Kudus, 10 Agustus 2026 – KPPN Kudus menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kinerja Capaian Output bagi satuan kerja (satker) mitra wilayah kerja pada Senin, 10 Agustus 2026. Agenda luring yang berlangsung di Aula Lantai 2 KPPN Kudus ini diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pembuat SPM (PPSPM) dan operator dari 10 satker. Kegiatan ini ditujukan untuk membangun pemahaman yang selaras demi mengamankan kualitas pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Seksi MSKI mengenai latar belakang, maksud dan tujuan Bimtek dan harapan kepada peserta agar mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan guna meningkatkan nilai IKPA satker periode berikutnya. Selanjutnya pemaparan materi disampaikan oleh Moch Malik Pejabat Fungsional PTPN KPPN Kudus  menjelaskan bahwa reformulasi indikator IKPA menempatkan Capaian Output sebagai bobot tertinggi, yaitu 25%. Angka ini menegaskan bahwa belanja negara tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga efektivitas output fisik nyata di lapangan. Ketepatan waktu sebelum batas open periode dan akurasi data menjadi faktor utama. Melalui bimtek ini, peserta dibekali pilar regulasi serta simulasi teknis aplikasi SAKTI untuk mengatasi disparitas data, seperti ketidaksesuaian Progres Capaian Rincian Output (PCRO) dengan Realisasi Volume Rincian Output (RVRO).

Materi IKPA oleh Jafung PTPN disampingi Kasi MSKI KPPN Kudus

Pendampingan Teknis SAKTI dan Mitigasi Kendala

Sesi berikutnya berfokus pada simulasi modul komitmen/pelaporan SAKTI. Peserta mendapatkan bimbingan langsung dalam pengisian PCRO, RVRO, serta mekanisme perbaikan data. Tim KPPN Kudus juga membantu memitigasi kendala umum, seperti: ketidaksesuaian nilai PCRO dan fisik RVRO, keterlambatan pengunggahan data melampaui batas waktu open periode, ketidakpahaman formula perhitungan dispensasi. Dengan metode ini diharapkan mampu menyelesaikan hambatan teknis demi mengamankan nilai maksimal (100) pada capaian output.

Pendampingan Teknis Tim KPPN Kudus pada Bimtek Capaian Output

 Sinergi dan Komitmen Berkinerja

Langkah strategis ini memperkuat koordinasi dan sinergi antara KPPN Kudus dengan satuan kerja mitra dalam mendorong pengelolaan APBN yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.  Proses pelaporan capaian output oleh satker diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan valid demi meminimalkan anomali sehingga mampu mendongkrak rapor IKPA satker mitra untuk mengejar target predikat "Sangat Baik" secara agregat.

Kudus – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memperoleh piagam eco office predikat Platinum pada Penilaian Penerapan Kantor Ramah Lingkungan Periode IV Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Penetapan ini tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-811/SJ.7/2026 tanggal 1 Juli 2026 perihal Penyampaian Keputusan Penetapan Hasil Penilaian, Penyerahan Piagam Penghargaan, serta Rekomendasi Penilaian Penerapan Kantor Ramah Lingkungan Periode IV Tahun 2026.

Penilaian ini merupakan bagian dari implementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan validasi terhadap Daftar Objek Penilaian sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-23/SJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kantor Ramah Lingkungan, tercatat sebanyak 64 lokus di lingkungan Kementerian Keuangan yang berhasil memenuhi kriteria penerima piagam eco office pada periode ini, dengan rincian predikat Platinum (nilai ≥ 85,00%) sebanyak 36 lokus, Gold (nilai 75,00%–84,99%) sebanyak 17 lokus, dan Silver (nilai 50%–74,99%) sebanyak 11 lokus.

KPPN Kudus berhasil masuk dalam jajaran 36 lokus peraih predikat tertinggi, Platinum, yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan komitmen tinggi terhadap penerapan prinsip ramah lingkungan dalam pengelolaan gedung dan operasional perkantoran sehari-hari. Predikat ini secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Nomor KEP-41/SJ.7/2026 tentang Penetapan Hasil Penilaian Penerapan Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan Periode IV Tahun 2026.

Kepala KPPN Kudus menyambut baik capaian ini dan menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti nyata konsistensi seluruh pegawai dalam mendukung praktik ramah lingkungan, mulai dari efisiensi penggunaan energi dan air, pengelolaan sampah, penyediaan sarana prasarana hijau, hingga penguatan budaya kerja yang berwawasan lingkungan di lingkungan kantor.

