Ekonomi 2026 Solid: Dorong Momentum, Jaga Transparansi, Wujudkan Ketahanan

Tahun 2026 menjadi fase penting bagi perekonomian Indonesia. Di tengah dinamika global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta pengetatan likuiditas global, Indonesia memasuki tahap konsolidasi pertumbuhan. Tema “Ekonomi 2026 Solid: Dorong Momentum, Jaga Transparansi, Wujudkan Ketahanan” bukan sekadar slogan, melainkan arah kebijakan yang menekankan keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan dan penguatan fondasi fiskal.

Dalam konteks tersebut, peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menjadi sangat sentral sebagai pengelola kas negara, pelaksana kebijakan perbendaharaan, sekaligus financial advisor bagi pemerintah pusat dan daerah. Di tingkat operasional, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna (KPPN Manna) menjadi garda terdepan yang memastikan setiap rupiah APBN tersalurkan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran di wilayah kerjanya.

Di tingkat daerah, kebijakan fiskal tersebut diimplementasikan secara konkret oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna (KPPN Manna) sebagai garda terdepan pengelolaan perbendaharaan negara.

1️⃣APBN sebagai Instrumen Stabilisasi dan Akselerasi

APBN 2026 dirancang untuk tetap ekspansif namun terukur. Perannya ganda:

• Sebagai shock absorber, menjaga stabilitas ketika terjadi tekanan global;
• Sebagai engine of growth, mendorong percepatan aktivitas ekonomi domestik.

Melalui belanja negara, pemerintah menjaga konsumsi rumah tangga, mendukung dunia usaha, serta mempercepat proyek pembangunan. Stabilitas daya beli masyarakat menjadi prioritas agar pertumbuhan tetap inklusif.

Di wilayah kerja KPPN Manna, fungsi stabilisasi ini diwujudkan melalui:

• Kelancaran pencairan belanja satuan kerja;
• Percepatan penerbitan SP2D;
• Monitoring realisasi anggaran agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.

Setiap kelancaran penyaluran dana berarti menjaga sirkulasi ekonomi lokal tetap bergerak.

2️⃣Fondasi Kuat dari Kinerja Ekonomi 2025

Perekonomian Indonesia yang menutup tahun 2025 dengan kinerja solid menjadi fondasi kuat untuk 2026. Stabilitas makro yang terjaga memberikan ruang fiskal yang lebih terarah dan berkualitas.

Pertumbuhan 2026 tidak hanya dikejar dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas—lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, belanja negara diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan daya saing jangka panjang.

KPPN Manna memastikan bahwa fondasi makro tersebut diterjemahkan dalam eksekusi anggaran yang efektif di tingkat daerah.

3️⃣Belanja Negara: Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Berdampak Nyata

Belanja negara 2026 difokuskan pada:

• Perlindungan sosial, untuk menjaga konsumsi masyarakat rentan;
• Ketahanan pangan dan energi, guna mengendalikan inflasi;
• UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi daerah;
• Pendidikan dan kesehatan, sebagai investasi sumber daya manusia;
• Pembangunan daerah, untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Kualitas belanja menjadi kunci. Tidak cukup hanya terserap tinggi, tetapi harus berdampak nyata.

Peran KPPN Manna dalam memastikan kualitas tersebut antara lain:

• Melakukan verifikasi pembayaran secara akurat dan berbasis sistem;
• Memberikan asistensi kepada satuan kerja agar pelaksanaan anggaran sesuai regulasi;
• Mengawal program prioritas agar terealisasi tepat waktu.

Dengan demikian, belanja negara benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan, bukan sekadar angka dalam laporan.

4️⃣Pengelolaan Fiskal yang Prudent dan Disiplin

Di tengah upaya mendorong pertumbuhan, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Defisit dan rasio utang dipertahankan dalam batas aman guna memperkuat kredibilitas dan stabilitas ekonomi nasional.

Pengelolaan fiskal yang prudent memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak mengorbankan keberlanjutan masa depan. Disiplin ini memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap pengelolaan keuangan negara.

Sebagai bagian dari sistem perbendaharaan nasional, KPPN Manna menjalankan fungsi pengujian dan pencairan anggaran dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi. Setiap transaksi yang diproses merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dana publik yang bersumber dari pajak masyarakat.

Dorong Momentum: APBN sebagai Penggerak Ekonomi Daerah

Momentum pertumbuhan ekonomi 2026 harus dijaga melalui belanja negara yang berkualitas (quality spending). APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi di daerah.

DJPb berperan memastikan:

• Percepatan dan akurasi penyaluran belanja kementerian/lembaga;
• Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara tepat waktu;
• Pengelolaan kas negara yang optimal untuk menjaga likuiditas.

Di wilayah kerja KPPN Manna, peran tersebut diwujudkan melalui:

• Monitoring realisasi belanja satuan kerja secara berkala;
• Pendampingan percepatan kontrak dan penyerapan anggaran;
• Evaluasi kualitas belanja agar berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan percepatan belanja yang tetap memperhatikan tata kelola, daya beli masyarakat dapat terjaga, proyek pembangunan berjalan sesuai rencana, dan UMKM lokal memperoleh manfaat ekonomi secara nyata.

Jaga Transparansi: Akuntabilitas sebagai Fondasi Kepercayaan

Transparansi dan akuntabilitas fiskal menjadi kunci menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. DJPb memiliki mandat strategis dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, mengembangkan sistem perbendaharaan berbasis digital, serta menerapkan pengawasan berbasis risiko.

Implementasi sistem perbendaharaan modern memungkinkan:

• Pelaporan realisasi anggaran secara real time;
• Peningkatan akurasi data keuangan;
• Mitigasi risiko penyimpangan dan inefisiensi.

KPPN Manna berperan aktif dalam:

• Melakukan verifikasi dan validasi dokumen pembayaran;
• Memberikan asistensi pengelolaan keuangan kepada satuan kerja;
• Mengawal kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan.

Transparansi yang terjaga tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap pemerintah.

Wujudkan Ketahanan: APBN sebagai Shock Absorber

Ketahanan ekonomi berarti kemampuan bertahan sekaligus beradaptasi terhadap tekanan eksternal. APBN berfungsi sebagai shock absorber, menjaga stabilitas ketika terjadi gejolak ekonomi.

DJPb mendukung ketahanan melalui:

• Pengelolaan kas yang prudent dan responsif;
• Pengendalian belanja agar tetap produktif dan efisien;
• Penguatan koordinasi fiskal pusat-daerah.

Di daerah, KPPN Manna memastikan program prioritas nasional—seperti perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur dasar—tetap berjalan tanpa hambatan administratif. Peran ini menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal, khususnya di wilayah yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap dinamika harga dan distribusi barang.

Sinergi Pusat dan Daerah untuk Ekonomi yang Solid

Ekonomi 2026 yang solid tidak dapat diwujudkan hanya melalui kebijakan di tingkat pusat. Diperlukan sinergi antara DJPb sebagai perumus dan pengawal kebijakan perbendaharaan nasional dengan KPPN sebagai pelaksana teknis di daerah.

Melalui fungsi sebagai treasurer, fiscal data analyst, dan financial advisor, DJPb berkontribusi langsung dalam:

• Menjaga kesinambungan fiskal;
• Mendorong kualitas belanja yang berdampak;
• Mengawal transparansi dan akuntabilitas;
• Memastikan ketahanan ekonomi daerah.

Dengan pengelolaan APBN yang profesional, adaptif, dan transparan, momentum pertumbuhan dapat terus dijaga, kepercayaan publik diperkuat, dan ketahanan ekonomi nasional semakin kokoh.

Tahun 2026 bukan sekadar target pertumbuhan, melainkan momentum pembuktian bahwa tata kelola fiskal yang baik adalah fondasi utama bagi ekonomi Indonesia yang solid dan berkelanjutan.

Kinerja APBN Terkini dan Peran Strategis KPPN Manna

Memasuki tahun 2026, optimisme ekonomi Indonesia dibangun di atas fondasi kinerja 2025 yang solid. Stabilitas inflasi yang terjaga, konsumsi rumah tangga yang resilien, serta belanja pemerintah yang tetap ekspansif namun terukur menjadi modal penting untuk melangkah menuju pertumbuhan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, APBN tetap menjadi instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di tengah dinamika global—mulai dari volatilitas harga komoditas hingga ketidakpastian geopolitik—APBN berfungsi menjaga daya beli masyarakat serta memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif.

