INTEGRITAS DAN SISTEM
Oleh: Saor Silitonga
(Ka. KPPN Makassar I)
dimuat di Harian Fajar Tanggal 2 Maret 2021
Pagi itu Makassar mendung, seakan langit turut murung. Dan sangat sengaja kutanyakan kepada seorang pelayan rumah makan sop konro, “Kamu tahu Pak Gubernur ditangkap KPK?” Ia mengangguk. Di depan gerbang pagar rumah yang berdecit, seorang tetangga tiba-tiba muncul berseru, “Penonton kecewa.” Kupaham yang dia maksud, tentu tentang orang nomor satu Sulsel yang tersangka rasuah. Lihatlah, betapa soal ini ada di ingatan dan pikiran segala kalangan. Seperti biasa, ulasan dan ocehan pun langsung bertebaran. Medsos ramai dengan berita lurus yang ditingkahi oleh informasi miring. Tetapi di ujung setiap percakapan tertangkap nada prihatin dan tanya yang menggelayut nan ganjl. Ada apa semua ini? Meski rekor KPK menetapkan seorang tersangka menjadi terpidana sangat meyakinkan, tentu saja menyimpulkan keterlibatan seseorang dalam kasus korupsi selalu berproses rumit. Menarik mundur kasus korupsi selalu membuat ulasan berada pada dua soal yakni integritas dan sistem.
Integritas dan sistem, apa yang lebih penting? Sesungguhnya ini pertanyaan yang salah karena integritas dan sistem adalah dua sisi mata uang yang harus tercetak jelas dan tidak boleh bias makna. Sebagian pandangan yang mengatakan bahwa sistem yang terbaik tanpa didukung oleh integritas yang unggul tidak akan berguna, sesungguhnya tengah mengabaikan fakta bahwa manusia adalah makluk paling kreatif yang akan mencari celah lubang jarum dalam suatu sistem demi keuntungan dirinya seumpama kecambah yang akan menemukan celah tak masuk akal untuk bertemu kehangatan sinar mentari.
Integritas itu berumah di area bernama nurani. Ia berwajah nilai-nilai luhur yang bermakna sesuai kata dan perbuatan. Tak perlu memiliki gelar mentereng untuk mengerti hal ini. Yang menjadi soal adalah apakah hati dan pikiran adalah tempat yang ramah bagi nilai-nilai luhur untuk bernaung. Ungkapan ‘membangun zona integritas’ yang digaungkan oleh Kementerian PAN-RB rasanya tepat sekali. Integritas bukanlah suatu keadaan yang hadir dengan sendirinya dalam diri dan lingkungan aparat negara yang mengemban tugas melayani masyarakat. Integritas memang membutuhkan upaya yang luar biasa keras untuk bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah kebajikan bagi masyarakat.
Sebagai lembaga yang melahirkan para pengemban jabatan politik, sudah barang tentu partai politik dituntut secara mutlak untuk membangun zona integritas sedemikian di lingkungan partai termasuk (terutama) kepada para kader. Menarik suatu korelasi antara biaya politik yang tinggi dan perilaku korupsi nampak menjadi masuk akal. Oleh karena itu diperlukan suatu metode untuk mengukur berbagai faktor pengungkit zona integritas dunia politik yang bisa dibuat sedemikian rupa sehingga ditemukan cara untuk menyuburkan zona integritas bukan alih-alih menjadi barang langka di lingkungan politikus. Jika tidak demikian, maka berlakulah kisah buah apel yang baik akan segera menjadi rusak tak berguna jika dipendam di keranjang tumpukan buah apel yang busuk. Membangun zona integritas berarti ada upaya yang sungguh-sungguh dan serius untuk menilai diri sendiri dan dinilai oleh pihak lain bahwa seluruh ukuran integritas terlaksana secara tepat dan memadai.
Upaya membangun zona integritas di lingkungan partai politik secara bersamaan harus diupayakan di lingkungan birokrasi. Ketika tiba di pintu birokrasi, seorang pejabat politik serta merta menjadi pelayan seluruh lapisan masyarakat dan seluruh golongan. Itu sebabnya pejabat politik sebagai role model intergritas, apalagi dalam konteks masyarakat paternalistik, menjadi peran yang penting sekali. Hanya hanya dalam suatu zona yang berintegritas segala kemungkinan fraud bisa ditangkis karena telah terbangun suatu lingkungan yang kompatibel terhadap perlawanan korupsi.
Akan halnya sistem yang baik juga mutlak diperhatikan. Area ini juga menyangkut sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut. Mencermati pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah), kerap timbul hambatan terhadap percepatan pelaksanaan anggaran karena para penunjukan pejabat pengelola keuangan tidak ditetapkan secara segera. Hal ini juga mengindikasikan pertarungan kepentingan yang janggal. Untuk itu kiranya perlu diatur tentang batas waktu penetapan pejabat pengelola keuangan sesuai kompetensi yang terukur jelas.
Sistem pengadaaan barang dan jasa yang ditengarai marak menimbulkan praktik korupsi membutuhkan transparansi yang bisa diukur dalam ruang dan waktu tertentu. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses setiap kegiatan pelaksanaan anggaran meski tentu saja tidak dimaksudkan menihilkan upaya untuk mendorong kemajuan pelaku usaha setempat dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Keputusan pemenang tender yang kerap berlarut-larut berakibat keterlambatan pelaksanaan kegiatan sesungguhnya sangat merugikan karena akan menghilangkan kesempatan pemanfaatan aset pada kesempatan pertama. Tentu saja indikasi kepentingan bisa tersembunyi dalam keadaan sedemikian.
Rasa galau, gemas, dan tak percaya bercampur aduk di pikiran masyarakat yang dipaksa menyaksikan keriuhan setelah seorang terhormat di daerah ini digiring ke jeruji besi yang dingin. Integritas yang tergerus sudah saatnya dibentengi oleh suatu bangunan zona integritas di lingkungan politik dan birokrasi seraya merapikan suatu sistem transparan yang bisa dinilai oleh semua pihak. Duhai para pemimpin, janganlah sendiri di perjalanan panjang ini. Belantara itu lebih dari gulita yang bisa membuatmu tersesat dan hilang.
