Lubuksikaping

Berita

Seputar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Sikaping

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Lubuk Sikaping, 7 Agustus 2025 — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi Percepatan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan yang dihadiri langsung oleh Bupati Pasaman, pejabat struktural daerah, tenaga ahli pendamping desa, para wali nagari, hingga para pimpinan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Kab. Pasaman. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong realisasi 20% Dana Desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Desa.

Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Bapak Syahrawi Munthe, membuka forum dengan menyoroti pentingnya sinergi seluruh pihak untuk mempercepat realisasi dana ketahanan pangan. “Sampai hari ini, dari data yang ada, belum satu pun dana ketahanan pangan yang terealisasi. Padahal kita sangat membutuhkannya untuk mendukung MBG dan menggerakkan ekonomi lokal,” tegasnya.

Dalam paparannya, Kepala KPPN Lubuk Sikaping menjelaskan berbagai landasan hukum penggunaan Dana Desa, termasuk alokasi 20% minimal untuk ketahanan pangan yang harus dicatat sebagai penyertaan modal dalam neraca nagari. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan dana sesuai potensi dan kesiapan nagari masing-masing. “Tidak perlu dipaksakan. Kalau nagari belum siap, kita utamakan yang bisa segera berjalan. Yang penting program jalan dulu,” tegasnya.

Selain itu, Kepala KPPN Lubuk Sikaping menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam penyaluran BLT yang sebelumnya ditemukan masih menggunakan rekening pribadi. Ia juga mengingatkan agar seluruh keputusan penggunaan dana dilakukan melalui musyawarah nagari yang terdokumentasi dengan baik. “Ini uang rakyat. Jangan bertindak sendiri. Jangan sampai ada fraud. Jika ditemukan, kami tidak segan-segan menghentikan penyaluran dan meminta aparat hukum turun tangan,” ujarnya tegas.

Dalam forum ini juga disampaikan bahwa dana 20% untuk ketahanan pangan bisa disalurkan melalui tiga skema: melalui BUMNag, Koperasi, atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Namun, jika BUMNag tidak operasional atau tidak layak berdasarkan analisis, maka alternatif seperti koperasi atau TPK dapat dipilih. Semua bentuk penyaluran harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, integritas, dan dokumentasi pertanggungjawaban yang akuntabel.

Bupati Pasaman turut menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini, dan mendorong seluruh nagari untuk menjadikan forum ini sebagai landasan bersama dalam melangkah. “Saya sepakat, jika ada penyimpangan kita tindak tegas, bahkan hingga ke KPK jika perlu. Dana ini harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dengan potensi Dana Desa yang mencapai Rp69,2 miliar di Kabupaten Pasaman, dan alokasi ketahanan pangan sekitar Rp13,84 miliar, kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal optimalisasi program ketahanan pangan berbasis nagari. KPPN Lubuk Sikaping menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi, memberikan pelatihan, serta memastikan penyaluran dan pertanggungjawaban berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Berita

 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, diperlukan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kualitas pelaksanaan anggaran secara objektif, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu instrumen yang dikembangkan untuk tujuan tersebut adalah Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

IKPA terdiri dari beberapa komponen penilaian yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam pelaksanaan anggaran, antara lain:

  • Kualitas Perencanaan Anggaran, yang mencakup indikator ketepatan waktu pengajuan dan revisi DIPA, serta kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran;
  • Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang indikator meliputi penyerapan anggaran, penyampaian data kontrak, serta pengelolaan UP/TUP;
  • Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, yang mengukur efektivitas pencapaian output.

Setiap indikator mempunyai bobot yang berbeda yang pada akhirnya akan menentukan nilai akhir IKPA satuan kerja terkait, dan indikator yang mempunyai bobot paling besar adalah capaian output dengan bobot 25% dari keseluruhan nilai IKPA.

Sampai dengan Juni 2025, nilai IKPA tingkat KPPN ada di level 96,24, dengan indikator dengan 4 indikator dengan nilai 100, akan tetapi terdapat 2 indikator dengan nilai yang kurang maksimal, yaitu indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output dengan nilai 93,41 dan 89,53.

Dilihat dari nilai sampai dengan Juni 2025, KPPN Lubuk Sikaping sebagai Financial Advisor harus memberikan upaya lebih dalam membantu satuan kerja yang masih terkendala dalam memaksimalkan indikator dengan nilai yang kurang.

Oleh karena itu KPPN Lubuk Sikaping, berbalut kegiatan Forum Bulanan, mendampingi satuan kerja dalam mengisi realisasi capaian output periode Juli 2025. Kegiatan pendampingan ini dibagi menjadi dua batch, yaitu batch pertama yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2025 di Aula KPPN Lubuk Sikaping yang dihadiri oleh satuan-satuan kerja yang ada di Kabupaten Pasaman dan pada tanggal 4 Agustus 2025 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat yang dihadiri oleh satuan-satuan kerja yang berada di Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan pendampingan dibuka oleh Chandra Maulana Putra, PTPN KPPN Lubuk Sikaping, kemudian diawali dengan penyampaian materi singkat oleh Fitri Arif Yulianto, Kepala Seksi PDMS KPPN Lubuk Sikaping yang menjelaskan bagaimana cara memaksimalkan nilai IKPA terutama pada indikator yang kurang maksimal yaitu indikator capaian output dan indikator deviasi halaman III DIPA. Selanjutnya penjelasan mengenai Validasi Capaian Output oleh PTPN KPPN Lubuk Sikaping, M. Genta Gamary yang menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya nilai capaian output satuan kerja. Validasi capaian output memberikan early warning kepada satker bahwa data capaian output yang diisi adalah data anomali dan perlu perbaikan oleh satker dan/atau konfirmasi dari KPPN, sampai dengan pengisian realisisasi capaian output periode Juni 2025, masih banyak satuan kerja yang tidak memahami validasi capaian output dan bagaimana tindak lanjut ketika terkena validasi.

