Pada hari Jumat, 20 Mei 2022, KPPN Lubuk Sikaping mendapat kunjungan dari KPP Pratama Bukittinggi yang diwakili oleh Bu Delvi Irma, Kepala Seksi Pengawasan IV beserta tim. Hal ini merupakan suatu kebanggan tersendiri bagi rekan-rekan KPPN Lubuk Sikaping untuk bertemu langsung dan bertatap muka dengan keluarga besar Kementerian Keuangan dari Bukittinggi. Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ibu Ikasari Heniyatun beserta jajarannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bu Delvi Irma dan tim. Kemudian Bu Heni menyampaikan tugas dan fungsi KPPN Lubuk Sikaping dalam menyalurkan dana APBN kepada pemangku kepentingan secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Selain itu KPPN juga mengawal implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh Pejabat Perbendaharaan Satker. Kemudian dalam konteks hubungan dengan pemerintah daerah yakni Pemda Kab. Pasaman dan Pemda Kab. Pasaman Barat, KPPN menyalurkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) antara lain DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK NonFisik yang terdiri atas : Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh KPPN sangat banyak keterkaitan dan korelasinya dengan tugas dan fungsi dari rekan-rekan KPP Pratama Bukittinggi.

Sehubungan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, Bu Heni menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada Bendahara Instansi Pemerintah pengguna dana APBN. Kegiatan sosialisasi tersebut membutuhkan narasumber dari KPP Pratama Bukittinggi.

Materi yang akan dibahas dalam kegiatan sosialisasi mendatang antara lain :

1. Kewajiban perpajakan terhadap belanja pemerintah yang pembayarannya menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP);
2. Kewajiban perpajakan terhadap belanja yang berasal dari Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan;
3. Tarif PPN 11% (sebelas persen) yang berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% (dua belas persen) yang berlaku mulai 1 Januari 2025;
4. Sejak tanggal 1 Mei 2022, PPN yang dipungut wajib disetorkan ke kas negara dengan menggunakan SSP atas nama Instansi Pemerintah dan tidak lagi menggunakan SSP atas nama rekanan pemerintah.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan sarana transfer of knowledge dari Kemenkeu Satu kepada mitra kerja. Perubahan aturan perpajakan akan berdampak pada semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dipandang perlu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, dalam hal ini adalah Bendahara instansi pemerintah pengguna dana APBN agar dalam waktu yang cepat mampu beradaptasi dengan ketentuan yang berlaku.

Pada hari Rabu, 19 Mei 2022, KPPN Lubuk Sikaping melakukan kegiatan kunjungan kerja yang melibatkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang terdiri dari PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di wilayah Pasaman Barat. Kunjungan dilaksanakan secara offline atau luring dengan berkunjung langsung ke Kantor PT Pegadaian Simpang Empat dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Simpang Empat.

Kegiatan tersebut membahas Pengertian Pembiayaan Ultra Mikro, Penyaluran Kredit Ultra Mikro, dan Tugas Fungsi KPPN Lubuk Sikaping dalam kaitannya dengan Pembiayaan Ultra Mikro. Syahrial Husein selaku PIC UMi terdahulu dan Shafira Chairinnisa selaku PIC UMi definitif saat ini menyampaikan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat dan menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi pemerintah.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pembiayaan Ultra Mikro memberikan fasilitas kredit maksimal Rp. 10 juta per debitur dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Plafond pembiayaan maksimal Rp 10.000.000 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Kemudian sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020, maka sejak saat itu pula PMK Nomor 193/PMK.05/2020 berlaku dan mengatur bahwa plafond pembiayaan mengalami peningkatan yang signifikan maksimal Rp 20.000.000 per debitur.

Terdapat perbedaan antara KUR dan UMi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah:

Pemerintah menunjuk Badan Layanan umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) serta PT Bahana Artha Ventura. Sumber pendanaan pembiayaan UMi berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan baik domestik maupun global.

Dalam penjelasannya, Syahrial Husein dan Shafira Chairinnisa, menekankan tugas dan fungsi yang diemban oleh KPPN terkait dengan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) antara lain, Pertama, KPPN Lubuk Sikaping berkewajiban melaksanakan monitoring ketepatan perekaman data debitur yang dilakukan oleh LKBB (atau lembaga penyalur) pada aplikasi SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) UMi setiap triwulanan. Kedua, KPPN berkewajiban melaksanakan survei kepada debitur terkait Nilai Keekonomian Debitur (NKD) setiap semesteran. Kedua tugas dan fungsi yang dilakukan oleh KPPN tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pemaparan dan diskusi lebih lanjut terkait Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) akan dilaksanakan pada pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang dijadwalkan pada masa mendatang.

