Halo Sobat #InTress! 👋

Tanggal 14 Januari bukan sekadar penanda waktu, namun momentum penguat komitmen bagi kami di KPPN Kotabaru. Merayakan Hari Bakti Perbendaharaan ke-22, kami mengusung semangat:

"Bersama DJPb: Transformasi Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera."

Dari pesisir Kotabaru, kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, menjaga akuntabilitas, dan mengawal APBN untuk pembangunan yang merata. Mari terus bersinergi membangun negeri! 🇮🇩✨

LINK:

https://drive.google.com/file/d/1XF5xyot_Gf9Xmh9U3nMYsr7-36FlV2RU/view?usp=drive_link

LINK:

https://drive.google.com/file/d/179VL3g7JI3vmwt965Z6N-9DTdIZjFW-m/view?usp=drive_link

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan melalui KPPN Kotabaru telah merilis laporan realisasi APBN untuk periode April 2025. Hingga 30 April 2025, total realisasi belanja negara mencapai Rp1,52 triliun atau 26,94% dari pagu anggaran yang ditetapkan, dengan penurunan sebesar 28,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).

Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp122,81 miliar atau 30,08% dari pagu, mengalami penurunan signifikan sebesar 39,15% dibandingkan tahun lalu. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai mendominasi dengan Rp86,62 miliar, diikuti belanja barang sebesar Rp36 miliar, dan belanja modal hanya Rp0,18 miliar.

Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp1,40 triliun atau 26,70% dari pagu, dengan penurunan 27,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Komponen transfer daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp821 miliar, Dana Alokasi Umum Rp364,91 miliar, Dana Desa Rp119,41 miliar, dan DAK Non Fisik Rp99,19 miliar. Hingga akhir April 2025, tidak ada realisasi untuk DAK Fisik dan Insentif Fiskal.

Laporan realisasi ini merupakan bagian dari upaya transparansi pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh KPPN Kotabaru di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

KOTABARU – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, sejumlah kantor vertikal kementerian dan lembaga di bawah wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabaru terus memacu realisasi belanja. Upaya ini dilakukan untuk memastikan target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercapai secara optimal sebelum gerbang sistem perbendaharaan ditutup pada akhir Desember.

Pemulihan Pasca-Efisiensi Inpres 1/2025

Tahun 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi satuan kerja (Satker) vertikal di Kotabaru. Sebagaimana diketahui, di awal tahun realisasi sempat melambat akibat implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja negara. Namun, memasuki Triwulan IV, grafik penyerapan menunjukkan akselerasi yang signifikan.

Data menunjukkan bahwa belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh Satker vertikal (seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga instansi teknis lainnya) mulai stabil. Jika pada awal tahun realisasi belanja modal hampir nihil, pada akhir tahun 2025 ini penyerapan belanja modal dan belanja barang menjadi mesin utama penggerak ekonomi di Bumi Saijaan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Kepala KPPN Kotabaru menekankan pentingnya akurasi perencanaan di akhir tahun. Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan meliputi:

• Penyelesaian Tagihan: Memastikan seluruh progres fisik pekerjaan di lapangan segera diikuti dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) agar tidak terjadi penumpukan di minggu terakhir Desember.
• Minimalisir Revisi DIPA: Satker diimbau untuk menjaga konsistensi rencana penarikan dana (RPD) guna menghindari hukuman pinalti pada nilai IKPA.
• Ketepatan Waktu GUP: Percepatan pertanggungjawaban uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) untuk operasional kantor.

Realisasi Belanja Pegawai dan Operasional

Hingga Desember 2025, komponen Belanja Pegawai tetap menjadi penyerap terbesar dan paling stabil di Kotabaru. Sementara itu, Belanja Barang yang sempat terkena pemangkasan efisiensi di tengah tahun, telah diarahkan kembali pada kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung layanan publik dan fungsi administratif kementerian di daerah.

"Kami terus melakukan pendampingan kepada para bendahara satker agar penyerapan anggaran tidak hanya sekadar habis, tapi juga berkualitas (spending better) dan sesuai dengan tata kelola yang akuntabel," ujar salah satu pejabat fungsional di KPPN Kotabaru.

Optimisme Penutupan Tahun

Pemerintah daerah dan instansi vertikal optimis bahwa sinergi penyerapan APBN ini akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) bagi sektor UMKM dan jasa di Kotabaru, mengingat banyaknya kegiatan instansi yang melibatkan penyedia lokal di akhir tahun.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Kotabaru telah menyelenggarakan kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Audited TA 2024 dan Refreshment Penyusunan LPJ Bendahara pada Kamis, 8 Mei 2025. Acara yang berlangsung di Ruang Kolaborasi Lantai 1 KPPN Kotabaru ini dimulai pukul 09.00 hingga 13.00 WITA.

Kegiatan ini dihadiri oleh operator pelaporan keuangan dan bendahara pengeluaran/penerimaan dari satuan kerja mitra KPPN Kotabaru yang mencakup wilayah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Asistensi ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2024 Audited.

Agenda utama kegiatan meliputi pembahasan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2024 (Audited) serta refreshment penyusunan LPJ Bendahara. Melalui kegiatan ini, KPPN Kotabaru berkomitmen untuk memberikan bimbingan kepada satuan kerja agar dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan.

Kegiatan asistensi semacam ini merupakan bagian dari upaya KPPN untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana diketahui, KPPN Kotabaru memiliki mitra sebanyak 48 satker APBN di dua kabupaten, dengan 13 bendahara satker yang wajib menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan dan 48 bendahara Pengeluaran satker.

Dalam pelaksanaan tugasnya, seluruh pegawai KPPN Kotabaru berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan dan memegang teguh semangat BAJA (Bersih, Amanah, Jujur, & Anti Korupsi).

Rabu, tanggal 30 April 2025 KPPN Kotabaru menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion Digitalisasi Pembayaran. Kegiatan ini mengundang seluruh satker lingkup Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru dan bertujuan untuk meningkatkan Implementasi Digitalisasi Pembayaran lingkup KPPN Kotabaru.

Plh. Kepala KPPN Kotabaru, Ibu Sri Sarbini dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas Implementasi Digitalisasi Pembayaran pada satker lingkup Kementerian Agama Kab. Kotabaru. Selanjutnya beliau berharap Implementasi Digitalisasi Pembayaran dapat ditingkatkan terutama Digipay Satu.