Siklusnya jelas: pajak dihimpun dari masyarakat, dikelola dalam APBN secara disiplin, dan dikembalikan dalam bentuk pembangunan serta layanan publik. Di tingkat daerah, peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna (KPPN Manna) menjadi krusial dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal nasional benar-benar terealisasi secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berdampak nyata.

1️⃣Kinerja APBN dan Ekonomi Terkini: Fondasi Pertumbuhan 2026

Kinerja APBN yang terjaga menunjukkan bahwa pendapatan negara—terutama pajak—tetap menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Di sisi lain, belanja negara diarahkan untuk menopang pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas.

Belanja difokuskan pada sektor-sektor strategis:

• Perlindungan sosial untuk menjaga konsumsi rumah tangga;
• Ketahanan pangan dan energi guna mengendalikan inflasi;
• Dukungan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal;
• Pendidikan dan kesehatan untuk memperkuat kualitas SDM;
• Pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan.

Dengan arah kebijakan tersebut, pertumbuhan 2026 tidak hanya ditargetkan meningkat, tetapi juga lebih merata dan berkelanjutan. Kinerja 2025 yang solid menjadi pijakan kuat untuk memastikan kesinambungan pembangunan.

Di wilayah kerja KPPN Manna, kinerja APBN tercermin melalui realisasi belanja satuan kerja dan penyaluran dana yang lancar. Setiap penerbitan SP2D bukan sekadar transaksi administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga perputaran ekonomi lokal dan stabilitas masyarakat.

2️⃣Pajak untuk Membangun Bangsa: Dari Kontribusi ke Manfaat Nyata

Pajak merupakan kontribusi nyata masyarakat untuk membangun bangsa. Konsep “Pajak untuk Membangun Bangsa” menegaskan bahwa setiap rupiah pajak kembali kepada rakyat dalam bentuk:

• Infrastruktur publik;
• Layanan pendidikan dan kesehatan;
• Bantuan sosial;
• Program pemberdayaan ekonomi.

Di sinilah pentingnya pengelolaan fiskal yang prudent dan disiplin. Pemerintah menjaga defisit dan rasio utang tetap dalam batas aman untuk memperkuat kredibilitas fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. Disiplin fiskal memastikan ruang pembangunan tetap terjaga tanpa membebani generasi mendatang.

KPPN Manna berperan sebagai pengawal akuntabilitas penggunaan dana yang bersumber dari pajak tersebut. Melalui verifikasi pembayaran yang cermat dan sistem perbendaharaan berbasis digital, setiap belanja negara dipastikan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.

Dengan demikian, transparansi pengelolaan APBN memperkuat kepercayaan publik bahwa pajak benar-benar digunakan untuk kesejahteraan bersama.

APBN sebagai Shock Absorber dan Engine of Growth

APBN 2026 dirancang tidak hanya sebagai pendorong pertumbuhan (engine of growth), tetapi juga sebagai peredam gejolak (shock absorber). Ketika tekanan global meningkat, belanja negara tetap hadir menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Peran KPPN Manna dalam konteks ini mencakup:

• Memastikan penyaluran anggaran berjalan tepat waktu;
• Mengawal belanja prioritas agar berdampak nyata;
• Mendukung kualitas eksekusi anggaran satuan kerja;
• Menjaga akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pajak yang dihimpun.

Setiap kelancaran pembayaran berarti menjaga keberlangsungan proyek pembangunan, menjaga likuiditas pelaku usaha lokal, serta menjaga daya beli masyarakat.

Penutup

Ekonomi 2026 yang solid bukan hanya tentang target pertumbuhan, tetapi tentang bagaimana APBN dikelola secara disiplin, transparan, dan berdampak. Kinerja ekonomi 2025 yang kuat menjadi fondasi, sementara pengelolaan fiskal yang prudent menjaga stabilitas ke depan.

Melalui sinergi penerimaan pajak dan belanja negara yang berkualitas, serta pengawalan implementasi di daerah oleh KPPN Manna, APBN benar-benar hadir sebagai instrumen pembangunan.

Karena pada akhirnya, pajak yang dibayarkan masyarakat adalah energi pembangunan bangsa—dan APBN adalah jembatan yang memastikan energi tersebut sampai kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan nyata.

Menjaga Kualitas Belanja Negara dengan Penguatan Kompetensi Pejabat Perbendaharaan di Tahun 2026

Dalam ekosistem pengelolaan keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen fiskal, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Efektivitas APBN sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya di tingkat satuan kerja, yang pada akhirnya bergantung pada kapasitas sumber daya manusia pengelolanya.

Dalam konteks inilah Pejabat Perbendaharaan, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara, memegang peran krusial sebagai garda terdepan pelaksanaan belanja negara. Profesionalisme, integritas, dan kompetensi mereka menjadi penentu apakah belanja negara benar-benar menghasilkan manfaat optimal (value for money).

Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan penguatan kualitas belanja negara (spending quality), Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus memperkuat standar kompetensi pejabat perbendaharaan. Tahun 2026 menjadi titik penting penegasan kebijakan bahwa sertifikasi kompetensi bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat mutlak bagi setiap pejabat perbendaharaan.

Landasan Hukum dan Standarisasi

Kebijakan sertifikasi kompetensi pejabat perbendaharaan memiliki dasar hukum yang kuat sebagai instrumen untuk menjamin akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Negara secara tegas mewajibkan sertifikat kompetensi sebagai syarat sah menduduki jabatan perbendaharaan, yaitu:

• Bendahara wajib memiliki sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 126/PMK.05/2016.
• PPK wajib memiliki sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT) sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019.
• PPSPM wajib memiliki sertifikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT) sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019.

Melalui kebijakan ini, pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dikelola oleh pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi, memahami risiko jabatan, serta mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Implementasi Sertifikasi PNT dan SNT Tahun 2026

Memasuki tahun 2026, implementasi sertifikasi bagi PPK dan PPSPM memasuki fase penegakan disiplin yang lebih tegas, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4/PB/2026.

Prinsip utama yang harus menjadi perhatian seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah kewajiban memprioritaskan pengangkatan pejabat yang telah tersertifikasi. KPA wajib menunjuk PPK dan/atau PPSPM yang telah memiliki sertifikat PNT atau SNT. Namun demikian, negara tetap memberikan ruang transisi dalam kondisi tertentu, dengan ketentuan yang sangat terbatas dan bersifat pengecualian.

Masa Transisi 6 Bulan

Masa toleransi selama 6 (enam) bulan hanya dapat diberikan apabila memenuhi seluruh ketentuan berikut:

1. Kondisi mendesak dan terbatas, yakni hanya berlaku apabila tidak terdapat satu pun pegawai/pejabat bersertifikat PNT/SNT di lingkungan Satuan Kerja yang dapat ditunjuk.
2. Pejabat yang ditunjuk tanpa sertifikat wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi paling lambat 6 bulan sejak tanggal penetapan.
3. Batas waktu 6 bulan bersifat mutlak, tidak dapat diperpanjang, dan hanya berlaku satu kali untuk setiap Satuan Kerja.

Ketentuan ini menegaskan bahwa masa transisi bukanlah kelonggaran kebijakan, melainkan jembatan terakhir menuju kepatuhan penuh.

Strategi Mitigasi bagi Satuan Kerja

Satuan Kerja tidak boleh bersikap reaktif atau pasif ketika menghadapi keterbatasan pejabat tersertifikasi. Beberapa langkah mitigasi yang dapat dan seharusnya dilakukan, antara lain:

1. Optimalisasi Internal
   Mengutamakan pegawai atau pejabat lain di Satker yang telah memiliki sertifikat pejabat perbendaharaan .
2. Perangkapan Jabatan oleh KPA
   KPA dapat menarik dan melaksanakan langsung kewenangan salah satu jabatan, baik sebagai PPK maupun PPSPM (salah satu, tidak bisa merangkap keduanya)
3. Kolaborasi Antar-Satker
   Menunjuk pejabat tersertifikasi dari Satker lain melalui koordinasi dan persetujuan KPA Satker asal.
4. Mekanisme Dispensasi
   Mengajukan permohonan dispensasi kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) secara kolektif melalui Biro Keuangan K/L, disertai surat pernyataan dari KPA atau Kepala Satker.

Catatan penting: Pengajuan dispensasi harus disertai dengan kewajiban melakukan registrasi dan pengusulan sertifikasi melalui aplikasi SIMASPATEN.

