Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam program Indonesia Bicara di TVRI Selasa (25/09) lalu, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono kembali menegaskan korelasi antara Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dengan upaya meningkatkan hasil-hasil pembangunan.
Jalan Mejobo No.129 Kudus 59319
- 0291-443250
- kppn.kudus@kemenkeu.go.id
- Sen - Jum 08:00 s.d. 17:00
Berita
Seputar Kanwil DJPb
Capacity building dan rapat koordinasi internal dalam rangka peningkatan kinerja KPPN Kudus tanggal 8 dan 9 September 2018 di Dieng
Kegiatan diikuti seluruh pegawai KPPN Kudus bertujuan untuk mengkatkan kerjasama dan keakraban seluruh pegawai KPPN
Rapat dimulai pukul 20.00 smapai dengan pukul 22.00 dengan acar mengevaluasi hasil kenarja sampai dengan Semester I dan Rencana kerja Semester II 2018 .
Dalam acara tersebut diselipkan penyerahan piagam kepada Pandu Hizbul Wathon sebagai Best Employe 2018.
Pagi harinya dilanjutkan dengan acara outbond dengan tujuan agar terjalin kerjas sama yang lebih baik dalam melaksanakan tugas
Ginanjar Rah Widodo memang pantas mendapat predikat the best of the best, selain berhasil menyabet predikat the best employee 2 kali berturut-turut yaitu tahun 2016 dan 2017 Mas Anjar (biasa dipanggil) juga mempunyai prestasi yang luar biasa di bidang Fotografi. Pernah menyabet Juara Pertama kompetensi kompetensi Ditjen Perbendaharaan tahun 2010 di bidang Photografi.
Karya-karyanya yang luar biasa juga pernah ditampilkan pada pameran foto di Hotel Ramayana, Kuta Bali pada tahun 2009 bersama Group of Photographic Artist, pada tahun itu juga karyanya juga pernah digunakan salah satu televisi nasional untuk acara pemilihan Miss Indonesia 2009.
(Kudus Treasury, 2018) KPPN Kudus saat ini tengah mempersiapkan implementasi Aplikasi eSPM untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tanganelektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik disebutkan bahwa piloting Aplikasi eSPM Tahap II mulai dilaksanakan oleh satker pada lingkup KPPN di seluruh Indonesia paling lambat bulan Juli 2018. Dalam Implementasi Aplikasi eSPM tersebut, KPPN berperan sebagai Otoritas Pendaftaran Instansi Pemerintah (OPIP) Sertifikat Elektronik para satuan kerja dalam lingkup kerja setiap KPPN.
Sesuai janji Presiden Joko Widodo pada saat kampanye dahulu bahwa Indonesia harus berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan, maka setelah Joko Widodo menjadi Presiden RI beliau mewujudkan janjinya dalam bentuk “Sembilan agenda prioritas” yang diimplementasikan dalam bentuk Nawa Cita. Berikut inti dari sembilan program tersebut yang disarikan dari situs “www.kpu.go.id :
(Kudus Treasury, Januari 2018) Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan dan penelaahan laporan keuangan tingkat UAKPA tahun 2017 wilayah pembayaran KPPN Kudus dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 30 dan 31 Januari 2018. Dalam sambutannya Plt. Kepala KPPN Kudus, Slamet Djafar menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya sejak tahun 2005 LKPP dibuat, baru pada LKPP TA. 2016 mendapatkan opini WTP dari BPK. Untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai tersebut maka usaha dan upaya bagi kita selaku pengelola keuangan tingkat UAKPA adalah dengan cara menyajikan dan menyusun data laporan keuangan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Disamping penguasaan perangkat aplikasi penyusun laporan, juga harus mengetahui peruntukan akun pos-pos transaksi keuangan yang terjadi pada masing-masing satuan kerja. Dalam penyusunan laporan keuangan tahunan terdapat perlakuan khusus terhadap beberapa transaksi yang perlu mendapat perhatian.
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2018 PADA KANWIL DJPB DAN KPPN
BAGIAN SATU
Dalam surat Nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, meminta kepada seluruh kementerian negara/lembaga untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran serta optimalisasi peran belanja pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan di tahun 2018. Hal ini sejalan dengan pesan Menteri Keuangan yang dituangkan dalam surat Nomor S-67/MK.05/2018 tanggal 2 Februari 2018 Hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggara Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1007/PB/2018 tanggal 26 Januar 2018.
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Jl. Mejobo No.129, Megawon, Mlati Norowito, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319
Telp: (0291) 443250
IKUTI KAMI
 |
 |
 |
 |
 |
PENGADUAN
 |
 |