Bertempat di Pendopo Balai Diklat Kepemimpinan (BDPim) Magelang Jalan Alun-alun Utara No.2, Kota Magelang telah dilaksanakan acara Penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 bagi Satuan Kerja di wilayah pembayaran KPPN Magelang dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2023 bagi Pemda Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Acara tersebut diselenggarakan setelah diserahkannya DIPA Petikan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 6 Desember 2022.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang Nurhidayat dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyerapan anggaran tahun 2022 per 7 Desember 2022 secara keseluruhan mencapai Rp 2.793.162.597.967,- (2,79 Triliun) dari pagu sebesar Rp 3.292.905.502.000,- (3,29 Triliun) atau 84,82%. Capaian tersebut tentu merupakan hasil upaya yang telah dilakukan oleh para pengelola keuangan. Namun kalau bicara target Triwulan IV sebesar 90%, maka penyerapan tersebut masih di bawah target sebesar 5,18%. Untuk mengejar target masih ada waktu yang tersisa sampai dengan batas akhir pengajuan SPM-LS tanggal 23 Desember 2022.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :
- Realisasi Belanja Modal pada Satuan Kerja baru mencapai Rp 198 Milyar dari pagu Rp 362 Milyar (54,61%).
- Dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik, KPPN Magelang telah mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 244.967.162.426,- dari pagu sebesar Rp 335.899.950.000,- atau 72,93%. Capaian ini masih di bawah target, namun potensi untuk mendongkrak cukup besar mengingat masih terdapat nilai kontrak yang telah didaftarkan sebesar Rp 306 Milyar.
Dalam rangka memperkuat pembangunan sampai di pedesaan telah disalurkan Dana Desa sebesar Rp 588.451.803.440,- dari pagu Rp 639.111.080.000,- atau 92.07%. Penyaluran tersebut diperuntukkan bagi 633 Desa yang tersebar di Kab Magelang dan Kab.Temanggung. Realisasi sebesar itu termasuk untuk program Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 234 Milyar bagi 71.947 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hadirnya APBN dalam bentuk DAK Fisik dan Dana Desa yang di dalamnya terdapat BLT merupakan bukti bahwa APBN hadir memberi manfaat kepada masyarakat kalangan bawah.
Untuk tahun anggaran 2023, Nurhidayat menjelaskan bahwa pagu anggaran yang dikelola oleh KPPN Magelang sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara adalah sebesar Rp 5.803.834.360.000,- (5,8 Triliun rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Alokasi Belanja Satuan Kerja K/L sebesar Rp 1.905.095.703.000 ,- meliputi:
- Belanja Pegawai Rp 988.271.624.000,-
- Belanja Barang Rp 797.903.925.000,-
- Belanja Modal Rp 114.125.754.000,-
- Belanja Bantuan Sosial Rp 4.794.400.000 ,-
- Alokasi Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp 3.898.738.657.000,- meliputi :
- Kota Magelang Rp 609.264.860.000,-
- Kab Magelang Rp 1.865.298.609.000,- dan
- Temanggung Rp 1.424.175.180.000,-
Komponen TKD Meliputi DAK, Insentif Fiskal dan Dana Desa.
Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 3.292.905.502.000,- maka pagu 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.510.928.858.000,- (76,25 %)
Dalam acara yang dihadiri oleh Walikota Magelang, para KPA Satuan Kerja serta para Kepala BPKAD mitra KPPN Magelang, Nurhidayat menghimbau agar realisasi anggaran agar dipercepat sehingga segera memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, tentunya dengan mengikuti ketentuan yang ada dengan tetap menegakkan integritas.
Terkait modernisasi pengelolaan APBN, jika di pihak Bendahara Umum Negara (termasuk KPPN Magelang sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah) telah mengimplementasikan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), maka di pihak Satuan Kerja Kementerian/Lembaga telah mengimplementasikan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara bertahap dan saat ini sudah full modul. Di tahun pertama, implementasi SAKTI ini menjadi tantangan tersediri bagi para pengelola keuangan. Oleh karena itu dukungan para KPA sangat diharapkan agar semuanya dapat berjalan dengan baik.
Nurhidayat menambahkan bahwa KPPN Magelang telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu pada tahun 2018. Kemudian meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2019 dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021. Saat ini KPPN Magelang sedang berproses mengikuti penilaian untuk mendapatkan sertifikat ISO 97001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sehubungan hal itu Nurhidayat meminta dukungan para pemangku kepentingan dan dukungan yang paling diperlukan adalah TIDAK MEMBERIKAN SESUATU BERUPA APAPUN ATAS PELAYANAN YANG DIBERIKAN KPPN MAGELANG. Sehubungan hal itu maka penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala KPPN Magelang dengan masing-masing KPA menjadi tonggak penting penegakan integritas layanan.
Dalam acara yang merupakan agenda akhir tahun tersebut, KPPN Magelang juga memberikan apresiasi berbagai kategori yaitu nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Kinerja Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Implementasi Digipay dan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara.