Peta Jalan Menuju Sertifikasi PNT/SNT

Bagi PPK dan PPSPM yang belum tersertifikasi, langkah yang harus ditempuh berbeda-beda bergantung pada kualifikasi yang dimiliki saat ini (berlaku hingga ditetapkannya PMK sertifikasi yang baru):

• Belum memiliki sertifikat pelatihan: Wajib mengikuti Pelatihan PPK/PPSPM dan Ujian Sertifikasi PNT/SNT.
• Sudah memiliki sertifikat pelatihan (belum dikonversi): Cukup mengikuti Ujian Sertifikasi PNT/SNT.
• Khusus PPK (memiliki Sertifikat PBJ + Pelatihan PPK): Dapat diajukan denggan konversi menjadi PNT.
• Khusus PPK (hanya memiliki Sertifikat PBJ): Wajib mengikuti Pelatihan PPK dan Ujian Sertifikasi PNT.

Pemetaan ini penting agar setiap pejabat memahami posisi dan langkah konkret yang harus diambil tanpa menunggu mendekati batas waktu.

Tahun 2026 adalah saatnya kita membuktikan kualitas kerja nyata. Kementerian/Lembaga wajib memastikan seluruh PPK dan PPSPM-nya sudah bersertifikat. Sertifikat ini penting bukan hanya untuk administrasi, tapi untuk keamanan kerja pejabat perbendaharaan itu sendiri. Dengan memiliki SDM yang teruji, kita bisa menutup celah kesalahan tata kelola dan memastikan belanja negara benar-benar berkualitas.

Mari kita dukung implementasi sertifikasi kompetensi ini demi terwujudnya pengelolaan APBN yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Transformasi Digital Pengadaan: Mekanisme Pembayaran LS Kontraktual Resmi Berlaku pada E-Katalog Versi 6

Pemerintah menerapkan reformasi dalam sistem pembayaran pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik (e-katalog) versi 6 dengan memperkenalkan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Kontraktual yang berlaku efektif pada 16 September 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan disiplin fiskal, transparansi, dan efisiensi belanja negara.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2025, semua transaksi pembayaran sekaligus akan beralih dari sistem LS Non-Kontraktual ke LS Kontraktual. Reformasi ini mengintegrasikan portal pengadaan nasional, Indonesia National Procurement Portal (INAPROC), dengan sistem perbendaharaan negara, melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih akuntabel, yakni proses dari komitmen, pembayaran, hingga pelaporan keuangan dapat berjalan secara otomatis, transparan, dan saling terhubung. 

Pergeseran Paradigma: Dari Reaktif menjadi Proaktif
Perbedaan mendasar antara mekanisme lama dan baru terletak pada pendekatan pengelolaan belanja negara.
•    Mekanisme Lama (LS Non-Kontraktual): Bersifat reaktif. Pembayaran baru diproses setelah Satuan Kerja (Satker) menerima tagihan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari penyedia.
•    Mekanisme Baru (LS Kontraktual): Bersifat proaktif. Setiap Surat Pesanan di e-katalog secara otomatis dianggap sebagai kontrak formal. Hal Ini mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendaftarkan data kontrak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat 5 hari kerja setelah Surat Pesanan diterbitkan, sehingga Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki visibilitas real-time atas potensi kewajiban negara.

Alur Kerja Terintegrasi dari INAPROC ke SAKTI
Implementasi mekanisme LS Kontraktual mengikuti alur kerja yang terstruktur dan terintegrasi antar sistem. Berikut adalah empat tahapan utamanya:
1.    Perekaman Komitmen Awal
Setelah PPK menerbitkan dan menandatangani Surat Pesanan secara elektronik di INAPROC, Operator SAKTI merekam data dari Surat Pesanan tersebut sebagai data kontrak baru di aplikasi SAKTI pada modul Komitmen. Data kontrak ini wajib didaftarkan ke KPPN dalam kurun waktu 5 hari kerja sebagai syarat utama untuk proses pembayaran selanjutnya.
Mekanisme LS Kontraktual menggunakan konsep affiliated supplier, yaitu sebuah kelompok rekening tujuan yang diidentifikasi melalui kode referral unik dari INAPROC untuk setiap transaksi. Model ini memungkinkan satu SPM untuk secara otomatis mendistribusikan pembayaran ke beberapa pihak, seperti penyedia barang/jasa, penyelenggara platform untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kas negara untuk pajak. PPK atau operator harus memastikan data supplier telah terekam sebagai "Supplier Tipe 2" di SAKTI dan konsisten dengan data penyedia pada e-katalog.
Keberhasilan implementasi mekanisme LS Kontraktual sangat bergantung pada konsistensi data, yaitu kesesuaian antara nomor Surat Pesanan dan nomor Kontrak, serta kesamaan data supplier (NPWP, nama, nomor rekening) antara SAKTI dan INAPROC.
2.    Proses Tagihan dan Interkoneksi Data
Setelah pekerjaan selesai, PPK dan penyedia menandatangani BAST secara elektronik pada INAPROC. Melalui fitur "Interkoneksi BAST Kontraktual" di modul komitmen, operator di SAKTI dapat menarik data tagihan mencakup Surat Pesanan, BAST, dan rincian tagihan lainnya secara otomatis.
3.    Eksekusi Pembayaran di SAKTI
Berdasarkan data tagihan yang telah ditarik, operator membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan memilih jenis "111 - Non Gaji Kontraktual". Setelah SPP divalidasi oleh PPK, Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) akan melakukan pengujian formal sebelum akhirnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
4.    Finalisasi dan Feedback
Arsip Data Komputer (ADK) SPM dikirim ke KPPN untuk diverifikasi dan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sebagai penutup siklus, sistem SAKTI akan mengirimkan notifikasi status pembayaran (termasuk nomor dan tanggal SPP, SPM, dan SP2D) kembali ke platform INAPROC, sehingga satker dan penyedia dapat memantau progresnya secara transparan.

Ketentuan Implementasi dan Kepatuhan
Implementasi kebijakan ini diatur dengan ketentuan yang jelas untuk memastikan kelancaran transisi. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor ND-1026/PB.7/2025 tanggal 8 September 2025, transaksi dengan Surat Pesanan yang diterbitkan sebelum 16 September 2025 tetap diselesaikan menggunakan mekanisme LS Non-Kontraktual. Namun, untuk Surat Pesanan yang diterbitkan pada atau setelah tanggal tersebut wajib menggunakan mekanisme baru, yakni LS Kontraktual.

Perlu diperhatikan bahwa implementasi tahap awal ini baru mencakup transaksi dengan metode pembayaran sekaligus (lunas). Mekanisme untuk pembayaran bertahap (termin) akan diimplementasikan di kemudian hari. 

Reformasi ini menandai langkah besar dalam digitalisasi dan modernisasi sistem pengadaan pemerintah, mendorong belanja negara yang lebih terukur dan transparan.

Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun 2025 (LLAT) PER-17/PB/2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menetapkan Perdirjen Nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025. Regulasi ini menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam menutup tahun anggaran, mulai dari penatausahaan penerimaan negara, pengelolaan kontrak, hingga pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Aturan ini juga memuat ketentuan khusus terkait pembayaran gaji induk Januari 2026, tunjangan kinerja, serta pengelolaan uang persediaan (UP/TUP) agar proses administrasi keuangan berjalan tertib dan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Melalui Perdirjen ini, pemerintah menegaskan pentingnya kedisiplinan satker dalam memenuhi kewajiban administrasi keuangan menjelang akhir tahun. Beberapa batas waktu penting yang perlu diperhatikan antara lain pengajuan SPM-LS gaji induk Januari 2026 paling lambat 8 Desember 2025, penyetoran sisa UP/TUP tunai paling lambat 31 Desember 2025 pukul 22.00 waktu setempat, serta penyelesaian rekonsiliasi laporan keuangan hingga awal Januari 2026. Dengan aturan ini, diharapkan penutupan APBN 2025 dapat berlangsung tertib, akuntabel, dan mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Untuk mengunduh Perdirjen PER-17/PB/2025, silakan klik tautan di bawah ini:

https://drive.google.com/drive/folders/19a8fXkqsOYfUJcDCo5kR_28jvroEzyif?usp=drive_link

Kalender LLAT 2025

Transformasi Kelembagaan sebagai Kunci Kemenkeu Menuju World Class Organization

Oleh Diah Putri Ayu Setianingsih, A.Md.Ak.

Transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan bukan sekadar jargon birokrasi, melainkan sebuah keniscayaan dalam menghadapi tantangan zaman. Dinamika ekonomi global, tekanan geopolitik, perkembangan teknologi digital, serta tuntutan masyarakat akan transparansi dan tata kelola yang baik mendorong Kemenkeu untuk terus berbenah.

