Jumat, 21 Juni 2024, bertempat di Gedung RCE Center KPPN Malang diadakan acara Community of Practice dengan mengusung tema Pengelolaan dan Tantangan APBN/D di Malang Raya. Pertemuan ini merupakan acara yang rutin dilakukan setiap semester. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 98 orang alumni PKN STAN, baik yang hadir secara langsung di Gedung RCE Center, maupun hadir secara online melalui Microsoft Teams.

Acara dibuka oleh Kepala Seksi Bank KPPN Malang, Bapak Ronald Kamolan. Dalam pembukaan tersebut disampaikan bahwa diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk menjalin hubungan baik antar alumni PKN STAN, sehingga dapat mempermudah kerja sama untuk menjalankan peran financial advisor di daerah.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan singkat mengenai sejarah Gedung RCE Center KPPN Malang oleh Penata Laksana Kerja Sama dan Promosi Gedung RCE, Yusuf Ode. Dulunya Gedung RCE Center merupakan pusat kantor administrasi pemerintahan yang merupakan cikal bakal berdirinya seluruh gedung yang ada di Kota Malang. Kini Gedung RCE Center dapat dikunjungi sebagai salah satu bangunan wisata sejarah.

Acara dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Operasi APBN oleh Kepala Subbagian Umum Bapak Supardi. Dalam pemaparan tersebut dijelaskan bahwa tugas dari Kemenkeu adalah menyelaraskan kebijakan fiskal dengan siklus perekonomian kita yang didasari oleh angka acuan pada perkiraan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Juga menjelaskan mengenai 3 fungsi APBN, yaitu stabilisasi, lokasi, dan distribusi.

Setelah itu, dilanjutkan dengan sharing session mengenai pengalaman para alumni PKN STAN selama bekerja di unit penempatan, bagaimana suka duka dan tantangan yang mereka lalui selama bekerja.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan di KPPN Malang sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, maka diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. 

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur, yaitu:

Metode pengukuran dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif kepada 282 orang masyarakat atau pengguna layanan KPPN Malang. 

Berikut merupakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan KPPN Malang:

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi KPPN Malang untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima, maka harapan masyarakat atas haknya  sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Agar Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat optimal, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh satker, di antaranya sebagai berikut:

Indikator Revisi DIPA

1. Lakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan) untuk melihat kesesuaian Program/Kegiatan/Output dalam DIPA alokasi dengan kebutuhan satker/K/L.
2. Lakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi.
3. Persiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).

Indikator Deviasi Halaman III DIPA

1. Pastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker/K/L.
2. Pastikan unit kerja satker menyusun, melaksanakan, dan menyelesaikan kegiatan sesuai rencana pada Halaman III DIPA dan Target Penyerapan Anggaran per jenis belanja dengan Akurat dalam suatu triwulan.
3. Manfaatkan kesempatan pemutakhiran RPD Hal III DIPA setiap 10 hari kerja awal triwulan.
4. Pastikan deviasi antara penyerapan dengan rencana Halaman III DIPA tidak melebihi 5% dalam suatu triwulan.

Indikator Penyerapan Anggaran

1. Tingkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan, terjadwal dan sesuai dengan besaran Target Penyerapan per Jenis Belanja, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
2. Lakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang/jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
3. Optimalkan penyerapan anggaran proporsional per bulan dan per jenis belanja berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Indikator Belanja Kontraktual

1. Upayakan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran.
2. Pastikan pengadaaan barang/jasa Jenis Belanja Modal yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024.
3. Segera menyusun RUP di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan awal tahun anggaran.
4. Pastikan seluruh pengadaan barang/jasa yang Kontraktual dapat ditandatangani dan didaftarkan ke KPPN paling lambat Semester I tahun 2024.

Indikator Penyelesaian Tagihan

1. Segera selesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).
2. Perhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara, dimulai perhitungannya sejak pencantuman tanggal BAST pada SAKTI.

Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)

1. Hitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan identifikasi besaran UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan.
2. Gunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan. Dengan memperhatikan %GUP dibandingkan jumlah hari kalender.
3. Prioritaskan penggunaan UP KKP sesuai target tiap triwulan untuk memenuhi kebutuhan operasional Satker, dan menjadi nilai tambah untuk optimalisasi nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP yang kurang optimal.

Indikator Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)

1. Pantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dan perhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.
2. Tetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran.
3. Hitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.

Indikator Capaian Output

1. Tetapkan strategi Capaian Output untuk setiap Rincian Output (RO) yang dikelola. Identifikasi pemutakhiran Target bilamana terjadi Revisi DIPA yang berakibat bertambahnya RO.
2. Monitoring kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO) secara periodik terhadap Target dan perhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
3. Lakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir).
4. Monitor status data pada aplikasi OMSPAN dan pastikan status data telah Terkonfirmasi.