Setelah menjelaskan validasi capaian output, kepala seksi PDMS dan PTPN KPPN Lubuk Sikaping membantu satuan kerja dalam mengisi capaian output periode Juli 2025 sesuai dengan rekomendasi dan pengisian yang benar agar satuan kerja bisa mendapatkan nilai maksimal pada indikator capaian output dan memastikan bahwa seluruh satuan kerja sudah mengirim data realisasi periode Juli 2025 sebelum acara selesai.

Kegiatan pendampingan ini berhasil meningkatkan nilai indikator capaian output satuan kerja lingkup KPPN Lubuk Sikaping yang semula ada di 89,53 meningkat menjadi 99,37 untuk periode pengisian capaian output bulan Juli 2025, tertinggi selama tahun 2025 (diluar dispensasi/keringanan nilai IKPA pada triwulan I 2025).

Satuan kerja lingkup wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping menjadi lebih paham mengenai pengisian capaian output kemudian satker juga mulai memahami bagaimana cara menindaklanjuti validasi capaian output dan mampu memaksimalkan nilai indikator capaian output pada IKPA. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung tercapainya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, dan tepat sasaran. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah positif bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

 

Berita

Laporan  Kinerja  2024 disusun  untuk  menggambarkan  tingkat  kinerja  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara Lubuk  Sikaping  sebagai  salah  satu  kantor  vertikal  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan yang mengemban  sebagian  tugas  Kuasa  Bendahara  Umum  Negara  (Kuasa BUN) di daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan publik yang mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan pelayanan berupa pencairan dana APBN, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara, penyusunan laporan keuangan kantor/satuan kerja instansi pemerintah serta memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Laporan Kinerja KPPN Lubuk Sikaping Tahun 2023 dapat diakses melalui link berikut

 

Berita

Lubuk Sikaping – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik serta implementasi manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Dengan perjanjian ini, KPPN Lubuk Sikaping menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan prima serta mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien di wilayah kerjanya sepanjang tahun 2025.

Selengkapnya Kinerja KPPN Lubuk Sikaping dapat diunduh pada tautan berikut: PK KPPN Lubuk Sikaping. 

Berita

Pada Kamis, 7 November 2024 bertempat di Aula KPPN Lubuk Sikaping, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Sikaping mengadakan kegiatan Sharing Session dengan seluruh perbankan di Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat dalam rangka kolaborasi dalam mewujudkan Digitalisasi Transaksi Keuangan. Perbankan yang turut hadir pada kegiatan ini diantaranya perwakilan Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia dan Bank Nagari dalam wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping.

Agenda pada kegiatan tersebut diantaranya yaitu pemaparan terkait sebaran Rekening Milik Pemerintah (Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bendahara Penerimaan dan Rekening Lainnya) satker mitra kerja KPPN dan Rekening Payrol Gaji satker mitra kerja pada masing-masing Bank di Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat.

Berdasarkan data sebaran tersebut diminta kepada tiap-tiap Bank untuk senantiasa memberikan pelayanan prima kepada satker selaku nasabah. Bank Rakyat Indonesia (BRI) baik di Kab. Pasaman maupun Kab. Pasaman Barat menjadi bank yang paling banyak digunakan oleh satker untuk membuka rekening bendahara pengeluaran. Sebagai Bank Payroll Gaji Pegawai perbankan yang paling banyak digunakan adalah BRI, terbanyak kedua adalah Bank Syariah Indonesia.

Pembahasan berikutnya adalah terkait Digitalisasi Transaksi Keuangan, Kementerian Keuangan memiliki beberapa platform terkait Digitalisasi Transaksi Keuangan diantaranya adalah Digipay, Kartu Kredit Pemerintah dan CMS. Digipay merupakan platform pembayaran digital yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi transaksi keuangan di lingkungan instansi pemerintah. Metode pembayaran yang digunakan pada Digipay adalah Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan CMS. Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu ditalangi oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Cash Managemet System (CMS) adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara realtime online.

 Program digitalisasi trensaksi keuangan yang telah dilakukan oleh perbankan diantaranya adalah pembuatan QRIS untuk pelaku-pelaku usaha diwilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat. Hampir semua Bank membuat kebijakan untuk membuatkan QRIS pada nasabah KUR yang bidang usahanya mendukung untuk pembuatan QRIS. Namun masih ada beberapa pelaku usaha yang mengeluhkan biaya administrasi pada setiap transaksi QRIS. Bank Mandiri dan BRI memiliki program subsidi biaya administrasi menjadi gratis jika pembuatan QRIS menggunakan aplikasi milik Bank tersebut.

Pembahasan terakhir yaitu terkait peran perbankan dalam pemberdayaan UMKM, perwakilan Bank Nagari Kab. Pasaman menyampaikan bahwa pihaknya telah aktif berkolaborasi dengan Pemda Kab. Pasaman dalam acara Makan Bajamba dalam rangka HUT Kab. Pasaman. Beberapa perbankan telah menyatakan komitmennya dalam pemberdayaan UMKM yang akan diinisiasi KPPN Lubuk Sikaping berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat.

 

Dengan pertemuan ini diharapkan kolaborasi antara KPPN Lubuk Sikaping dan Perbankan di Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat semakin solid dalam mewujudkan digitalisasi transaksi keuangan dan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan ekonomi di daerah.

Footer

 Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

 

Kontak Kami

Hak Cipta HaDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

Ikuti Kami

IKUTI KAMI

Search