Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat (Heru Pudyo Nugroho) di dampingi Kepala Bagian Umum (Putut Sad Herutomo) dan rombongan, mengunjungi KPPN Lubuk Lubuk Sikaping pada tanggal 6 s.d 7 Januari 2022.

Kunjungan kerja ini dalam rangka memperkuat sinergi antara Kanwil dan KPPN, melakukan reviu atas kinerja dalam pencapaian APBN tahun 2021, dan mengawal pengelolan APBN tahun 2022 menjadi lebih baik. Salah satu poin yang disampaikan oleh Bapak Heru Pudyo Nugroho dalam arahannya kepada Para pejabat dan pegawai adalah untuk dapat selalu bekerja memberikan manfaat bagi organisasi, mengembangkan potensi yang dimiliki dan menciptakan inovasi.

Keesokon harinya atau pada kunjungan hari kedua, bertepatan dengan hari Jumat 7 November 2022, dilaksanakan kegiatan gowes bersama. Rute yang ditempuh kali ini memacu adrenalin karena melalui jalan yang didominasi oleh jalur tanjakan. Ini merupakan tantangan yang memacu semangat para pegawai untuk tetap mengayuh sepeda walaupun dalam keadaan tertekan. Semangat ini diharapkan juga berkembang dengan seiring bertumbuhnya kemampuan inovatif dan kreatif para pegawai dalam menghadapi berbagai pekerjaan yang beragam kedepannya.

Refocusing masih mewarnai pengalokasian anggaran tahun depan. Kondisi ini tidak terlepas dari belum berakhirnya pandemic Covid-19, bahkan belakangan muncul varian Covid-19 B.1.1.529 atau Omnicron yang disebut-sebut daya penularannya lebih massif.

 “Kondisi perekonomian tahun 2022 akan dipengaruhi oleh berbagai factor, antara lainkeberhasilan penanganan Covid-19, diikuti pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global,” tutur Heni, Kepala KPPN Lubuk Sikaping.

Itulah sebabnya, APBN tahun 2022 masih tetap dirancang untuk mengantisipasi pandemic Covid-19 yang belum berakhir,” uhar Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ikasari Heniyatun di Lubuk Sikaping, Kamis (9/12)

Heni – pangilan Ikasari Heniyatun – mengemukakakn itu sewajtu menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Angaran 2022 dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2022 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja dan Kepala Badan Keuangan Daerah di wilayah bayar KPPN Lubuk Sikaping.

“Alokasi belanja untuk tahun 2022 pada KPPN Lubuk Sikaping sebesar Rp317.185.430.000 dalam bentuj belanja pemerintah pusat kementerian/Lembaga dan sebesar Rp1.802.645.127 untuk Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2022,” terang Heni

Dia menambahkan, penganggaran ini masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical dari APBN. Kegiatan ini diikuti 53 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkuo KPPN Lubuk Sikaping. Adapun yang menerima secara simbolis DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 adalah Kantor Kementerian Agama Kab. Pasaman, BPN Pasaman, BPN Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Pasaman Barat.

Heni menyampaikan, di tengah pandemi Covid-19, pemerintah terus bergerak dengan Langkah kebijakan luar biasa guna mencegah, menanggulangi, dan menangani dampak penyebaran Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian. Di tengah upaya penanganan pandemic Covid-19 tersebut pemerintah juga sudah menetapkan kebijakan fiscal 2022 bertema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan reformasi Struktural”

“Kita berharap DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat segera ditindaklanjuti. Hal itu bertujuan supaya kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2022 dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbau dia

Bertepatan dengan pelaksanaan Hari Antikorupsi Sedunia jatuh setiap tanggal 9 Desember, juga dilakukan sosialisasi mengenai pemahaman, pelaporan dan pengendalian gratifikasi sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan Mendukung Reformasi Birokrasi KPPN Lubuk Sikaping.

Kepala Seksi Verifikasi dan Kepatuhan Internal, Yuda selaku pemateri menyampaikan upaya untuk mengendalikan gratifikasi di lingkungan organisasi adalah melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

“Salah satu tahapan penerapan pengendalian gratifikasi adalah komitmen gratifikasi berbentuk pernyataan resmi pimpinan instansi secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai suatu instansi, serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Seiring dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan penyerahan DIPA Petikan tahun anggaran 2022, dia berharap, pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan sebaik-baiknya secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Telah terbit pada Koran Padang Ekspress pada tanggal 13 Desember 2021

Pada hari Kamis, 4 November 2021 dan Jumat, 5 November 2021 KPPN Lubuk Sikaping mengadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran kepada 3 Satuan Kerja yang berada di wilayah Pasaman Barat. KPPN Lubuk Sikaping mengunjungi Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Pasaman Barat di Air Bangis, Kepolisian Resor Pasaman Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat. Pelaksanaan Monev ini dilaksanakan oleh Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Tujuan diadakannya kegiatan Monev ini ialah memaparkan Memaparkan hasil dari evaluasi kinerja Satuan Kerja periode Semester II Tahun 2021, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Kerja, memberikan solusi dan usul dari permasalan yang ada.

