Kotamobagu, 5 Maret 2026 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotamobagu menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memaparkan kinerja APBN periode Februari 2026 sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan dan penguatan integritas aparatur.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui platform Microsoft Teams ini diikuti oleh bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), serta operator satuan kerja di wilayah kerja KPPN Kotamobagu.
Kepala KPPN Kotamobagu, Tommi Helmiwan, dalam paparannya menyampaikan bahwa total alokasi anggaran hingga Februari 2026 mencapai Rp3,122 triliun yang disalurkan kepada lima pemerintah daerah dan 83 satuan kerja di wilayah Bolaang Mongondow Raya.
“Dari total tersebut, belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp633,9 miliar dan Transfer ke Daerah mencapai Rp2,488 triliun,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, realisasi tercatat Rp68,6 miliar atau 7,59 persen dari target yang berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBP. Sementara itu, realisasi belanja mencapai 19,10 persen dan menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain pemaparan kinerja fiskal, forum ini juga menyoroti strategi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui konsep Island of Integrity.
Konsep tersebut menekankan komitmen seluruh jajaran organisasi serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi PDMS KPPN Kotamobagu, Wakhid Fatwan, menekankan pentingnya digitalisasi pengelolaan keuangan. Menurutnya, pemanfaatan Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus mengurangi penggunaan uang tunai.
Ia juga mengingatkan satuan kerja untuk meningkatkan kualitas perencanaan kas melalui penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) harian serta memperhatikan standar kompetensi pejabat perbendaharaan.
“Kami mendorong percepatan sertifikasi bagi PPK, PPSPM, dan bendahara melalui aplikasi SIMASPATEN dan platform e-learning Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Pada sesi teknis, peserta memperoleh bimbingan terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mulai dari proses pengajuan hingga pencairan, serta optimalisasi aplikasi MyIntress dan HAICSO guna mendukung kelancaran operasional dan koordinasi dengan KPPN.
Melalui kegiatan ini, KPPN Kotamobagu berharap sinergi dengan satuan kerja semakin kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Selain itu, satuan kerja juga diimbau untuk mengoptimalkan penggunaan instrumen digital seperti KKP dan CMS serta proaktif meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi guna menjaga standar pengelolaan keuangan yang semakin baik.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan KPPN Kotamobagu dalam mempertahankan predikat WBBM serta membangun budaya integritas di lingkungan kerja.