Transformasi ini memiliki tujuan jelas: meningkatkan kualitas organisasi, menyelaraskan struktur, memperbaiki proses bisnis, hingga memodernisasi pengelolaan SDM dan tata kelola. Semua diarahkan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang unggul di tingkat dunia. Visi besar ini terasa relevan jika melihat kompleksitas peran Kemenkeu yaitu mengelola keuangan negara dengan dampak langsung terhadap ratusan juta masyarakat. Apalagi, Kemenkeu juga memegang mandat strategis dalam mengelola data penerima bansos, fiskal, hingga kebijakan utang negara.

Namun, transformasi kelembagaan bukanlah proses instan. Sejarah menunjukkan bahwa Kemenkeu telah melalui berbagai fase reformasi, mulai dari modernisasi perpajakan, pembentukan lembaga strategis, penerapan sistem informasi, hingga integrasi digital. Kini, tantangan semakin kompleks. Indonesia menghadapi risiko krisis global, perubahan iklim, transisi energi, serta target ambisius menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Dengan kondisi tersebut, transformasi kelembagaan tidak hanya penting, tetapi juga mendesak.

Salah satu aspek krusial adalah digitalisasi. Implementasi Super Apps Kemenkeu dan pengembangan Enterprise Architecture merupakan langkah strategis menuju layanan publik yang terintegrasi, cepat, dan transparan. Pemanfaatan big data serta artificial intelligence juga menjadi peluang besar dalam mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti. Namun, digitalisasi harus diiringi dengan manajemen data yang kuat, karena isu keamanan, privasi, dan kualitas data dapat menjadi tantangan serius.

Selain itu, peran sumber daya manusia tidak kalah penting. Transformasi kelembagaan hanya akan berhasil jika didukung SDM yang kompeten, adaptif, dan berintegritas. Masih adanya catatan terkait indeks integritas pegawai menunjukkan bahwa pembenahan budaya kerja dan sistem reward–punishment berbasis kinerja harus menjadi prioritas. Loyalitas pegawai terhadap organisasi dan komitmen pada nilai integritas menjadi pondasi agar perubahan berjalan berkesinambungan.

Lebih jauh, transformasi kelembagaan tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi antar-unit, baik di internal Kemenkeu maupun lintas K/L dan pemerintah daerah, mutlak diperlukan. Tantangan pengelolaan fiskal, sektor keuangan, maupun tata kelola aset negara menuntut kerja sama lintas sektor. Dalam konteks ini, keberadaan Duta Transformasi memiliki arti penting: menjadi agen perubahan yang menggerakkan, meyakinkan, dan menginspirasi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam reformasi birokrasi.

Pada akhirnya, transformasi kelembagaan adalah jalan panjang menuju Kemenkeu yang modern, kredibel, dan mampu bersaing di kancah global. Perubahan ini bukan hanya soal sistem dan struktur, melainkan juga tentang manusia di dalamnya. Kemenkeu perlu menegaskan kembali identitasnya sebagai institusi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, cita-cita menjadikan Kementerian Keuangan sebagai world class organization bukan sekadar impian, melainkan target yang dapat dicapai.

ADA APA DENGAN PEMBAYARAN TAGIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KATALOG ELEKTRONIK ATAS BEBAN APBN

Pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik atas beban APBN adalah proses pembayaran atas pembelian barang/jasa yang dilakukan melalui sistem e-katalog, di mana pembayaran ditujukan ke rekening penampungan (payment gateway) lalu didistribusikan ke penyedia, fee transaksi, dan kewajiban perpajakan. Proses ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memudahkan transaksi pengadaan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan terbaru seperti PER-8/PB/2025, yang menggantikan PER-17/PB/2024 sebelumnya. 

Apa itu Pembayaran Tagihan E-Katalog?

            E-Katalog: adalah sistem informasi elektronik yang berisi daftar barang/jasa, merek, spesifikasi, harga, dan ketersediaan dari berbagai penyedia. E-Purchasing: adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog tersebut. Pembayaran atas pembelian barang/jasa melalui e-katalog tersebut dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

            Latar belakang pengadaan barang/jasa pemerintah pada katalog elektronik adalah keinginan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara (APBN/APBD) dengan menyediakan platform belanja online, yaitu E-Katalog, yang dikembangkan oleh LKPP. Sejarahnya terkait dengan upaya modernisasi pengadaan pemerintah melalui digitalisasi sejak era awal hingga perkembangan E-Purchasing yang memanfaatkan E-Katalog sebagai salah satu metode pengadaan barang/jasa elektronik. E-Katalog dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas, sehingga pemerintah dapat dengan mudah menemukan dan memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan. 

            E-Katalog menjadi bagian dari sistem e-purchasing, yaitu metode pengadaan barang/jasa secara elektronik yang memungkinkan pemerintah untuk membeli produk dari katalog elektronik. Pengembangan E-Katalog dan e-purchasing terus berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memodernisasi proses pengadaan. Penggunaan E-Katalog di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri telah dilaksanakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya E-Katalog, pemerintah dapat melakukan pengadaan barang/jasa secara lebih efektif, karena prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Selain itu, penggunaan E-Katalog juga bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional dengan memberikan kesempatan kepada penyedia barang dan jasa untuk turut serta dalam pengadaan pemerintah

Kaitan Aplikasi SAKTI dan E-Katalog

            Aplikasi SAKTI adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) pemerintah untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan (termasuk komitmen pengadaan melalui e-katalog), hingga akuntansi dan pelaporan. Integrasi dengan e-katalog pada SAKTI memungkinkan proses pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa yang didanai APBN menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan terpusat dalam satu sistem terpadu. 

Fungsi SAKTI dalam Pengadaan E-Katalog: 

• Integrasi E-Katalog:

SAKTI mengintegrasikan proses pembayaran dengan sistem e-katalog, memastikan data transaksi pengadaan menjadi lebih konsisten dan terhubung dari hulu ke hilir.

• Modul Komitmen:

Melalui modul Komitmen, Satker dapat mengelola proses pengadaan, termasuk manajemen supplier dan komitmen yang berkaitan dengan transaksi e-katalog.

• Modul Pembayaran:

Modul ini memungkinkan transaksi pembayaran tagihan yang berasal dari pengadaan e-katalog, yang kemudian akan terproses dalam sistem SAKTI.

• Manajemen Supplier:

Membantu dalam pengelolaan data supplier yang terhubung dengan e-katalog, memastikan kelancaran proses bisnis pengadaan.

Langkah-langkah Umum Proses Tagihan di SAKTI: 

1. Pembuatan Invoice di E-Katalog:

Proses pembelian barang/jasa melalui E-Katalog versi 6 harus diselesaikan terlebih dahulu hingga pembuatan invoice.

1. Pilih Jenis Dokumen di SAKTI:

Masuk ke aplikasi SAKTI dan pilih jenis dokumen yang sesuai, misalnya "BAST UP Tunai Lainnya" untuk UP (Uang Persediaan) atau "BAST KKP Lainnya" untuk KKP.

1. Pilih Jenis Kas dan Kategori:

Pada menu "Settlement", pilih jenis kas yang digunakan ("UP" atau "TUP") dan kategori pengadaan ("Barang" atau "Jasa").

1. Centang BAST dan Rincian Barang:

Centang nomor BAST yang akan diproses. Jika ada rincian barang yang perlu didetailkan, klik "Rincian Barang".

1. Simpan Data:

Setelah semua informasi terisi, klik "Simpan Data" untuk melanjutkan proses pencairan dana APBN.

Bagaimana Prosesnya? 

1. E-Purchasing: Satuan kerja (Satker) membeli barang/jasa melalui e-katalog.
2. Pembayaran via Payment Gateway: Pembayaran ditransfer ke rekening penampungan (payment gateway).
3. Distribusi Pembayaran: Dana dari rekening penampungan akan dipisahkan untuk:

• Rekening penyedia (penjual).
• Fee transaksi.
• Penyetoran kewajiban perpajakan ke kas negara.

4. Pendaftaran supplier: Satuan kerja wajib mendaftarkan supplier melalui aplikasi SAKTI ke KPPN sebelum merekam pembayaran, untuk mempermudah proses penerimaan dana penyedia.

Mengapa Proses Ini Dilakukan?

1. Efisiensi dan Efektivitas:

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah. 

2. Transparansi dan Akuntabilitas:

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan dan pembayaran. 