Sehubungan dengan penghargaan ini, unit penerima diwajibkan untuk tetap menjaga dan meningkatkan komitmen tersebut dengan menyediakan sarana prasarana ramah lingkungan secara berkelanjutan, serta menjaga sikap dan perilaku pegawai yang selaras dengan semangat eco office. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan turut mengingatkan bahwa predikat yang telah diberikan dapat dicabut apabila penerima penghargaan tidak memenuhi tanggung jawab yang dipersyaratkan.

Selain penetapan predikat, Tim Penilai Periode IV Tahun 2026 turut menyampaikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil rekapitulasi laporan penilaian. Rekomendasi tersebut akan menjadi acuan bagi KPPN Kudus dalam melakukan penyempurnaan serta penyiapan sarana dan prasarana guna terus meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan Kantor Ramah Lingkungan di masa mendatang.

Capaian predikat Platinum ini menjadi motivasi bagi KPPN Kudus untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan kerja, sejalan dengan komitmen Kementerian Keuangan dalam mewujudkan kantor pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

KUDUS – KPPN Kudus melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dengan mengunjungi BPKAD Kabupaten Jepara pada 8 Juli 2026, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinpermades P2KB) dan BPKPAD Kabupaten Demak pada 9 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan penyaluran TKD berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Kudus Bapak Eko Wahyu Budi Utomo menyampaikan bahwa dana TKD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan penggunaan dana transfer, sehingga tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan efektif,” kata Kepala KPPN Kudus.

Dalam kegiatan tersebut, KPPN Kudus menyampaikan kebijakan terbaru terkait penyaluran TKD, pemenuhan persyaratan penyaluran, pengelolaan dana transfer, hingga langkah mitigasi atas kendala yang kerap dihadapi daerah dalam proses penyaluran. Sesi ini dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk membahas berbagai permasalahan di lapangan beserta solusi yang dapat diterapkan.

Monitoring dan evaluasi difokuskan pada capaian penyaluran TKD di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan dana transfer di kedua daerah tersebut telah berjalan dengan baik.

Melalui kegiatan ini, KPPN Kudus berharap dapat terbangun komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan TKD yang lebih berkualitas. Penyaluran dana yang tepat sasaran dan pengelolaan yang akuntabel diharapkan mendorong pembangunan daerah berjalan lebih optimal, sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kudus, 30 Juli 2026 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Kudus melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2026, Press Release APBN, dan Menara Kudus Bulan Juni 2026. Kegiatan berlangsung di Aula KPPN Kudus Lantai 2 pada Kamis, 30 Juli 2026, mulai pukul 09.00 WIB, diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan operator anggaran/bagian perencanaan satuan kerja mitra KPPN Kudus secara luring dan daring.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Kudus. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja sama satuan kerja mitra dalam pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Kudus (Kabupaten Kudus, Demak, dan Jepara). Kepala KPPN Kudus menekankan pentingnya sinergi untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Press Release APBN dan Pesan Integritas oleh Kepala KPPN Kudus

Highlight Press Release APBN dan Menara Kudus Juni 2026

Dalam sesi Press Release APBN Regional, disampaikan capaian hingga 30 Juni 2026:

• Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp540,24 miliar atau 47,25% dari pagu Rp1,148 triliun.
• Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp2,246 triliun atau 56,26% dari pagu Rp3,994 triliun.
• Penerimaan Negara di wilayah kerja KPPN Kudus mencapai Rp21,35 triliun.

Pada sesi Menara Kudus, disampaikan bahwa nilai IKPA agregat satuan kerja mitra mencapai 98,04 (kategori Sangat Baik). Sebanyak 50 satker memperoleh nilai ≥95 (Sangat Baik), 11 satker berada di kategori Baik, dan 11 satker di kategori Cukup. Implementasi Digital Payment juga menunjukkan perkembangan positif dengan 7.373 transaksi senilai Rp11,98 miliar serta layanan konsultasi melalui HAI CSO sebanyak 411 tiket.

Sosialisasi PMK Nomor 41 Tahun 2026 dan Bimbingan Teknis Optimalisasi IKPA

Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Kudus menyampaikan substansi perubahan PMK Nomor 41 Tahun 2026, antara lain terkait penyelesaian tunggakan SPM belanja subsidi, penetapan KPA/PPK/PPSPM, perluasan penggunaan Uang Persediaan (UP), serta ketentuan bahwa jabatan PPK tidak dapat dirangkap oleh KPA maupun PPSPM.

Peserta juga mendapatkan penjelasan teknis mengenai penilaian IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 yang mencakup delapan indikator utama, lengkap dengan strategi optimalisasinya oleh Pejabat Fungsional PTPN KPPN Kudus.

