Lubuk Sikaping, 04 September 2025 — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Dana Ketahanan Pangan Dana Desa Tahun 2025 Kab. Pasaman Barat. Rapat yang dilaksanakan secara online ini dihadiri langsung oleh Bupati Pasaman Barat, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, para wali nagari, hingga para pimpinan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Kab. Pasaman Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Pasaman Barat, Yulianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemda Pasaman Barat sangat mendukung percepatan realisasi dana ketahanan pangan untuk mendukung program ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan antara lain ketersediaan pangan, mendorong kemandirian pangan nagari, meningkatkan produksi pangan nagari dan meningkatkan daya tahan ekonomi nagari.  Bupati Pasaman Barat juga mengucapkan terima kasih kepada KPPN Lubuk Sikaping yang telah menyelenggarakan FGD ini agar seluruh Nagari mendapat pencerahan terkait dengan penggunaan dana ketahanan pangan.

 Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Syahrawi Munthe, dalam penyampaiannya menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi. Menurutnya, percepatan penyaluran Dana Desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus dilakukan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. “Percepatan ini bukan hanya soal penyerapan anggaran, tetapi bagaimana dana benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa,” ujarnya.

Suasana rapat berlangsung interaktif yang dimulai dengan memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan dan masukan. Perwakilan dari DPMN, dalam paparannya menegaskan komitmen Pemda Pasaman Barat untuk mendukung percepatan penggunaan Dana Desa. Ia menekankan bahwa koordinasi yang baik antara KPPN Lubuk Sikaping, perangkat daerah, dan nagari menjadi kunci utama agar program yang dibiayai Dana Desa dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rapat ini menjadi ajang bagi peserta untuk menyampaikan masukan terkait teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk mekanisme penyaluran melalui TPK nagari dalam pembangunan fisik seperti jalan tani maupun kandang ternak, yang nantinya akan diserahkan kepada kelompok penerima manfaat. Melalui kegiatan ini diharapkan melahirkan strategi bersama untuk mengatasi hambatan administratif maupun teknis, sehingga Dana Desa benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan di Pasaman Barat.

Lubuk Sikaping – Dalam upaya mendorong modernisasi dan digitalisasi pengelolaan keuangan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping pada hari Rabu, 6 Agustus 2025, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah. Acara yang bertempat di aula KPPN Lubuk Sikaping ini dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari berbagai satuan kerja di wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Bapak Syahrawi Munthe. Dalam sambutannya, Bapak Syahrawi Munthe menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam sistem pembayaran belanja negara. "Penggunaan instrumen pembayaran non-tunai, seperti Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah, adalah wujud nyata komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel," ujar beliau. Bapak Syahrawi juga menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mengurangi penggunaan uang tunai, menekan risiko penyimpangan, serta mempercepat proses transaksi.

Penyampaian materi inti kemudian dilanjutkan oleh Bapak Heru dan Ibu Dewi, perwakilan dari Divisi Treasury and Banking (TRB) Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mereka menjelaskan secara mendalam bahwa KKI Segmen Pemerintah dirancang sebagai solusi modern untuk pembayaran belanja barang dan jasa di dalam negeri, menggantikan mekanisme uang persediaan (UP) tunai yang konvensional.

Dalam paparannya, dijelaskan bahwa KKI Segmen Pemerintah memberikan berbagai manfaat signifikan. Pertama, efisiensi, karena memungkinkan transaksi belanja tanpa perlu proses penarikan uang tunai yang memakan waktu. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, sebab setiap transaksi tercatat secara digital dan terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah, memudahkan proses rekonsiliasi dan pelaporan. Ketiga, keamanan, karena mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan uang tunai.

Lebih lanjut, beliau memaparkan secara rinci mengenai mekanisme operasional KKI Segmen Pemerintah, mulai dari proses pengajuan kartu, mekanisme persetujuan limit, prosedur penggunaan untuk berbagai jenis belanja seperti pembelian tiket, akomodasi, dan barang/jasa, hingga tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh peserta sosialisasi memahami prosedur dengan baik, sehingga implementasi di masing-masing satuan kerja dapat berjalan lancar.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam langkah awal adopsi KKI Segmen Pemerintah di wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping. Diharapkan, setelah sosialisasi ini, seluruh satuan kerja dapat segera mengimplementasikan penggunaan KKI Segmen Pemerintah dengan optimal, mendukung terciptanya ekosistem pembayaran pemerintah yang modern, aman, dan efisien. Partisipasi aktif dari seluruh peserta dalam sesi tanya jawab juga menunjukkan tingginya antusiasme dan komitmen terhadap perubahan positif dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, diperlukan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kualitas pelaksanaan anggaran secara objektif, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu instrumen yang dikembangkan untuk tujuan tersebut adalah Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

IKPA terdiri dari beberapa komponen penilaian yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam pelaksanaan anggaran, antara lain:

• Kualitas Perencanaan Anggaran, yang mencakup indikator ketepatan waktu pengajuan dan revisi DIPA, serta kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran;
• Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang indikator meliputi penyerapan anggaran, penyampaian data kontrak, serta pengelolaan UP/TUP;
• Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, yang mengukur efektivitas pencapaian output.