3. Akses Pasar dan Persaingan:

Memperbaiki akses pasar dan mendukung persaingan usaha yang sehat di antara penyedia. 

4. Meningkatkan Kepuasan Pemangku Kepentingan:

Mendukung penyelesaian transaksi pengadaan yang lebih cepat dan akurat, sehingga meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat. 

5. Pengurangan Potensi Kecurangan:

Dengan adanya sistem elektronik, potensi kecurangan dan penyelewengan dapat dikurangi. 

6. Peraturan Baru:

Kemenkeu melalui Dirjen Perbendaharaan menerbitkan peraturan baru untuk menyempurnakan proses ini, seperti PER-8/PB/2025 yang mengatur tata cara pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa pada e-katalog atas beban APBN, untuk memastikan prosesnya tertib dan sesuai regulasi.

Ketentuan Umum

Pembayaran invoice/tagihan Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik atas beban APBN dilaksanakan setelah barang/jasa diterima sesuai BAPP atau BAST kepada Penerima sebagaimana yang disebutkan dalam invoice/tagihan.

Penyelenggara Katalog Elektronik bertanggung jawab atas :

1. Segala kegiatan dan biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik.
2. Pemungutan dan penyetoran pajak atas pembayaran Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik pada metode pembayaran mekanisme UP.
3. Penyaluran dana kepada masingmasing penerima pada metode pembayaran mekanisme UP.

Pemesanan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik

1. Pemesanan barang/jasa pada Katalog Elektronik menghasilkan komitmen berupa surat pesanan yang memiliki kode identitas yang bersifat unik
2. Surat Pesanan paling sedikit memuat data:
3. Nama pemesan;
4. Nama Penyedia;
5. Barang/jasa dan volume yang dipesan;
6. Spesifikasi teknis barang/jasa;
7. Harga barang/jasa dan jumlah pembayaran;
8. Cara pembayaran;
9. Waktu pelaksanaan dan tanggal penerimaan barang/jasa
10. PPK dan Penyedia menandatangani secara elektronik Surat Pesanan setelah menyepakati rinciannya.
11. Surat Pesanan yang telah ditandatangani dapat dilakukan addendum sebelum penyelesaian pekerjaan barang/jasa.
12. Addendum dilakukan dalam hal terdapat penyesuaian yang tidak terbatas pada:
13. Volume barang/jasa;
14. Penambahan atau pengurangan jenis kegiatan;
15. Nilai pajak;
16. Tanggal pelaksanaan/penerimaan barang/jasa;
17. Perubahan terkait layanan tambahan;
18. Pergantian penanggung jawab penandatangan dalam surat pesanan;
19. Penambahan atau pengurangan harga pengiriman kurir Penyedia; dan/atau
20. Klausa tambahan apabila diperlukan
21. Addendum Surat Pesanan yang telah ditandatangani PPK dan Penyedia menjadi salah satu dokumen pendukung pengajuan pembayaran

Pemesanan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik

Dalam hal pembayaran dilakukan secara bertahap

Selain data yang wajib tercantum pada surat pesanan, Surat Pesanan juga memuat data:

1. Jumlah tahapan dan waktu pembayaran;
2. Nilai pembayaran per tahapan; dan
3. Besaran nilai jaminan uang muka, jika pembayaran memerlukan uang muka

Dalam hal pekerjaan memerlukan masa pemeliharaan

Selain data yang wajib tercantum pada surat pesanan, Surat Pesanan juga memuat data:

1. Jangka waktu pemeliharaan;
2. Besaran retensi; dan
3. Besaran nilai jaminan pemeliharaan jika diperlukan

Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik yang memerlukan uang muka dan/atau masa pemeliharaan, pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan menggunakan jaminan.

Tata Cara Pembayaran Melalui LS

Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak

1. Pembayaran mekanisme LS dilaksanakan melalui LS Kontraktual.
2. PPK melakukan pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak berdasarkan data dari Katalog Elektronik.
3. PPK mendaftarkan Data Kontrak sesuai dengan Surat Pesanan yang sudah ditandatangani kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari setelah Surat Pesanan ditandatangani.

Data Supplier dilaksanakan melalui kelompok rekening tujuan berbentuk affiliated supplier. Affiliated supplier menggunakan kode refferal yang diterbitkan oleh Katalog Elektronik. Katalog Elektronik mengirimkan data kode referral ke SAKTI dan SPAN extension. PPK melakukan validasi terhadap kelompok rekening yang telah mendapatkan kode referral.

Pengajuan Tagihan pada Katalog Elektronik

Metode Pembayaran Sekaligus

1. Penyedia melakukan penyelesaian pekerjaan sesuai Surat Pesanan dan melakukan pembaruan status penyelesaian pekerjaan pada Katalog Elektronik
2. PPK melakukan pengujian kesesuaian hasil pekerjaan dengan Surat Pesanan
3. PPK menyetujui status penyelesaian pekerjaan apabila hasil pengujian telah sesuai
4. Katalog Elektronik menerbitkan BAST setelah PPK dan Penyedia menyetujui hasil pekerjaan
5. PPK dan Penyedia melakukan TTE pada BAST
6. PPK memproses tagihan pada Katalog Elektronik setelah BAST ditandatangani
7. PPK memproses tagihan dengan dilampiri dokumen pendukung
8. Apabila hasil pengujian tidak sesuai, PPK melakukan penolakan penyelesaian pekerjaan pada Katalog Elektronik

Metode Pembayaran Bertahap

1. Penyedia melakukan penyelesaian pekerjaan sesuai Surat Pesanan dan melakukan pembaruan progress pekerjaan pada Katalog Elektronik
2. PPK melakukan pengujian kesesuaian hasil pekerjaan dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan
3. PPK menyetujui progres pekerjaan yang telah sesuai
4. Katalog Elektronik menerbitkan BAPP setelah PPK menyetujui hasil pekerjaan
5. Katalog Elektronik menerbitkan BAST setelah seluruh pekerjaan dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan diselesaikan oleh Penyedia dan disetujui oleh PPK
6. PPK dan Penyedia melakukan TTE BAPP atau BAST
7. PPK memproses tagihan pada Katalog Elektronik setelah BAPP atau BAST ditandatangani, dilampiri dokumen pendukung
8. Apabila hasil pengujian tidak sesuai, PPK melakukan penolakan penyelesaian pekerjaan pada Katalog Elektronik

Pengajuan Pembayaran pada SAKTI

SAKTI menerima dokumen pendukung dari Katalog Elektronik melalui interkoneksi antarsistem, meliputi:

1. Surat Pesanan, termasuk addendum Surat Pesanan;
2. BAPP atau BAST;
3. Invoice/tagihan; dan/atau
4. Dokumen lainnya.

Invoice/Tagihan paling sedikit memuat:

1. Nilai tagihan yang harus dibayarkan kepada Penerima yang berhak;
2. Nama dan nomor rekening Penerima yang berhak;
3. Kewajiban perpajakan yang harus dipungut dan disetorkan ke Rekening Kas Negara.

PPK melakukan pengujian materiil terhadap kebenaran dokumen invoice/tagihan serta kelengkapan dokumen pendukung.

PPK menerbitkan SPP dengan penerima kelompok rekening yang berbentuk affiliated supplier dan disampaikan kepada PPSPM dengan dilampiri dokumen pendukung.

PPSPM melakukan pengujian formal atas SPP beserta kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh PPK.

Apabila telah memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikannya kepada KPPN.

Tata Cara Pembayaran Melalui UP

1. Katalog Elektronik menyediakan VA yang digunakan untuk menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran pada Katalog Elektronik.
2. PPK menerbitkan SPBy untuk pembayaran UP berdasarkan invoice/tagihan dan BAST dengan cara :
3. Melakukan penyesuaian BAST pada SAKTI berdasarkan BAST dari Katalog Elektronik
4. Membuat SPBy pada SAKTI berdasarkan tagihan, untuk pembayaran yang ditujukan kepada VA Penyedia.
5. PPK menyampaikan SPBy kepada Bendahara Pengeluaran dilampiri dengan Surat Pesanan, invoice/tagihan, dan BAST
6. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tagihan melalui CMS, KKP/KKI.
7. Pembayaran melalui CMS atau KKI dilakukan secara pemindahbukuan (overbooking).
8. Pembayaran melalui KKP atau KKI, Bendahara Pengeluaran memasukkan alamat surat elektronik pemegang KKP atau pemegang KKI pada menu pembayaran Katalog Elektronik.
9. Pembayaran melalui Katalog Elektronik, Bendahara Pengeluaran tidak perlu melakukan pemungutan dan penyetoran kewajiban perpajakan.
10. Setelah VA Penyedia menerima pembayaran tagihan dengan mekanisme UP dari Bendahara Pengeluaran, dana disalurkan kepada masingmasing penerima pada hari berkenaan.

