Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menciptakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai alat pembayaran digital dalam melakukan transaksi belanja sebagai salah satu bentuk untuk terus melakukan penyempurnaan pengelolaan likuiditas keuangan negara, sehingga mendorong efektifitas dan efisiensi belanja untuk para satker.

Apa itu KKP?

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran ditalangi terlebih dahulu oleh bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah, kemudian satuan kerja (satker) melakukan pelunasan secara sekaligus pada waktu yang disepakati.

Perlu dipahami bahwa mekanisme pembayaran APBN terdiri dari Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS). Adapun UP dibagi lagi menjadi dua, yaitu UP Tunai dan UP KKP. Implementasi UP KKP berlaku di seluruh satker Kementerian/Lembaga mulai tanggal 1 Juli 2019.

Kartu kredit pemerintah digunakan untuk keperluan belanja yang dibiayai oleh mekanisme UP seperti barang operasional, belanja modal, dan belanja perjalanan dinas jabatan oleh satker pemerintah.

Manfaat KKP untuk Transaksi Belanja yang Efisien dan Efektif

Berikut beberapa manfaat penggunaan KKP:

1. Meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, sehingga pengelola keuangan satker tidak perlu menunggu uang dari bendahara untuk melaksanakan kegiatan ataupun membawa uang tunai setiap kali hendak melakukan transaksi. 
2. Lebih efisien karena menyesuaikan dengan kebutuhan riil yang telah dibelanjakan.
3. Meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi potensi fraud dari transaksi tunai. Semua transaksi KKP terekam jelas di sistem perbankan sehingga lebih memudahkan pengawasan dan dapat memitigasi penyalahgunaan uang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
4. Mengurangi idle cash (dana menganggur) dari UP satker dan cost of fund pemerintah dari transaksi UP.
5. Memberikan kemudahan ketika melakukan belanja produk dalam negeri dari UMKM melalui platform katalog elektronik, toko daring, dan marketplace berbasis platform pembayaran pemerintah.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
7. Mempercepat pelaksanaan pengadaan, pembelian, dan sebagainya.

KKP untuk Mendorong Kemandirian dan Inklusi Keuangan

KKP domestik telah diluncurkan pada akhir Agustus 2022 yang merupakan kolaborasi pemerintah dengan BI dan himpunan bank milik negara (Himbara). KKP domestik menggunakan skema pemrosesan domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Penerbitan KKP Domestik juga sejalan dengan penguatan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) pada aspek pembayaran.

Dengan memanfaatkan sistem GPN, KKP juga dapat mengurangi potensi ketidakamanan data dan transaksi kartu kredit, serta mendorong kemandirian nasional.

Selain itu DJPb juga melakukan optimalisasi transaksi belanja pemerintah menggunakan KKP Domestik dengan menetapkan target untuk setiap wilayah dan melakukan koordinasi intensif dengan bank Himbara.

Capaian Penggunaan KKP oleh Satker KPPN Malang sampai dengan Juni 2024

Jumlah Satker Pengguna KKP: 52 Satker

Total Nilai Transaksi KKP: Rp2,98 Miliar

Sumber: 

Media Keuangan (MK+) Kementerian Keuangan

Data Seksi MSKI KPPN Malang

Sebagai bentuk implementasi Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1337/PB.1/2024 hal Penyampaian Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Pedoman Sosialisasi Antikorupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024, pada hari Selasa, 25 Juni 2024 KPPN Malang telah menyelenggarakan kegiatan Integrity Sharing - Sosialisasi Anti Korupsi dengan tema "Leader's Sebagai Role Model - Pemimpin Adalah Panutan".

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan secara dua arah antara pegawai dengan pimpinan/manajemen dengan skala kegiatan yang lebih kecil daripada kegiatan sosialisasi konvensional, sehingga penyampaian pesan integritas/anti korupsi lebih tepat sasaran dan efektif.  

Kegiatan ini dapat mengakomodasi pegawai dengan kelompok usia muda yang memiliki kebutuhan untuk dapat bebas mengeluarkan pendapat dan memberi masukan terkait peluang maupun tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari.

#DJPbHandal #Intress #KPPNMalang #IntegritySharing

Apa itu Cybersecurity?

Cybersecurity mengacu pada teknologi, prosedur, maupun praktik yang diaplikasikan untuk mencegah serangan siber atau memitigasi dampaknya. Tujuan cybersecurity adalah untuk melindungi sistem, aplikasi, perangkat, data sensitif, dan aset keuangan milik individu maupun organisasi dari virus komputer, serangan ransomware, dan bentuk-bentuk serangan siber lainnya. Serangan siber penting untuk dicegah karena dapat mengganggu, merusak, ataupun merugikan seorang individu maupun suatu organisasi.

Jenis-jenis Ancaman Cybersecurity

Berikut merupakan beberapa jenis ancaman yang ada di lingkungan kita:

1. Malware
Kode software atau program komputer yang ditulis untuk merusak komputer secara sengaja.

2. Ransomware
Bentuk malware yang mengenkripsi data sehingga data dapat dihilangkan atau disalahgunakan.

3. Phishing
Serangan berbentuk email, text, ataupun voice messages yang menipu korban untuk mengunduh malware.

4. Insider Threats
Penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal maupun pihak eksternal yang memiliki akses tertentu.