Pada hari Selasa, 15 Maret 2022, Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Heni beserta tim melakukan kunjungan kerja ke Bupati Pasaman. Dalam rangka mendukung Kemenkeu Satu Kemenkeu Tepercaya, kunjungan kerja ini dilaksanakan bersamaan waktunya dengan  kegiatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi dan KP2KP Lubuk Sikaping ke Bupati Pasaman terkait penyampaian pelaporan SPT Tahunan bagi ASN di Lingkup Pemda Kab. Pasaman. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pasaman, Benny Utama, didampingi oleh Wakil Bupati Pasaman, Sabar dan Sekretaris Daerah Kab. Pasaman, Mara Ondak menyambut kedatangan rekan-rekan dari KPP Pratama Bukittinggi, KPPN Lubuk Sikaping, dan KP2KP Lubuk Sikaping di ruang kerja Bupati Pasaman.

Terdapat 3 (tiga) agenda pokok yang disampaikan oleh Tim KPPN Lubuk Sikaping terkait pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)  yaitu : Pertama adalah ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemda Kab. Pasaman yang telah bekerja sama dan berkoordinasi dengan KPPN Lubuk Sikaping terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2021. Khusus penyaluran dana desa tahun 2021, Pemda Kab. Pasaman telah berhasil merealisasikan dana desa sebesar 100% dari alokasi yang disediakan yaitu sebesar Rp. 51.662.548.000,-.

Agenda kedua adalah evaluasi terhadap Penyaluran Dana BOS Tahap I dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2022, baik Dana Desa Tahap I maupun BLT Desa Triwulan I tahun 2022. Dalam laporannya, Heni menyampaikan kepada Bupati Pasaman bahwa pada tanggal 16 Februari 2022, KPPN Lubuk Sikaping telah menyalurkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahap 1 gelombang 1 sebesar Rp. 12.615.480.000 (dua belas milyar enam ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari pagu dana sebesar Rp. 42.051.600.000 (empat puluh dua milyar lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada 287 rekening sekolah (SD/SMP) diwilayah Kabupaten Pasaman. Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan Tahap I sebesar 30% dari pagu, Tahap II sebesar 40% dari pagu, Tahap III sebesar 30% dari pagu.

Untuk penyaluran dana desa, baik dana desa tahap I maupun BLT Desa triwulan I tahun 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 masih menunggu proses penyelesaian penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 serta penetapan Peraturan Kepala  Desa tentang penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2022.

Agenda yang ketiga adalah persiapan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak terkait dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa mulai dari kesiapan SDM dan teknologi informasi di KPPN Lubuk Sikaping. Kesiapan SDM di Pemda Kab. Pasaman untuk senantiasa melakukan adaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang digunakan (OMSPAN) dan update informasi terkait aturan dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di tahun 2022.

Berdasarkan prestasi capaian penyerapan TKDD pada tahun 2021 serta dengan berbagai tantangan yang akan di hadapi pada tahun 2022 khususnya pasca gempa Pasaman dan Pasaman Barat beberapa waktu yang lalu, diharapkan tidak menyurutkan semangat Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KPPN dan Pemda Kabupaten Pasaman untuk melakukan percepatan penyaluran TKDD tahun 2022 . Mengingat dalam hitungan waktu kalender sudah akan memasuki triwulan II, sinergi disemua lini adalah kunci keberhasilan yang menentukan suksesnya penyaluran TKDD Tahun 2022 ini.

*Berita ini telah terbit pada media cetak padang ekspres tanggal 17 Maret 2022 dengan Judul KPPN Lubuk Sikaping-Pemkab Pasaman Sinergi Dorong Percepatan Penyaluran TKDD

Senin, 23 Mei 2022, Kepala KPPN Lubuk Sikaping beserta tim Seksi Bank melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Pasaman Barat. Kunjungan tersebut mendapat sambutan yang hangat dari Kepala BPKD, Bapak Maibonni beserta jajarannya. Kepala KPPN dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin dengan baik sehingga penyaluran dana desa tahap I dan BLT desa triwulan I TA 2022 telah selesai tersalurkan kepada penerima manfaat. Adapun maksud kunjangan kerja yang dilakukan adalah dalam rangka persiapan untuk penyaluran dana desa tahap II dan BLT desa triwulan II TA 2022. Berdasarkan informasi realisasi penyaluran dana desa dari OM SPAN, Pagu Dana Desa Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 37.336.600.000,- dengan realisasi penyaluran dana desa sebesar Rp. 14.226.700.000,- (38,10%). Target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk semester I tahun 2022 adalah 55% dana desa telah tersalurkan.