Monitoring dan Evaluasi

Kuasa BUN dan LKPP melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian pembayaran pada Katalog Elektronik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Tujuan Monitoring & Evaluasi:

1. Memantau penyelesaian pembayaran kepada penerima dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam penyelesaian pembayaran dan penyaluran dana pada Katalog Elektronik.
3. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi.

Mekanisme Monitoring & Evaluasi:

1. Monitoring melalui modul dan/atau dashboard yang disediakan Katalog Elektronik, paling sedikit memuat:
2. Rincian transaksi pada Katalog Elektronik;
3. Rincian data pembayaran yang diterima melalui Penyelenggara Katalog Elektronik; dan
4. Rincian data penyaluran dana yang dilakukan oleh Penyelenggara Katalog Elektronik.
5. Rekonsiliasi data penyelesaian pembayaran dan penyaluran dana pada Katalog Elektronik.
6. Permintaan data dan/atau dokumen lain yang diperlukan oleh Kuasa BUN.

Key Takeaways

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka:

1. Transaksi pembayaran invoice/tagihan yang telah menggunakan mekanisme LS non-kontraktual dengan supplier tipe 6 diselesaikan dengan mekanisme LS non-kontraktual dengan supplier tipe 6.
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dengan pembayaran mekanisme LS secara bertahap, pembayaran mekanisme UP melalui KKI, pendaftaran Data Supplier dan Data Kontrak, jaminan uang muka, dan/atau jaminan pemeliharaan dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan sistem pada Katalog Elektronik.

TATA CARA PINJAMAN

DALAM RANGKA PENDANAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari 2025 di acara Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang mengungkapkan bahwa Koperasi adalah alat, koperasi adalah sarana untuk membantu rakyat kita, membantu saudara-saudara kita yang masih lemah ekonominya.

Koperasi sejak dulu dikenal sebagai rumah ekonomi bersama bagi rakyat. Semangatnya sederhana: saling bantu, saling dukung, demi kesejahteraan bersama. Kini, semangat itu kembali dihidupkan lewat program besar pemerintah bernama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sebuah inisiatif besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Lewat koperasi ini, warga desa bisa mengelola potensi sendiri, dari hasil tani hingga kebutuhan sehari-hari, tanpa harus terus bergantung pada tengkulak atau perantara. Dengan gotong royong, KDMP hadir untuk menjadikan desa lebih mandiri dan rakyat lebih sejahtera. Program KDMP diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan desa, terutama dalam menghadapi rantai distribusi yang terlalu panjang, keterbatasan modal, serta dominasi tengkulak yang menekan harga petani. Selain itu, koperasi ini juga bertujuan untuk menekan biaya bagi konsumen.

DASAR KEBIJAKAN

Dasar kebijakan program KDMP adalah Undang-Undang 1945 Pasal 33 khususnya ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Koperasi, sebagai badan usaha yang berlandaskan pada asas kekeluargaan, merupakan wujud nyata dari semangat pasal tersebut dalam membangun perekonomian nasional. Semangat membangun bangsa ini menjadi fondasi berbagai upaya menggerakkan koperasi di Indonesia.

Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025. Latar belakangnya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, guna memberdayakan ekonomi desa yang merupakan pilar utama pembangunan nasional. Kebijakan ini didasari oleh pentingnya pemberdayaan ekonomi desa sebagai pilar utama pembangunan nasional. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi desa, seperti ketimpangan akses pasar, permodalan, dan kelembagaan ekonomi.

Hingga 21 Juli 2025, telah diresmikan 80.081 KDMP oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden juga telah mengeluarkan Inpres 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam Inpres tersebut, Menteri Keuangan bertugas untuk menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung KDMP sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyusun kebijakan penyaluran dana dari APBN anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan KDMP, serta memberikan apresiasi kepada desa/kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan KDMP melalui Alokasi Kinerja dan/atau insentif dalam pengalokasian dana desa. Kepala Desa/Lurah akan menjadi pengawas dari KDMP dan bertanggung jawab atas pengembangan, pelatihan SDM, dan tata kelola KDMP.

DUKUNGAN PENDANAAN DARI PEMERINTAH

Dana untuk KDMP bersumber dari Dana Desa dengan dukungan perbankan nasional. Koperasi bisa mendapat pinjaman hingga Rp3 miliar, dengan bunga rendah hanya 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 72 bulan. Jika dana ini dikelola dengan baik, setiap desa akan memiliki koperasi yang kuat, bukan hanya soal simpan-pinjam, tapi juga penyediaan sembako, pupuk, logistik, bahkan klinik dan apotek. Semua untuk kebutuhan warga desa, dikelola warga desa, hasilnya kembali ke warga desa

Pemerintah juga menyiapkan sistem pengawasan agar program KDMP dapat berjalan optimal. Kalau ada koperasi kesulitan bayar cicilan, ada mekanisme penyelamatan melalui Dana Desa agar tidak macet. Aset koperasi juga jadi jaminan, sehingga lebih aman bagi semua pihak. Ada kerja sama besar antara Kementerian Keuangan, OJK, BI, BUMN, hingga pemerintah daerah. Semua bergerak bersama agar koperasi benar-benar jadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Dalam implementasi program KDMP, APBN berperan dalam mendukung program ini melalui penempatan dana pemerintah melalui skema OIP di perbankan. Pemerintah juga menganggarkan Dana Desa dan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil setiap tahun untuk penjaminan pinjaman KDMP. Sementara itu, OJK, BI, dan LPS menjalankan peran berbeda. Skema intercept Dana Alokasi Umum diakui oleh OJK sebagai mekanisme penjaminan pemerintah daerah. Skema ini akan diadopsi dalam pinjaman KDMP. OJK, BI, dan LPS dapat memberikan regulasi kepada perbankan terkait.

Bank pemerintah yang terlibat dalam program KDMP dapat memberikan pinjaman kepada KDMP setelah KDMP mendapat persetujuan dari bupati/wali kota atau kepala desa. Persetujuan dari bupati/wali kota tersebut diambil berdasarkan hasil musyawarah pembangunan kelurahan/musyawarah desa. Adapun persetujuan itu termasuk juha persetujuan penggunaan Dana Desa atau Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil untuk mendukung pengembalian KDMP.

Pemerintah memberikan dukungan likuiditas sesuai tata kelola yang baik kepada 4 perbankan yaitu Bank BRI, BNI, Bank Mandiri dan BSI. Melalui dukungan ini, Bank Penyalur dapat memberikan pinjaman kepada KDMP dengan suku bunga yang rendah, yaitu 6%. Penyaluran Dana kepada KDMP tetap harus dilakukan berdasarkan prinsip “Proper Due Diligence” yang mengacu pada kapasitas masing-masing koperasi dan agar benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Pemerintah memberikan afirmasi penjaminan yang tertuang dalam PMK 49/2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai payung hukum agar tidak menambah risiko bagi perbankan. Pemerintah juga tengah mengatur skema kewenangan kewajiban dan dukungan untuk penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau Dana Desa untuk pengembalian pinjaman. Ini merupakan bentuk peranan APBN sebagai shock absorber dan countercyclical dalam upaya mendorong roda perekonomian di tingkat desa/kelurahan di tengah ketidakpastian lingkungan ekonomi global saat ini. Dukungan penuh diberikan, namun azaz risiko tetap dikelola secara baik.

TUGAS MENTERI KEUANGAN SESUAI INPRES NO. 1 TAHUN 2025

1. Menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun kebijakan penyaluran dana dari APBN anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. Memberikan apresiasi kepada desa/kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih melalui Alokasi Kinerja dan/atau insentif dalam pengalokasian dana desa.

PERAN PEMERINTAH

1. Peranan APBN
2. Pemerintah mendukung KKMP/KDMP melalui penempatan dana pemerintah melalui skema OIP di perbankan.
3. Pemerintah menganggarkan Dana Desa dan DAU/DBH setiap tahun untuk penjaminan pinjaman KKMP/KDMP.
4. Peranan OJK/BI/LPS
5. Skema intercept DAU telah diakui oleh OJK sebagai mekanisme penjaminan pemerintah daerah. Skema ini akan diadopsi dalam pinjaman KKMP/KDMP.
6. OJK, BI, dan LPS dapat memberikan relaksasi regulasi kepada perbankan terkait (CKPN, GWM, dan iuran).