Dari hasil Monev dan Kunjungan kepada 3 Satuan Kerja tersebut didapati bahwa dalam hal Capaian Output masihlah belum Optimal menjelang akhir tahun 2021. Belum optimalnya Capaian Output tersebut dikarenakan oleh:

1. Terdapat Satuan Kerja yang memiliki target dari Rincian Output berupa satuan perkara/kasus, seperti pada satuan kerja Kejaksaan dan Kepolisian, dikarenakan pada satu tahun anggaran yang berjalan kemungkinan tidak terdapat perkara/kasus yang terjadi dan ditangani. Untuk menangani permasalahan ini biasanya Satuan Kerja, Kejaksaan dan Kepolisian, akan melakukan revisi DIPA, terutama pada tingkat Provinsi (Kejati dan Polda) guna menghilangkan Capaian Output pada Satuan Kerja tersebut dan mengalihkannya kepada Satuan Kerja lainnya yang membutuhkan dana dalam menangani kasus/perkara yang memiliki output yang sama;
2. Satuan Kerja tersebut memilih untuk memasukkan nilai RVRO dan melakukan pencatatan PCRO menjelang akhir tahun. Dalam hal ini KPPN Lubuk Sikaping menyarankan agar menginput RVRO paling tidak bernilai 1 ketika kegiatan dari Rincian Output tersebut sedang berjalan, sehingga peniliaian Capaian Output akan lebih optimal menjelang akhir tahun.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban atas penugasan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran. Dengan adanya kegiatan Monev Pelaksanaan Anggaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada satuan kerja sebagai mitra kerja KPPN Lubuk Sikaping dalam mengoptimalkan nilai IKPA satuan kerja. Semoga dengan pelaksanaan Monev Pelaksanaan Anggaran ini dapat meningkatkan koordinasi antara Satuan Kerja dan KPPN Lubuk Sikaping.

Tabik, Tim Monitoring dan Evaluasi KPPN Lubuk Sikaping.

Sebagai salah satu bentuk hubungan kerjasama dengan stakeholder sekaligus dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi, KPPN Lubuk Sikaping menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Taspen Cabang Bukittinggi yaitu Rekonsiliasi IWP 8%, JKK-JKM, dan Data Peserta Catur Wulan III Tahun 2021. Kegiatan yang juga dihadiri oleh KPPN Bukittinggi serta tim Badan Keuangan Daerah  di lingkup KPPN Lubuk Sikaping dan Bukittinggi ini dilaksanakan di Kantor PT Taspen Cabang Bukittinggi di Kota Bukittinggi.

Pada kesempatan ini dilaksanakan juga kegiatan sosialisasi keTaspenan dengan narasumber dari Bank Mandiri Taspen (Mantap). Bank Mantap merupakan bentuk sinergi untuk negeri dari 2 BUMN yaitu TP Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Taspen (Persero) yang sebelumnya bernama Bank Siar Harapan Bali dan secara resmi berganti nama menjadi Bank Mandiri Taspen per tanggal 23 Desember 2017 seiring dengan keluarnya ijin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk penggunaan nama baru tersebut. Mang mantap fokus dalam bisnis pensiunan dan meningkatkan pelayanan dalam melayani nasabah.

Terkait dengan data realisasi penerimaan PFK bulan September sampai dengan Desember 2021,tercatat transaksi sebesar Rp 1.352.307.443,- , untuk jumlah total pegawai sebanyak 4.527 pegawai.

Kegiatan rekonsiliasi penerimaan PFK ini dilaksanakan setiap catur wulan. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi dalam bidang penerimaan PFG Gaji PNS Pusat.

LUBUK SIKAPING – Sampai dengan akhir November tahun 2021 ini, penyaluran Kredit Usaha Uktra Mikro di dua kabupaten, Pasaman dan Pasaman Barat, yang berada pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping telah tersalurkan sebanyak Rp18.637.000.000 kepada 4.952 debitur. Dana itu berasal dari PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani dari tiga Lembaga penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah.

