KPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Dana Desa merupakan niat baik Pemerintah Pusat dalam memberikan layanan untuk mendekatkan pembangunan kepada masyarakat desa. Kepala Desa adalah unsur pemimpin daerah yang langsung berinteraksi dengan penduduk yang dipimpinnya, sehingga Kepala Desa-lah yang lebih mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan oleh desa dan masyarakatnya.
Hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 telah dilaksanakan GKM tentang Mitigasi Pengaduan Tindak Pelecehan Seksual untuk Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender di Lingkungan DJPb di Ruang Rapat KPPN Kediri.
Kamis, 16 Juni 2022, KPPN Kediri menyelenggarakan Sosialisasi Sertifikaasi Bendahara dan Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM. Sertifikasi Bendahara serta Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM merupakan syarat utama bagi ASN yang ingin berkarir dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN.
Sebagai salah satu cara untuk semakin meningkatkan sinergi dengan satker mitra kerja, pada 8 November 2022 KPPN Kediri menyelenggarakan kegiatan Stakeholder’s Day dengan mengangkat tema KOBOI (KOmunitas Bendahara dan Operator Intelek). Acara dikemas sesuai dengan tema KOBOI dengan dresscode kemeja kotak-kotak dan bawahan jeans serta segala aksesoris yang mendukung.
Pada Hari Selasa, 19 Juli 2022, KPPN Kediri menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2022 dengan mengundang seluruh perwakilan Badan Pengelola Keuangan Daerah di wilayah Kerja KPPN Kediri yang meliputi Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kota Kediri. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sekartaji KPPN Kediri dari pukul 09.00 s.d 11.30.
APBN di masa pandemi didesain sevagai instrumen untuk mengcounter siklus ekonomi yang terus menurun akibat pandemi.
Selain itu, APBN juga bersifat ekspansif namun tetap terarah dan terukur untuk menahan tekanan terhadap perekonomian. Untuk terus menjaga kesehatan APBN yaitu dengan cara mendorong faktor-faktor yang dapat menciptakan multiplier effect dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah tingkat konsumsi yang dalam hal ini diwujudkan dalam kebijakan pemberian Gaji 13. 
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
KPPN Kediri
Jl. Basuki Rahmat No.4, Balowerti, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64123
Tel: 0354-682151, 683610 Fax: 0354-682325, 686472
IKUTI KAMI
 |
 |
 |
 |
 |
PENGADUAN