SKEMA PINJAMAN

1. Plafon Pinjaman paling banyak Rp3 miliar per KKMP/KDMP, termasuk yang dipergunakan untuk Belanja Operasional (paling banyak Rp500 juta)
2. Tingkat suku bunga/margin/bagi hasil sebesar 6% per tahun
3. Jangka waktu (tenor) Pinjaman paling lama 72 bulan (6 tahun)
4. Masa tenggang (grace period) Pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, dengan tetap membayar angsuran bunga/margin/ selama grace period.
5. Periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan
6. Plafon berlaku juga untuk KKMP/KDMP yang dibentuk secara bersama-sama oleh beberapa desa atau kelurahan
7. KKMP/KDMP dapat mengajukan penambahan Pinjaman (top-up) dalam hal total plafon belum melebihi batas maksimal

KRITERIA PENERIMA PINJAMAN

KKMP/KDMP yang menerima Pinjaman harus memenuhi kriteria minimal:

1. Berbadan hukum koperasi
2. Memiliki nomor induk koperasi
3. Memiliki rekening bank atas nama koperasi
4. Memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi
5. Memiliki nomor induk berusaha
6. Memiliki proposal bisnis minimal memuat anggaran biaya atas belanja modal dan/atau belanja operasional, tahapan pencairan pinjaman, dan rencana pengembalian pinjaman

Bank dapat menambahkan kriteria Penerima Pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN PINJAMAN

1. KKMP/KDMP menyampaikan usulan pinjaman ke bank dengan persetujuan bupati/wali kota/kades, dilengkapi proposal rencana bisnis.
2. Bank melakukan penilaian kelayakan Pinjaman.
3. Perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh bank dan KKMP/KDMP, serta bupati/wali kota/kades (sebagai pihak yang mengetahui Perjanjian Pinjaman).
4. Bupati/Wali kota/kepala Desa menandatangani surat kuasa penempatan dana.
5. Bank mengirimkan data perjanjian Pinjaman kepada Menkeu.
6. Bupati/Wali kota/Kades mengirimkan surat kuasa penempatan dana melalui OM-SPAN TKD
7. Bank mencairkan Pinjaman kepada KKMP/KDMP sesuai dengan tahapan pencairan Pinjaman ke Rekening Penerimaan Pinjaman atas nama KKMP/KDMP. Pencairan untuk Belanja Modal dilakukan dari Rekening Penerimaan Pinjaman ke rekening penyedia barang dan jasa berdasarkan permintaan pengurus KKMP/KDMP disertai bukti tagihan/bukti pemesanan/bukti pembelian.

MEKANISME PENGEMBALIAN PINJAMAN

1. KKMP/KDMP membayar angsuran pengembalian Pinjaman bank melalui penyetoran dana ke Rekening Pembayaran.
2. Bila jumlah dana tidak mencukupi, Bank menyampaikan surat permohonan penempatan kekurangan angsuran pokok dan bunga Pinjaman kepada DJPK, yang dilampiri dengan salinan rekening koran dari Rekening Pembayaran Pinjaman, jadwal angsuran, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran tagihan.
3. DJPK menyampaikan rekomendasi penempatan DAU/DBH/Dana Desa kepada KPPN dengan tembusan Dit. PA DJPb.
4. KPPN melakukan penempatan DAU/DBH/Dana Desa Rekening Pembayaran Pinjaman.
5. Bank melakukan pendebetan pada Rekening Pembayaran Pinjaman sejumlah kekurangan angsuran pokok dan bunga Pinjaman.

Mekanisme permohonan dan rekomendasi diselenggarakan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.

PENEMPATAN DANA DESA ATAU DAU/DBH

Memastikan pembayaran pinjaman bagi bank dan tidak ada jeda (delay) yang mengakibatkan denda

1. Jatuh tempo pembayaran Pinjaman oleh KKMP/KDMP tanggal 12 setiap bulannya
2. Bila dana tidak cukup tersedia, permohonan penempatan dana oleh Bank diajukan paling lambat 4 HK setelah jatuh tempo ke DJPK
3. Rekomendasi penempatan dana oleh DJPK kepada KPPN paling lambat 4 HK setelah permohonan dari Bank
4. Penempatan dana oleh KPPN ke rekening pembayaran pinjaman paling lambat hari kerja terakhir bulan periode jatuh tempo
5. KPPN menyampaikan surat pemberitahuan penempatan dana ke Bank, Pemerintah Kab/Kota/Desa 5 HK setelah SP2D
6. Semua dilakukan melalui SI perbankan yang terkoneksi dgn Kemenkeu (OMSPAN/ SIKD Teman Desa) untuk mempermudah mekanisme intercept dan monitoring kredit

Mekanisme penempatan Dana Desa atau DAU/DBH terhadap KKMP/KDMP yang mengalami gagal bayar angsuran hanya berlaku untuk KKMP/KDMP yang mengajukan Pinjaman sesuai dengan ketentuan PMK 49 Tahun 2025

RISIKO DAN MITIGASI

Risiko

1. Aspek regulasi APBD tidak boleh dijaminkan atas pinjaman pihak lain.
2. Aspek Kelembagaan Koperasi entitas privat sementara Dana Desa, DAU dan DBH milik Publik
3. Risiko gagal bayar akibat pengelolaan KKMP/KDMP yang tidak profesional.
4. Risiko Dana Desa, DAU/DBH, yang menjadi jaminan pinjaman tidak bisa dikembalikan oleh KKMP/KDMP

Mitigasi

1. Pinjaman dilakukan oleh KKMP/KDMP dengan persetujuan bupati/wali kota/Kepala Desa dan pemberian kuasa kepada Kemenkeu untuk melakukan penempatan dana (intercept) DAU/DBH/Dana Desa jika KKMP/KDMP gagal bayar.
2. Pengaturan mengenai kewenangan, kewajiban, dan dukungan penggunaan DAU/DBH/dana Desa oleh bupati/wali kota/kepala desa diatur oleh Mendagri/Mendes.
3. Bank melakukan assessment secara profesional atas usulan pinjaman dari pemerintah desa/kab/kota.
4. Pencairan pinjaman dari bank ke KKMP/KDMP dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.
5. Aset hasil pengadaan dari pinjaman menjadi jaminan (collateral) bila KKMP/KDMP gagal bayar.
6. DAU/DBH/Dana Desa tetap akan melanjutkan pembayaran pinjaman bila KKMP/KDMP berhenti beroperasi.
7. Memerlukan monev dan pembinaan secara intensif oleh KemenBUMN, Kemenkop, Kemendagri, Kemendes, Pemda prov/kab/kota, dan BPKP.

TKD Lingkup Semaku Telah Salur 1,264 Triliun Rupiah

Per Semester Satu Tahun 2025

Oleh : Tim KPPN Manna

Arah kebijakan dan implementasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025 difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh daerah. Belanja negara tahun 2025, termasuk TKD, diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju, sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal tahun 2025. 

Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) 2025 mengalami perubahan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran. Sebelum efisiensi, total anggaran TKD dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun, namun setelah efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, anggaran TKD menjadi Rp 848,52 triliun. Efisiensi ini berdampak pada pengurangan anggaran pada beberapa jenis TKD seperti Kurang Bayar DBH, DAK Fisik, Dana Keistimewaan, DAU, Otsus, dan Dana Desa. 

Efisiensi anggaran dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran negara, serta mendukung program prioritas. Meskipun ada pemangkasan, pemerintah menjamin bahwa pelayanan publik tidak akan terpengaruh dan belanja sosial tidak akan dikurangi. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan alokasi TKD dan memastikan penyaluran dana dapat berjalan lancar sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, efisiensi TKD tahun anggaran 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien, serta memastikan anggaran tersalurkan untuk program-program yang prioritas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

Penyaluran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 Wilayah Semaku

Kebijakan dalam penyaluran Transfer ke Daerah sejak tahun 2020 sampai dengan 2025 mengalami perubahan, antara lain penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dilaksanakan oleh KPPN di daerah. Ini merupakan perubahan yang sangat signifikan, mengingat pada Tahun 2022 pembayarannya melalui KPPN Jakarta II. Pada tahun 2023 Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dilaksanakan berdasarkan ketentuan di antaranya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah, PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

KPPN Manna yang bertindak selaku KPA BUN Penyaluran Transfer Ke Daerah memiliki 3 Satuan Kerja untuk penyaluran Transfer ke daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma. Untuk Kode satker 500235 selaku KPPN Manna Penyalur Dana Transfer Umum sampai dengan 30 Juni 2025 sudah merealisasikan sebesar sebesar Rp858.173.070.100,- dari pagu sebesar Rp1.804.525.233.000,- (pagu sebelum efisiensi) atau sebesar 47,55% dari DIPA dan Persentase realisasi sebesar 50,88% (dari pagu DIPA setelah efisiensi sebesar Rp.1.686,821.286,-) Dana transfer umum tersebut terdiri dari penyaluran dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Untuk realisasi dana bagi hasil sebesar Rp95.539.721.100,- dari pagu sebesar Rp236.251.396.000,- atau sebesar 40,44% dari pagu. Sedangkan realisasi dana alokasi umum sebesar Rp762.633.349.000,- dari pagu sebesar Rp1.568.273.837.000,- atau sebesar 48,63% dari pagu.