Peserta dari satuan kerja mitra KPPN Kudus mengikuti sesi Bimbingan Teknis Optimalisasi IKPA dengan antusias.

Kegiatan ini memperkuat koordinasi dan sinergi antara KPPN Kudus dengan satuan kerja mitra dalam mendorong pengelolaan APBN yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peserta juga diingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas dan nilai PRIMA (Profesional, Responsif, Ikhlas, Modern, dan Antusias) dalam setiap pelaksanaan tugas.

KPPN Kudus berkomitmen terus memberikan pembinaan, pendampingan, dan layanan terbaik kepada seluruh satuan kerja mitra guna mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan berintegritas.

Kudus – KPPN Kudus mencatatkan hasil membanggakan pada Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Triwulan II Tahun 2026 yang dilaksanakan melalui metode e-SKPL. Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) KPPN Kudus tercatat sebesar 4,85 dari skala 5, dengan predikat Sangat Baik. Capaian ini juga didukung oleh Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 4,95 dan Indeks Inklusivitas sebesar 4,92.

Dari unsur pelayanan yang dinilai, aspek kompetensi dan perilaku petugas layanan memperoleh nilai tertinggi, mencerminkan kesungguhan pegawai KPPN Kudus dalam memberikan pelayanan yang PRIMA (Profesional, Responsif, Ikhlas, Modern, dan Antusias) tanpa dipungut biaya.

Sementara itu, aspek kesesuaian produk layanan, ketepatan waktu penyelesaian, media pengaduan, serta sarana dan prasarana masih menjadi perhatian untuk terus ditingkatkan. Sebagai tindak lanjut, KPPN Kudus akan memperkuat sosialisasi Aplikasi SAKTI dan My Intress, mempertajam monitoring penyelesaian layanan, memperjelas informasi biaya dan sarana pengaduan, serta memastikan pemenuhan standar sarana prasarana, yang seluruhnya akan dibahas bersama pengguna layanan melalui Forum Konsultasi Publik.

Kepala KPPN Kudus menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, guna mendukung terwujudnya Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kudus, 25 Juni 2026 – Dalam rangka mendukung pengamanan Aset Negara serta meningkatkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kantor, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran dan Latihan Penanggulangan Bencana Kebakaran Menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Kamis (25/6) di Lapangan Voli KPPN Kudus. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) KPPN Kudus. 

Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Kudus yang menyampaikan bahwa pengamanan Aset Negara dan keselamatan kerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai. Melalui sosialisasi dan simulasi penggunaan APAR ini, diharapkan setiap pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mencegah serta menangani kebakaran pada tahap awal sehingga dapat meminimalkan risiko terhadap keselamatan jiwa maupun aset negara. 

Pada sesi penyampaian materi, narasumber menjelaskan berbagai aspek penting terkait pencegahan kebakaran, mulai dari penyebab umum kebakaran seperti korsleting listrik, penggunaan stop kontak secara berlebihan, hingga kelalaian dalam penggunaan peralatan elektronik. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai konsep Segitiga Api (Fire Triangle) yang terdiri atas unsur panas, bahan bakar, dan oksigen sebagai dasar dalam upaya pemadaman kebakaran. 

Materi juga mencakup klasifikasi kebakaran beserta jenis APAR yang sesuai, pemeriksaan kondisi APAR sebelum digunakan, serta tata cara penggunaan APAR dengan metode PASS (Pull, Aim, Squeeze, Sweep). Narasumber turut menjelaskan prosedur tanggap darurat apabila terjadi kebakaran, termasuk pentingnya mengetahui lokasi APAR, jalur evakuasi, pintu darurat, hydrant, serta titik kumpul di lingkungan kantor. 

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi penggunaan APAR oleh instruktur. Selanjutnya, seluruh peserta memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung teknik pemadaman api menggunakan APAR dengan pendampingan instruktur. Simulasi ini memberikan pengalaman praktis sehingga peserta dapat memahami cara menggunakan APAR secara benar, aman, dan efektif apabila menghadapi kebakaran pada tahap awal. Dokumentasi kegiatan menunjukkan antusiasme seluruh peserta dalam mengikuti praktik pemadaman api secara bergantian. 

Melalui kegiatan ini, KPPN Kudus berharap seluruh pegawai semakin memahami pentingnya upaya pencegahan kebakaran, mampu mengenali potensi bahaya di lingkungan kerja, serta memiliki kesiapsiagaan dalam melakukan tindakan awal saat terjadi keadaan darurat. Dengan demikian, budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat terus terwujud, sekaligus mendukung pengamanan Aset Negara serta keberlangsungan pelayanan publik yang optimal.