terkait agar mempercepat penyaluran

Secara keseluruhan, terkait Penyaluran Dana Desa lingkup Wilayah Penyaluran KPPN Dumai sampai dengan 31 Mei 2022 telah mencapai 35,6% dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Bengkalis dari total pagu sebesar Rp127.460.843.000 telah disalurkan sebesar 36,40% dengan rincian:
  a. Dana Desa Non BLT sebesar Rp33.908.612.400;
  b. Dana Desa Reguler sebesar Rp21.223.635.600 untuk 98 desa;
  c. Dana Desa Mandiri sebesar Rp12.684.976.800 untuk 38 desa; dan
  d. BLT Desa pada Triwulan I sebesar Rp12.490.200.000 untuk 136 desa.
2. Kabupaten Rokan Hilir dari total pagu sebesar Rp142.253.661.000 telah disalurkan sebesar 30,73% dengan rincian:
  a. Dana Desa Non BLT sebesar Rp30.716.278.000;
  b. Dana Desa Reguler sebesar Rp30.368.744.800 untuk 145 desa;
  c. Dana Desa Mandiri sebesar Rp347.533.200 untuk 1 desa; dan
  d. BLT Desa pada Triwulan I sebesar Rp13.002.300.000 untuk 146 desa.
3. Kabupaten Kepulauan Meranti dari total pagu sebesar Rp85.239.193.000 telah disalurkan sebesar 42,54% dengan rincian:
  a.  Dana Desa Non BLT sebesar Rp20.184.613.200 untuk 96 desa;
  b. BLT Desa pada Triwulan I sebesar Rp8.038.800.000 untuk 96 desa; dan
  c. BLT Desa pada Triwulan II sebesar Rp8.038.800.000 untuk 96 desa. 

 

terhadap pemda yang belum mengajukan penyaluran BLT Dana Desa baik pada Triwulan I maupun Triwulan II, KPPN Dumai berupaya terus melakukan koordinasi dengan pemda terkait agar penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat berjalan maksimal.

Berita

Selasa (16/8/2022), bertempat di depan kantor KPPN yang beralamat di Jalan Sudirman, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai, Bapak Sukirno, berkesempatan membagikan bendera Merah Putih sebagai bentuk partisipasi atas himbauan Walikota Dumai yang tertuang di dalam Surat Edaran Walikota Dumai nomor 001.2/656.1/KESBANGPOL tentang Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih.

Berita

Treasury Charter 2022 adalah wujud komitmen pimpinan DJPB untuk memastikan kesuksesan quickwins Transformasi Kelembagaan tahun 2022. Treasury Charter ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta para pejabat Eselon II Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

 

Quickwins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun, memberikan manfaat yang dapat dirasakan, serta mendukung IS RBTK.  Quickwins tersebut diantaranya :

1 Automatic Business Intelegence Dashboard (ABID)
 
   
2 Digitalisasi Bantuan Sosial melalui Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Platform Digital
 
   
 3 Interoperabilitas Digipay pada Bank Umum
 
   
 4  Implementasi Investasi Pemerintah (Tahap II)
 
   
5 EARLY WARNING SYSTEM: PENGUKURAN KEMAMPUAN DEBITUR (BUMN & PEMDA) UNTUK MEMBAYAR PINJAMAN
 
   
6 Maturity Rating Satker BLU
 
   
7 Sinergi Pembinaan BLUD
 
   
8 Dashboard Flash Report Transaksi BUN
 
   
9 Simplikasi Rekonsiliasi dengan MONSAKTI
 
   
10 Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN)
 
   
11 Pengembangan TBD (Treasury Big Data)
 
   
12 Elektronifikasi Transaksi SAKTI
 
   

 

Hak Cipta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai - Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb
Jl. Jenderal Sudirman No.25, Kota Dumai 28812
Telp: (0765) 31355

IKUTI KAMI 

 

PENGADUAN

 

Search