Reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik merupakan cita-cita mulia yang sedang diusahakan untuk diraih oleh Bangsa Indonesia. Sebagai bagian kecil dari Republi Indonesia kami keluarga besar KPPN Gorontalo selalu berusaha untuk memberikan sumbangsih terbaiknya. Jika tidak dimulai dari bagian-bagian yang kecil takkan terwujud perubahan besar. Mulail dari hal yang kecil untuk merubah hal yang besar !!!
KPPN Gorontalo siap menyongsong fase puncak dari pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Mulai minggu-I September 2020 ini link survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas mulai digulirkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Survei ini untuk mengukur apakah kinerja pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkat atau tidak dengan adanya program pembangunan Zona Integritas pada KPPN Gorontalo.
Fokus atau arah pembangunan ZI di KPPN Gorontalo adalah melakukan reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini ditempuh tentunya dengan mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN yang didukung dengan tata laksana yang efektif dan efisien, sumber daya manusia yang professional, serta pembangunan inovasi yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, serta diperkuat pengawasan yang berkesinambungan.
Semua elemen KPPN Gorontalo senantiasa berupaya saling mengingatkan untuk menjaga komitmen perubahan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM). Pada Selasa 8 September 2020, Plt. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo secara khusus berkunjung ke KPPN Gorontalo untuk memberikan semangat dan arahan terkait proses pembangunan Zona Integritas yang sedang berjalan di KPPN Gorontalo. Semoga segala dan upaya yang sudah kami lakukan bisa menjadi sumbangan kecil yang berarti bagi tercapainya cita-cita Indonesia yang bebas korupsi dan memiliki kualitas pelayanan publik yang excelence.
