Penunjukan KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, PPABP, hingga PBDK memiliki ketentuan dan kewenangan yang jelas untuk menjamin pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tertib.

 Penunjukan KPA

• Pengguna Anggaran menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
• Penetapan KPA tidak terkait tahun anggaran.
• Dalam hal satker dilikuidasi dan/atau tidak teralokasi anggaran dalam DIPA pada tahun anggaran berikutnya, penetapan KPA berakhir.

Penunjukan PPK

• KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen.
• KPA dapat menetapkan PPK lebih dari 1 (satu).
• PPK dan PPSPM pegawai/pejabat berstatus sebagai PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI
• PPK dan PPSPM tidak dapat saling merangkap

Penunjukan PPSPM

• KPA menetapkan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM).
• PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM.

Penunjukan Bendahara Pengeluaran

• Kepala satker menetapkan Bendahara Pengeluaran.
• Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK, atau PPSPM.

Penunjukan PPABP

• KPA dapat menetapkan PPABP guna mendukung PPK dalam melaksanakan administrasi belanja pegawai.
• PPABP diutamakan pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan negara.

Penunjukan PBDK

• PBDK adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh kepala Satker.
• PBDK memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian untuk pembayaran belanja pegawai melalui interkoneksi antara aplikasi kepegawaian dengan aplikasi gaji.