Setiap indikator mempunyai bobot yang berbeda yang pada akhirnya akan menentukan nilai akhir IKPA satuan kerja terkait, dan indikator yang mempunyai bobot paling besar adalah capaian output dengan bobot 25% dari keseluruhan nilai IKPA.

Sampai dengan Juni 2025, nilai IKPA tingkat KPPN ada di level 96,24, dengan indikator dengan 4 indikator dengan nilai 100, akan tetapi terdapat 2 indikator dengan nilai yang kurang maksimal, yaitu indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output dengan nilai 93,41 dan 89,53.

Dilihat dari nilai sampai dengan Juni 2025, KPPN Lubuk Sikaping sebagai Financial Advisor harus memberikan upaya lebih dalam membantu satuan kerja yang masih terkendala dalam memaksimalkan indikator dengan nilai yang kurang.

Oleh karena itu KPPN Lubuk Sikaping, berbalut kegiatan Forum Bulanan, mendampingi satuan kerja dalam mengisi realisasi capaian output periode Juli 2025. Kegiatan pendampingan ini dibagi menjadi dua batch, yaitu batch pertama yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2025 di Aula KPPN Lubuk Sikaping yang dihadiri oleh satuan-satuan kerja yang ada di Kabupaten Pasaman dan pada tanggal 4 Agustus 2025 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat yang dihadiri oleh satuan-satuan kerja yang berada di Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan pendampingan dibuka oleh Chandra Maulana Putra, PTPN KPPN Lubuk Sikaping, kemudian diawali dengan penyampaian materi singkat oleh Fitri Arif Yulianto, Kepala Seksi PDMS KPPN Lubuk Sikaping yang menjelaskan bagaimana cara memaksimalkan nilai IKPA terutama pada indikator yang kurang maksimal yaitu indikator capaian output dan indikator deviasi halaman III DIPA. Selanjutnya penjelasan mengenai Validasi Capaian Output oleh PTPN KPPN Lubuk Sikaping, M. Genta Gamary yang menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya nilai capaian output satuan kerja. Validasi capaian output memberikan early warning kepada satker bahwa data capaian output yang diisi adalah data anomali dan perlu perbaikan oleh satker dan/atau konfirmasi dari KPPN, sampai dengan pengisian realisisasi capaian output periode Juni 2025, masih banyak satuan kerja yang tidak memahami validasi capaian output dan bagaimana tindak lanjut ketika terkena validasi.

Setelah menjelaskan validasi capaian output, kepala seksi PDMS dan PTPN KPPN Lubuk Sikaping membantu satuan kerja dalam mengisi capaian output periode Juli 2025 sesuai dengan rekomendasi dan pengisian yang benar agar satuan kerja bisa mendapatkan nilai maksimal pada indikator capaian output dan memastikan bahwa seluruh satuan kerja sudah mengirim data realisasi periode Juli 2025 sebelum acara selesai.

Kegiatan pendampingan ini berhasil meningkatkan nilai indikator capaian output satuan kerja lingkup KPPN Lubuk Sikaping yang semula ada di 89,53 meningkat menjadi 99,37 untuk periode pengisian capaian output bulan Juli 2025, tertinggi selama tahun 2025 (diluar dispensasi/keringanan nilai IKPA pada triwulan I 2025).

Satuan kerja lingkup wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping menjadi lebih paham mengenai pengisian capaian output kemudian satker juga mulai memahami bagaimana cara menindaklanjuti validasi capaian output dan mampu memaksimalkan nilai indikator capaian output pada IKPA. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung tercapainya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, dan tepat sasaran. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah positif bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Lubuk Sikaping - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping sukses menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan KPPN Award 2025 pada hari Rabu, 20 Agustus 2025. Acara yang berlangsung di Aula KPPN Lubuk Sikaping ini menjadi wadah strategis untuk menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran untuk pemerintah daerah dan satuan kerja di wilayah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman, Nelfri Asfandi, yang membahas kondisi keuangan daerah dan pentingnya efisiensi anggaran. Beliau menggarisbawahi sinergi yang kuat antara KPPN dan pemerintah daerah.

"Efisiensi anggaran adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kami sangat mengapresiasi inisiatif KPPN Lubuk Sikaping dalam menjalin komunikasi yang intensif dengan seluruh pihak. Sinergi ini akan memastikan setiap rupiah anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Ketua DPRD Kab. Pasaman.

Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan dari akademisi, tokoh masyarakat, dan media massa, yang berinteraksi langsung dengan Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Syahrawi Munthe. Dalam sambutannya, Beliau menjelaskan bahwa acara tersebut sangatlah penting sebagai komitmen KPPN untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

"Forum Konsultasi Publik ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui acara ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dan aspirasi mereka dapat terakomodasi dengan baik," ucap Kepala KPPN Lubuk Sikaping.

Beliau juga menjelaskan bahwa KPPN Award 2025 merupakan bentuk penghargaan kepada para satuan kerja dan pemerintah daerah atas dedikasi dan kinerja yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan negara.

"Penghargaan yang kami berikan ini tidak hanya sekadar piagam, tetapi juga simbol kerja keras dan komitmen. Mulai dari kinerja Transfer ke Daerah, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA, hingga penggunaan transaksi digital, semua ini adalah bukti bahwa kita semua bergerak ke arah yang sama yaitu mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik," tambahnya.

Pada acara tersebut, KPPN Lubuk Sikaping juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerja pengelolaan dana Transfer ke Daerah (TKD). Selain itu, sejumlah penghargaan juga diberikan kepada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping, meliputi kategori IKPA, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Laporan Keuangan, serta penghargaan untuk penggunaan transaksi Digipay dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

  Acara dilanjutkan dengan paparan mengenai layanan KPPN serta penjelasan rinci tentang realisasi APBN dan APBD di wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping. Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah (Pemda Pasaman dan Pasaman Barat), satuan kerja (Kementerian Agama Kab. Pasaman Barat dan KPU Pasaman), serta perwakilan dari akademisi, tokoh masyarakat, dan media massa. Acara ditutup dengan foto bersama, yang mencerminkan semangat kolaborasi dan kebersamaan antara KPPN Lubuk Sikaping dan seluruh mitra kerjanya.

KPPN Lubuk Sikaping berharap acara ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di daerah.

Lubuk Sikaping, 7 Agustus 2025 — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi Percepatan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan yang dihadiri langsung oleh Bupati Pasaman, pejabat struktural daerah, tenaga ahli pendamping desa, para wali nagari, hingga para pimpinan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Kab. Pasaman. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong realisasi 20% Dana Desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Desa.

Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Bapak Syahrawi Munthe, membuka forum dengan menyoroti pentingnya sinergi seluruh pihak untuk mempercepat realisasi dana ketahanan pangan. “Sampai hari ini, dari data yang ada, belum satu pun dana ketahanan pangan yang terealisasi. Padahal kita sangat membutuhkannya untuk mendukung MBG dan menggerakkan ekonomi lokal,” tegasnya.

Dalam paparannya, Kepala KPPN Lubuk Sikaping menjelaskan berbagai landasan hukum penggunaan Dana Desa, termasuk alokasi 20% minimal untuk ketahanan pangan yang harus dicatat sebagai penyertaan modal dalam neraca nagari. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan dana sesuai potensi dan kesiapan nagari masing-masing. “Tidak perlu dipaksakan. Kalau nagari belum siap, kita utamakan yang bisa segera berjalan. Yang penting program jalan dulu,” tegasnya.

Selain itu, Kepala KPPN Lubuk Sikaping menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam penyaluran BLT yang sebelumnya ditemukan masih menggunakan rekening pribadi. Ia juga mengingatkan agar seluruh keputusan penggunaan dana dilakukan melalui musyawarah nagari yang terdokumentasi dengan baik. “Ini uang rakyat. Jangan bertindak sendiri. Jangan sampai ada fraud. Jika ditemukan, kami tidak segan-segan menghentikan penyaluran dan meminta aparat hukum turun tangan,” ujarnya tegas.

Dalam forum ini juga disampaikan bahwa dana 20% untuk ketahanan pangan bisa disalurkan melalui tiga skema: melalui BUMNag, Koperasi, atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Namun, jika BUMNag tidak operasional atau tidak layak berdasarkan analisis, maka alternatif seperti koperasi atau TPK dapat dipilih. Semua bentuk penyaluran harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, integritas, dan dokumentasi pertanggungjawaban yang akuntabel.

Bupati Pasaman turut menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini, dan mendorong seluruh nagari untuk menjadikan forum ini sebagai landasan bersama dalam melangkah. “Saya sepakat, jika ada penyimpangan kita tindak tegas, bahkan hingga ke KPK jika perlu. Dana ini harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dengan potensi Dana Desa yang mencapai Rp69,2 miliar di Kabupaten Pasaman, dan alokasi ketahanan pangan sekitar Rp13,84 miliar, kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal optimalisasi program ketahanan pangan berbasis nagari. KPPN Lubuk Sikaping menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi, memberikan pelatihan, serta memastikan penyaluran dan pertanggungjawaban berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Untuk membaca Buletin Kaba Ekuator, silakan klik tautan di bawah ini

https://anyflip.com/umial/bned/