5. Distributed Denial of Service (DDoS) Attack
Upaya serangan kepada server, website, maupun jaringan dengan traffic overloading.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar data tetap aman?

Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan data:

1. Hindari membuka lampiran email yang mencurigakan atau mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal.
2. Gunakan antivirus dan firewall yang terbaru untuk melindungi perangkat dari serangan virus atau malware. 
3. Lakukan backup atau pencadangan data secara teratur dan simpan di tempat yang aman.
4. Berhati-hati saat ingin mengunduh atau meng-install aplikasi pada perangkat. Pastikan untuk mengunduh dari sumber yang terpercaya, seperti situs web resmi atau toko aplikasi yang terverifikasi.
5. Gunakan password atau kata sandi yang kuat atau kompleks dan berbeda untuk setiap akun. Hindari untuk menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau nama keluarga.
6. Lakukan scanning atau pemindaian sistem pada perangkat secara berkala, dengan menggunakan perangkat lunak keamanan untuk mendeteksi dan menghapus ancaman yang mungkin ada di perangkat.

Menjaga keamanan data merupakan hal yang harus selalu menjadi perhatian kita. Dengan meningkatkan kesadaran kita terhadap cybersecurity dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat, kita dapat mengurangi risiko terkena serangan siber dan menjaga data agar tetap aman.

Hingga 30 Juni 2024, realisasi APBN di lingkup KPPN Malang (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kota Batu) secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang positif. Kinerja Pendapatan Negara adalah sebesar Rp54,37 triliun. Angka tersebut sebagian besar didukung oleh komponen pendapatan.

Pendapatan Negara didapatkan dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp53,82 triliun paling besar didukung oleh penerimaan cukai. Sedangkan untuk Penerimaan Bukan Pajak tumbuh 6,04% dan paling besar didukung oleh Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Lalu untuk Kinerja Belanja Negara tumbuh 15,64%, yaitu sebesar Rp7,57 triliun. Nominal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh sebesar 22,94% dan Transfer ke Daerah (TKD) yang tumbuh sebesar 10,65%. Kenaikan realisasi Belanja Pemerintah Pusat didukung oleh Belanja Pegawai sebesar Rp2,07 triliun dan Belanja Barang sebesar Rp1,12 triliun. 

Sedangkan pendukung terbesar pertumbuhan realisasi TKD, didukung oleh tiga komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.60 triliun, Dana Desa sebesar Rp501,52 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp791,01 miliar.

Rabu, 26 Juni 2024 KPPN Malang melaksanakan Sharing Session Duta Transformasi dan GKM Pejabat Perbendaharaan/Jabatan Fungsional KPPN Malang yang dipaparkan oleh Staff Seksi MSKI, Racha Ariestyapanan.

Pada pemaparan tersebut dijelaskan 5 Tema Program Kerja Duta Transformasi 2024 serta Transformasi Kebijakan Jabatan Fungsional.

#DJPbHandal #Intress #KPPNMalang #SharingSession #GKM

Jumat, 21 Juni 2024, bertempat di Gedung RCE Center KPPN Malang diadakan acara Community of Practice dengan mengusung tema Pengelolaan dan Tantangan APBN/D di Malang Raya. Pertemuan ini merupakan acara yang rutin dilakukan setiap semester. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 98 orang alumni PKN STAN, baik yang hadir secara langsung di Gedung RCE Center, maupun hadir secara online melalui Microsoft Teams.

Acara dibuka oleh Kepala Seksi Bank KPPN Malang, Bapak Ronald Kamolan. Dalam pembukaan tersebut disampaikan bahwa diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk menjalin hubungan baik antar alumni PKN STAN, sehingga dapat mempermudah kerja sama untuk menjalankan peran financial advisor di daerah.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan singkat mengenai sejarah Gedung RCE Center KPPN Malang oleh Penata Laksana Kerja Sama dan Promosi Gedung RCE, Yusuf Ode. Dulunya Gedung RCE Center merupakan pusat kantor administrasi pemerintahan yang merupakan cikal bakal berdirinya seluruh gedung yang ada di Kota Malang. Kini Gedung RCE Center dapat dikunjungi sebagai salah satu bangunan wisata sejarah.

Acara dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Operasi APBN oleh Kepala Subbagian Umum Bapak Supardi. Dalam pemaparan tersebut dijelaskan bahwa tugas dari Kemenkeu adalah menyelaraskan kebijakan fiskal dengan siklus perekonomian kita yang didasari oleh angka acuan pada perkiraan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Juga menjelaskan mengenai 3 fungsi APBN, yaitu stabilisasi, lokasi, dan distribusi.

Setelah itu, dilanjutkan dengan sharing session mengenai pengalaman para alumni PKN STAN selama bekerja di unit penempatan, bagaimana suka duka dan tantangan yang mereka lalui selama bekerja.