Jika dilakukan cut off target penyaluran dana desa sampai dengan bulan Mei 2022 adalah sebesar 46%. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi penyaluran dana desa di Pasaman Barat yang mencapai 38,10%, maka realisasi penyaluran dana desa masih berada dibawah target yang telah ditetapkan. Menindaklanjuti hal tersebut, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dari para pihak terkait (BPKD Pasaman Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pasaman Barat) untuk dapat melakukan percepatan pengajuan dokumen syarat salur dana desa untuk meningkatkan realisasi yang telah diperoleh agar semakin maksimal.

Pada hari yang sama, Kepala KPPN beserta tim melanjutkan kunjungan kerja ke Bank Nagari Cabang Simpang Empat Pasaman Barat. Kunjungan ini mendapat sambutan yang sangat baik dari Wakil Pemimpin Cabang Bank Nagari Simpang Empat Pasaman Barat, Bapak Aulia Alfadil dan Ibu Restia selaku pemimpin Seksi Dana. Kepala KPPN menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin antara KPPN Lubuk Sikaping dengan Bank Nagari Simpang Empat dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus NonFisik yang meliputi Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan sehingga penyaluran dana dapat sampai kepada penerima manfaat tepat waktu dan tepat jumlah. Dalam rangka menjalin kerjasama yang lebih baik yang telah terbina selama ini direncanakan akan dituangkan ke dalam bentuk  yang lebih resmi yaitu perjanjian kerja sama atau kesepakatan dalam hal verifikasi rekening sekolah / rekening satuan pendidikan yang menerima Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.

Kamis, 7 April 2022, bertempat di Aula KPPN Lubuk Sikaping dalam rangka meningkatkan peran lini pertama dalam upaya pencegahan korupsi, KPPN Lubuk sikaping melaksanakan town hall meeting sosialisasi anti korupsi dengan materi whistleblowing system antara lain pelaporan, tindak lanjut pelaporan pelanggaran dan publikasi pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran.

Pada kegiatan tersebut materi yang disampaikan oleh seksi VeraKI yang diwakili oleh Yuda Hardiyan (Kepala Seksi VeraKI) dan Ratih Dwi Listyanti (Pelaksanaan Seksi VeraKI) adalah Whistleblowing System (WISE) Kemenkeu. Pada dasarnya WISE telah diluncurkan pada tahun 2011 sebagai Saluran pengaduan instansi pemerintahan pertama setelah WBS KPK dan pada tahun 2020 WISE telah menjadi benchmark berbagai Kementerian dan Lembaga.

WISE memiliki 4 (empat) prinsip yaitu yang pertama rahasia yang berarti Identitas pelapor dilindungi; prioritas pada substansi, yang kedua mudah dan cepat yang berarti WISE bisa diakses kapan saja dan dimana saja, yang ketiga terintegrasi dimana seluruh saluran UKI terigrasi dengan pusat, dan dan yang keempat adalah monitoring dimana akan selalu ada Laporan bulanan ke Irjen
Laporan tahunan dan insidentil ke Menteri Keuangan.

Disampaikan juga bahwa untuk saluran pengaduan terdapat 6 (enam) saluran yaitu melalui website www.wise.kemenkeu.go.id, melalui surel ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.,  UE 1 Pusat dan UKI
Eselon 2 / Satker, telepon ke 0815-99-6666-2, melalui surat yang di kirim ke alamat IBI, Gedung Djuanda II lantai 6 atau melalui prime kemenkeu (134).

Menindaklanjuti Pengumuman Direktorat Sistem Perbendaharaan Nomor Peng-1/PB.7/2022 hal Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Bagi PPK dan PPSPM pada Satker Pengelola APBN Periode I Tahun 2022, KPPN Lubuk Sikaping telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi PPK dan PPSPM pada hari Senin, 1 Maret 2022 secara virtual.

            Materi disampaikan olah Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Berto Muharman yang mejelaskan tentang pentingnya sertifikasi bagi para pejabat perbendaharaan dalam rangka menunjang kualitas pelaksanaan pengelolaan APBN. Tingkat Partisipasi yang masih rendah bagi para pejabat perbendaharaan yang mengikuti penilaian kompetensi di lingkup KPPN Lubuk Sikaping menjadi salah satu alasan mengapa dilakukan kegiatan FGD ini.

            Diharapkan melalui informasi yang disampaikan pada pertemuan ini dapat menambah literasi bagi para pejabat perbendaharaan khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pendandatangan SPM (PPSPM) untuk terus meningkatkan pengetahuannya dan mengikuti penilaian kompetensi untuk mendapat pengakuan kelayakan atas tanggung jawab dan jabatannya sebagai pejabat perbendaharaan.