Untuk Kode Satker 600171 selaku KPPN Manna Penyalur Dana Transfer Khusus sampai dengan 30 Juni 2025 sudah merealisasikan sebesar Rp170.464.582.033,- dari pagu sebesar Rp580.989.068.000,- atau sebesar 29,34% dari pagu dan Persentase realisasi sebesar 38,46% (dari pagu DIPA setelah efisiensi sebesar Rp.443.178.745,-). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Penugasan, Bantuan Operasional dan Dana yang ditujukan untuk keperluan khusus. Untuk realisasi Pengelolaan Transfer DAK Fisik sebesar Rp6.750.517.130,- dari pagu sebesar Rp218.678.652.000,- atau sebesar 3,08% dari pagu. Sedangkan realisasi Pengelolaan Transfer DAK Non Fisik sebesar Rp163.714.064.903,- dari pagu sebesar Rp362.310.416.000,- atau sebesar 45,18% dari pagu.

Untuk Kode satker 700354 selaku KPPN Manna Penyalur Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus dan Keistimewaan sampai dengan 30 Juni 2025 sudah merealisasikan sebesar Rp235.544.110.536,- dari pagu sebesar Rp393.822.601.000,- atau sebesar 59,81% dari pagu. Penyaluran tertinggi Dana Desa terdapat pada Kabupaten Bengkulu Selatan dengan total penyaluran Rp79.888.377.880,- atau sebesar 75,38% dari pagu sebesar Rp105.969.594.000,-, sedangkan penyaluran terkecil terdapat pada Kabupaten Kaur dengan total penyaluran Rp73.580.353.156,- atau sebesar 53,09% dari pagu sebesar Rp142.283.328.000,-. Sedangkan untuk Kabupaten Seluma, sudah terdapat realisasi sebesar Rp78.577.864.000,- atau sebesar 55,22% dari pagu sebesar Rp142.283.328.000,-.

Secara keseluruhan total pagu TKD yang disalurkan KPPN Manna setelah adanya efisiensi sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp2.523.822.632,- dan telah disalurkan sebesar Rp1.264.181.762.669,- atau secara persentase telah salur sebesar 50,09%, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Jenis Pagu TKD setelah efisiensi dan realisasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 (sumber data ; OMSPAN TKD) adalh sebagaimana table dan diagram berikut:

KENDALA DALAM PENYALURAN TKD

Sampai dengan 30 Juni Tahun 2025, belum terdapat kendala yang siginifikan dalam penyaluran Transfer ke Daerah. Pada penyaluran DAK Non Fisik mengalami kendala retur juga dialami pada penyaluran dana Tunjangan Profesi Guru, dikarenakan proses perubahan supplier melibatkan banyak instansi sehingga perlunya adanya koordinasi di antas instansi. Terdapat 7 penerima yang mengalami retur.

Realisasi DAK Fisik pada KPPN Manna sampai dengan akhir Juni 2025 untuk pemerintah daerah Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma belum salur, sedangkan batas terakhir pengajuan tahap I 2025 adalah tanggal 22 Juli 2025. OPD terkait diharapkan untuk segera melakukan proses pengadaan yang dianggarkan di DAK Fisik sehingga segera untuk dilakukan penginputan kontrak pada aplikasi OMSPAN.

Kendala lain dalam penyaluran TKD diantaranya adalah koordinasi dalam menyamakan persepsi laporan DAK Fisik antara BPKAD/BPKD/BKDdengan aparat pengawas daerah/APIP masih dirasa kurang. Penyelarasan ketentuan dalam peraturan dan produk hukum terkait DAK Fisik dan Dana Desa. Salah satu contoh, dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati di setiap Kabupaten, perlu pemahaman dan penyamaan persepsi tidak hanya di internal BPKAD/BPKD/BKD sebagai unit penanggung jawab DAK Fisik/Dana Desa, namun juga oleh DPMD, Camat (terkait Dana Desa) dan juga OPD (terkait dengan DAK Fisik). Demikian juga dengan harmonisasi Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan, dan Permendes/PDTT. Pergantian operator pada OPD yang tidak disertai transfer knowledge menyebabkan terhambatnya input data pada aplikasi OMSPAN.

Penggunaan Dana Desa meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu bentuk jaring pengaman sosial. Penyaluran BLT Dana Desa diharapkan dapat membantu ekonomi yang masuk kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2025 di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, tidak terdapat sisa Dana Desa pada RKD.

Dalam konteks Dana Desa, Tenaga Pendamping Penyaluran Dana Desa masih perlu diberikan kriteria dan seleksi yang lebih tepat sesuai kebutuhan riil masing-masing Desa. Setidaknya fungsi dan keberadaan mereka dapat lebih maksimal, terutama dalam hal kebutuhan pengetahuan teknis yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa. Pada tahun 2025, tidak terdapat retur atas SP2D pencairan dana desa.

Sampai dengan periode Triwulan II 2025, diproyeksikan semua TKD akan tersalurkan 100% sampai dengan 31 Desember 2025.Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini KPPN Manna jauh lebih efektif, dikarenakan jarak lebih dekat apabila dibandingkan dengan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Srategi komunikasi dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN Manna yang semula berupa kegiatan tatap muka, diubah menjadi komunikasi melalui telepon dan whatsapp group, dan dilengkapi dengan virtual meeting melalui aplikasi Zoom. Selama Semester I Tahun 2025 KPPN Manna telah melakukan Focus Grup Discussion (FGD) Penyaluran Dana Desa dan Penyaluran DAK Fisik, WhatsApp Grup, sarana telepon dan Email dalam penyampaian informasi dan penyelesaian masalah yang timbul. Korespondensi surat juga dilakukan oleh KPPN Manna kepada Pemda dan BPMD dalam rangka mendorong percepatan pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2025.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Sampai dengan Triwulan II sudah terdapat 7 retur SP2D pada penyaluran Tunjangan Profesi Guru yang diakibatkan oleh terdapat perubahan data supplier.
2. Sampai dengan akhir Triwulan II 2025, baru Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang sudah menyalurkan DAK Fisik.
3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara on paper review (reviu dokumen) serta data - data yang ada di aplikasi yang OMSPAN, SAKTI dan aplikasi lainnya, secara off site review via komunikasi telepon dan whatsapp group.
4. Pergantian operator pada OPD yang tidak disertai transfer knowledge menyebabkan terhambatnya input data pada aplikasi OMSPAN.

Saran

1. Pengelolaan Dana Desa diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhindar dari masalah hukum yang mengakibatkan penyaluran dana desa tidak terealisasi.
2. Di awal tahun, diharapkan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan koordinasi terkait rencana kegiatan, kontrak dan penyaluran DAK Fisik sehingga mempercepat penyaluran DAK Fisik.
3. Pemerintah Desa diharapkan segera membuat peraturan desa tentang penerima BLT, sehingga dapat mengajukan permohonan penyaluran dana desa tahap I agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. Setiap pada perubahan rekening, diharapkan untuk berkoordinasi ke KPPN terlebih dahulu, sehingga terhindar dari retur.
5. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Pemda terkait dengan pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa, memperhatikan bahwa perputaran pegawai internal Pemda dan unit didalamnya juga berpengaruh pada kelangsungan pengelolaan penyaluran DAK Fisik/Dana Desa.
6. Peran APIP dalam mendukung akuntabilitas penyaluran dapat lebih ditingkatkan, selain reviu yang dihasilkan menjadi filter sekaligus sebagai prasyarat penyaluran, juga dapat berperan lebih dalam bimbingan bagi OPD baik di tahap perencanaan maupun pengawasan.