“Pemerintah telah menunjuk tiga Lembaga penyalur, yaitu PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Bahana Artha Ventura. Nah, khusus KPPN Lubuk Sikaping hanya dua penyalur saja, yakni PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani,” kata Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Heni pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Selasa (23/11)

Heni dalam kegiatan yang melibatkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang terdiri dari PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani di wilayah Pasaman dan Pasaman Barat itu menyampaikan, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Pembiayaan Ultra Mikro memberikan fasilitas kredit maksimal Rp10.000.000 per debitur dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),” katanya.

Plafon pembiayaan maksinal Rp10.000.000 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Kemudian sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2021 tentang Pembiayaan Ultra Mikro dan diundangkan pada 11 Desember 2020 diatur plafon pembiayaan mengalami peningkatan yang signifikan maksimal Rp20.000.000 per debitur.

Kepala Seksi Bank, Andri selaku narasumber menjelaskan Pembiayaan Ultra Mikro, Penyaluran Kredit Ultra Mikro, dan tugas fungsi KPPN Lubuk Sikaping dalam kaitannya dengan Pembiayaan Ultra Mikro, sumber pendanaan pembiayaan Umi berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan Lembaga-lembaga keuangan baik domestik maupun global.

Dalam sesi diskusi, Andri menyampaikan tentang kaitan tugas dan fungsi KPPN terkait dengan pembiayaan UMiyang dilakukan oleh PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani, yaitu pertama, KPPN Lubuk Sikaping berkewajiban melaksanakan monitoring ketepatan perekaman data debitur yang dilakukan oleh LKBB (atau lembaga penyalur) pada aplikasi SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) UMi setiap triwukanan. Kedua, KPPN berkewajiban melaksanakan survei kepada debitur terkait Nilai Keekonomian Debitur (NKD).

Nilai Keekonomian Debitur terdiri atas dua komponen yang terdiri dari Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) yang menggambarkan kondisi ekonomi debitur dan aspek kesejahteraan Pendidikan dan standar hidup debitur. Berikutnya adalah Nilai Keekonomian Usaha (NKU) yang menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek aset usaha, omset usaha, dan jumlah tenaga kerja debitur.

Diharpkan dengan telah bertambahnya plafon pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah mampu meningkatkan jumlah debitur yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan Ultra Mikro ini, sehingga tentunya akan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di daerah yang terdampak Pandemi Covid-19.

-Telah terbit pada Koran Singalang pada tanggal 30 November 2021

KPPN Lubuk Sikaping bersama dengan Badan Keuangan Daerah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman serta Kabupaten Pasaman Barat melakukan Focus Group Discussion (FGD) di aula KPPN Lubuk Sikaping, Selasa (26/10/2021) lalu. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahap III Tahun 2021 serta penyelesaian permasalahan atas hambatan yang terjadi.

Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ikasari Heniyatun menyebutkan, kegiatan itu membahas realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah dilakukan oleh KPPN Lubuk Sikaping sampai dengan 26 Oktober 2021. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sampai dengan 26 Oktober 2021, untuk DAK Fisik, Kabupaten Pasaman telah terealisasi sebesar 57,89% dari alokasi pagu sebesar Rp75.782.869.000. Sementara Kabupaten Pasaman Barat baru terealisasi sebesar 33,21% dari alokasi pagu sebesar Rp107.391.573.000. 

Terkait Dana Desa, Kabupaten Pasaman telah terealisasi sebesar 74,97% dari alokasi pagu sebesar Rp 51.662.548.000, dan Kabupaten Pasaman barat (Pasbar) telah terealisasi sebesar 69,30% dari alokasi sebesar Rp 49.994.645.000.

Pada kesempatan itu, perempuan yang akrab disapa Heni ini juga menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan kerjasama yang sudah dibangun selama ini antara KPPN Lubuk Sikaping dengan BPKD dan DPM Nagari di Pasaman dan Pasaman Barat, sehingga penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahap II tahun 2021 dapat berjalan lancar. 

Selanjutnya, untuk penyaluran Tahap III, agar masing-masing pemerintah daerah dapat mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran dan menyerahkan kepada KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum 15 Desember 2021.

Wujud Nawacita kedua 

Seperti diketahui, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa merupakan wujud nyata Nawacita Kedua 2020-2024 dalam periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. 

Salah satu Nawacita Kedua yang erat kaitannya dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”. Strategi untuk mewujudkan salah satu Nawacita tersebut adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

*Berita ini telah terbit pada fajarharian.id tanggal 29 Okrober 2021 dengan judul " Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Pasaman dan Pasbar Lancar"