BLU merupakan instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa, tanpa mengutamakan keuntungan, dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat.

Tujuan BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di Malang Raya terdapat 7 BLU, yaitu:

1. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
2. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. RS Bhayangkara Hasta Brata Batu
4. Politeknik Negeri Malang
5. RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
6. Politeknik Kesehatan Malang
7. RS TK.II Soepraoen Kesdam V/BRW

Berikut merupakan kinerja keuangan BLU di Malang Raya hingga Mei 2024:

Pada hari Kamis, 30 Mei 2024, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Bapak Muhammad Rusna, menghadiri sesi pengguna eksternal dalam kegiatan Asesmen Lapangan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) untuk Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung Utama lantai 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Muhammad Rusna menyampaikan berbagai insight penting terkait pengelolaan keuangan negara dan implementasi kebijakan fiskal. Beliau menjelaskan peran KPPN Malang dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Bapak Rusna menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang diselaraskan dengan siklus perekonomian, baik dalam kondisi ekspansif maupun kontraktif, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Selain itu, beliau juga membahas peran APBN sebagai instrumen stimulus ekonomi dan kesejahteraan, yang mencakup fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi.

Dalam paparannya, Bapak Rusna memaparkan data dan capaian kinerja APBN di KPPN Malang hingga Mei 2024. Beliau menjelaskan realisasi pendapatan negara, belanja negara, serta transfer ke daerah yang telah dilakukan. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan kas negara dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, Bapak Rusna memberikan wawasan mengenai strategi kebijakan fiskal yang efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata. Beliau juga menyoroti tantangan dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan APBN, serta upaya yang dilakukan KPPN Malang untuk mengatasi kendala tersebut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dan pihak fakultas dapat memahami lebih dalam mengenai peran dan kontribusi KPPN Malang dalam pengelolaan keuangan negara, serta bagaimana kebijakan fiskal dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Muhammad Rusna juga mengajak mahasiswa untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana mahasiswa dan dosen berkesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak Muhammad Rusna terkait berbagai topik yang telah disampaikan. Kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi seluruh peserta dalam memperdalam pemahaman mereka tentang pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal.

Malang, 22 Mei 2024, bertempat di gedung Cagar KPPN Malang, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan April 2024. Rilis APBN ini dilaksanakan bersamaan dengan Penganugerahan Penghargaan Kinerja Terbaik Satker Lingkup KPPN Malang PRISMA Triwulan I Tahun 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Satker dan Media yang merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.

Pada awal paparan, Muhammad Rusna menjelaskan terkait inflasi bulan April 2024 di Kota Malang, Data spasial wilayah Malang Raya untuk tingkat inflasi bulan April 2024 mencapai 0,08% (m-t-m) sedangkan secara y-o-y mengalami inflasi sebesar 2,89% lebih rendah dibandingkan inflasi di Jatim dan Nasional. Penyumbang utama inflasi April 2024 adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, sedangkan komoditas yang memberikan andil inflasi paling besar adalah bawang merah, emas perhiasan, tomat, jagung manis, pepaya, daun bawang, sawi putih, labu siam, udang basah, dan tarif kereta api.

Selanjutnya kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Malang pada 5 Kabupaten/Kota sampai dengan 30 April 2024 di sisi pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 6,26% (yoy) dan kinerja belanja juga menunjukkan kinerja positif. Pendapatan mencapai Rp39,8 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 6,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak penghasilan sebesar Rp2,9 Triliun, tumbuh sebesar 4,87% (yoy). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp6,4 Triliun atau naik 21,46% (yoy). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp30,2 Triliun naik sebesar 3,66% (yoy). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp145,8 Miliar atau 74,99% dari target ditetapkan menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja positif juga ditorehkan pada sisi belanja dengan mencatatkan realisasi mencapai Rp5 Triliun atau sekitar 32,96% dari total pagu anggaran sebesar Rp15,3 Triliun. Ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp2 Triliun (30,79%) tumbuh 29,94% (yoy). Untuk Kinerja positif Belanja K/L ditopang oleh pertumbuhan Belanja Modal sebesar 214,31% (yoy), Belanja Barang 70,12% (yoy) dan belanja pegawai sebesar 13,26% (yoy). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp2,9 Triliun (34,68%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp1,8 Triliun atau 36,62% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp580,8 Miliar atau 30,59% dari alokasi pagu TA 2024. Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp447,4 Miliar atau sekitar 32,60% dari alokasi. Untuk Dana desa telah disalurkan ke 738 desa pada 5 Kabupaten/Kota.