Internalisasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
Halo Sobat KPPN 158,
KPPN Kotamobagu berkomitmen menerapkan secara konsisten dan meningkatkan secara berkelanjutan SMM ISO 9001 : 2015 dan SMAP ISO 37001 : 2016.
Dalam penerapannya, dibutuhkan kerja sama antar pegawai dengan baik sehingga pelayanan kepada stakeholder bisa lebih optimal. Mari wujudkan lingkungan yang modern, semakin baik dan tetap bersih.
Selamat pagi sobat KPPN 158
Pelaksanaan APBN 2023 telah memasuki akhir triwulan I nih.
Berikut data terbaru realisasi seluruh satuan kerja di wilayah bayar KPPN Kotamobagu sampai dengan 28 Februari 2023.
Selama 5 tahun terakhir, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di @KemenkeuRI mencapai 100%
Seluruh pegawai Kemenkeu WAJIB melaporkan harta kekayaannya, termasuk yang tidak wajib lapor LHKPN.
Wajib Lapor LHKPN melaporkan harta kekayaannya melalui e-LHKPN @official.kpk.
Sementara, pegawai yang bukan Wajib Lapor LHKPN, WAJIB melaporkan harta kekayaannya melalui Modul LHK yang dikelola @ItjenKemenkeu.
Kemenkeu juga telah mengintegrasikan e-LHKPN dengan Modul LHK untuk memudahkan pelaporan.
Kepatuhan pelaporan para pegawai Kemenkeu terus dijaga. Jika menemukan indikasi penyimpangan, laporkan melalui WISE Kemenkeu www.wise.kemenkeu.go.id
Hai sobat 158
Berikut data terbaru realisasi seluruh satuan kerja di wilayah bayar KPPN Kotamobagu hingga 31 Januari 2023.
Semangat yaa, jangan sampai realisasi menumpuk di akhir tahun ya
Jaga kesehatan dan jaga integritas selalu
Sehubungan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 Unaudited, KPPN Kotamobagu telah melaksanakan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2022 Unaudited pada Hari Kamis, 19 Januari 2023 bertepat di Aula KPPN Kotamobagu.
Kegiatan ini dihadiri oleh semua operator pelaporan lingkup satuan kerja KPPN Kotamobagu. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petugas pelaporan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dengan baik dan berkualitas.
Peredaran Oeang Republik Indonesia (ORI) dilakukan pada 30 Oktober 1946 saat Menteri Keuangan dijabat oleh Sjafruddin Prawiranegara.
Pada awal kemerdekaan terdapat 4 mata uang yang beredar di Indonesia sehingga kondisi moneter menjadi rumit. Tercetuslah ide agar Indonesia mengeluarkan mata uang pengganti uang NICA. Ide ini kemudian diteruskan oleh Sjafruddin ke Bung Hatta agar bisa ditindaklanjuti.
Yuk, simak perjalanan ORI selengkapnya
Sumber: @kemenkeuri
Dana Desa dialokasikan sebesar 40% untuk BLT Desa untuk menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, yang kemudian bergeser menjadi tantangan karena tekanan perekonomian global. BLT Desa juga ditujukan untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem di desa pada tahun 2024.
Berapa realisasi BLT Desa sampai dengan pekan lalu? Geser untuk mengetahuinya.
Sumber: @djpbditpa @kemenkeuri