Oleh: Eko Yudhyanto Kepala Seksi Bank KPPN Manna
Selasa tanggal 24 September 2024, Kanwil DJPB Prov. Bengkulu dan KPPN Manna melakukan asistensi pembinaan BLUD ke RSUD Hasanuddin Damrah. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasi Pelaksanaan Anggaran IIB. Sementara itu, dari pihak RSUD dipimpin langsung oleh Direktur RSUD Hasanuddin Damrah. Dalam paparannya, Tim Kanwil DJPb Prov. Bengkulu menjelaskan bahwa BLU/BLUD merupakan agen pemerintah untuk memberikan layanan yang available, affordable dan sustainable dalam rangka mendukung terwujudnya kecerdasan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa fleksibilitas dan kreatifitas yang diberikan kepada BLU/BLUD diantaranya pendapatan dapat langsung digunakan, belanja fleksibel, investasi jangka pendek, optimalisasi aset dan idle cash maupun penetapan remunerasi dan penetapan tarif. Namun, pengelolaan BLU/BLUD harus tetap menjaga governancenya.

Berdasarkan hasil analisis data layanan yang disampaikan oleh Tim Kanwil DJPB Bengkulu,  dijelaskan bahwa terdapat beberapa peningkatan pengguna layanan dari tahun 2022 ke 2023 diantaranya layanan rawat inap mengalami kenaikan 16,8%, layanan pasien BPJS meningkat 9,1%, layanan IGD mengalami kenaikan 16,43% dan layanan Laboratorium mengalami peningkatan 0,41%. Sementara, pengguna layanan rawat jalan mengalami penurunan sebesar 0,61% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan berdasarkan analisis data keuangan RSUD, pendapatan BLUD pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan 3,11% dibandingkan dengan tahun 2022. Total aset lancar BLU tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 75,56% menjadi Rp9,5 Miliar, sementara total kewajiban pada tahun 2023 naik 87,16% dibandingkan tahun 2022. Hal itu menunjukan bahwa BLUD menunda pembayaran sejumlah kewajiban pada tahun 2023.

Dari sisi lain, rasio kas BLUD pada tahun 2022 dan 2023 berada dalam kategori sangat rendah. Oleh karena itu BLUD perlu mewaspadai pertambahan utang jangka pendek dan atau utang yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Juga harus mewaspadai pengakuan pendapatan BLU untuk piutang operasional yang macet dan meningkat serta pengeluaran kas untuk biaya operasional yang tidak perlu.

Sedangkan dari pihak BLUD RSUD Hasanuddin Damrah yang disampaikan oleh dr Debi Utomo MKM, beliau menyampaikan bahwa apa yang dipaparkan oleh Tim Kanwil DJPB Bengkulu memang benar dan itu kondisi yang ada BLUD RSUD Hasanuddin Damrah. Komponen terbesar pendapatan RSUD adalah dari BPJS Kesehatan yang mencapai 95%. Pendapatan lainnya yaitu dari parkir, sewa kantin dan sewa ATM tetapi nilainya tidak signifikan. Belanja terbesar berasal dari pengadaan obat-obatan, barang habis pakai, belanja jasa listrik, telepon dan air. Disampaikan juga RSUD mempunyai kewajiban yang cukup besar yang mencapai 20,4 Miliar pada tahun 2023. Diperlukan peran Pemda dalam hal ini untuk pengalokasian anggaran dalam  APBD untuk pelaksanaan operasional RSUD Hasanuddin Damrah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan maupun likuiditas keuangannya.

Dalam penutupnya, Tim dari Kanwil DJPB Bengkulu akan membuat laporan dan analisis lanjutan sebagai bahan kepada pimpinan untuk selanjutnya disampaikan dalam forum koordinasi dengan kepala daerah. *ekoy