Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada wilayah kerja KPPN Mataram menunjukkan dinamika yang khas dalam pengelolaan fiskal nasional. Setelah pada Semester I realisasi belanja belum mencapai setengah dari pagu yang ditetapkan, perkembangan pada Semester II memperlihatkan akselerasi pelaksanaan anggaran seiring dengan selesainya berbagai penyesuaian kebijakan, administratif, dan teknis. Kondisi ini mencerminkan bahwa realisasi belanja APBN tidak semata-mata dinilai dari kecepatan penyerapan, tetapi juga dari kualitas dan ketepatan penggunaannya.

Wilayah kerja KPPN Mataram yang meliputi Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara pada TA 2025 mengelola pagu belanja yang cukup signifikan, terdiri dari belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) serta Transfer ke Daerah (TKD). Komposisi anggaran tersebut menempatkan TKD sebagai porsi terbesar, sementara belanja K/L berperan penting dalam mendukung layanan publik dan pembangunan fisik di daerah.

Data Realisasi Belanja bulan Januari s.d. Desember (dalam ribuan)

Sumber: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)

Dinamika Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Pada paruh pertama tahun 2025, realisasi belanja APBN relatif lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terutama terjadi pada belanja K/L, khususnya belanja barang dan belanja modal. Sementara itu, realisasi belanja pegawai dan TKD cenderung lebih stabil karena bersifat rutin dan berbasis formula.

Memasuki Semester II TA 2025, realisasi belanja mulai mengalami percepatan. Hal ini sejalan dengan dibukanya kembali sebagian anggaran yang sebelumnya diblokir serta meningkatnya kesiapan satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan. Dengan demikian, realisasi belanja secara kumulatif hingga akhir tahun anggaran diproyeksikan bergerak lebih optimal dibandingkan capaian Semester I.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi pola realisasi belanja TA 2025 adalah kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini menekankan penajaman prioritas belanja dengan mengurangi atau menunda pengeluaran yang dinilai kurang mendesak, khususnya pada belanja barang dan belanja modal tertentu.

Di lingkungan satuan kerja K/L lingkup KPPN Mataram, efisiensi berdampak pada penurunan alokasi belanja barang secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara belanja modal mengalami penyesuaian melalui mekanisme pemblokiran anggaran. Pemblokiran tersebut bersifat sementara dan dimaksudkan untuk menjaga kehati-hatian fiskal serta memastikan bahwa belanja negara benar-benar diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat maksimal.

Optimalisasi Belanja terhadap output dan outcome pada Semester II

Proses pembukaan blokir anggaran yang mulai dilakukan sejak Triwulan II TA 2025 menjadi faktor pendorong percepatan realisasi belanja pada Semester II. Belanja modal, yang pada awal tahun realisasinya relatif rendah, mulai terealisasi seiring dengan kesiapan dokumen pengadaan dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya realisasi pada awal tahun bukan disebabkan oleh lemahnya kinerja satuan kerja, melainkan oleh tahapan kebijakan dan administrasi yang harus dipenuhi.

Secara historis, pola realisasi belanja APBN memang cenderung meningkat pada paruh kedua tahun anggaran. Oleh karena itu, realisasi belanja Semester II TA 2025 dan akumulasi satu tahun anggaran perlu dilihat sebagai satu kesatuan siklus pelaksanaan anggaran, bukan dinilai secara parsial berdasarkan capaian Semester I semata.

Lebih penting dari sekadar angka realisasi adalah kualitas belanja APBN dalam menghasilkan output dan outcome. Pada TA 2025, kebijakan efisiensi mendorong satuan kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Output yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berupa serapan anggaran, tetapi juga layanan publik, infrastruktur, dan program pemerintah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Dari sisi outcome, belanja negara yang lebih terarah diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penajaman belanja pada program prioritas mendukung stabilitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan ini, belanja negara berfungsi tidak hanya sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Strategi Fiskal

Selain faktor efisiensi, pemerintah pada TA 2025 juga menerapkan kebijakan fiskal yang lebih berhati-hati dalam merespons ketidakpastian global. Ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika suku bunga global mendorong pemerintah untuk mengelola belanja secara lebih konservatif. Penahanan sementara terhadap sebagian belanja K/L yang non-prioritas merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal dan ketahanan keuangan negara.

Secara keseluruhan, realisasi belanja APBN Tahun Anggaran 2025, baik dilihat pada Semester II maupun secara kumulatif satu tahun anggaran, mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan antara percepatan belanja dan peningkatan kualitas pengeluaran negara. Realisasi yang sempat rendah pada awal tahun bukanlah indikasi kegagalan, melainkan bagian dari strategi pengelolaan anggaran yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dengan penguatan koordinasi, percepatan pelaksanaan program di Semester II, serta fokus pada output dan outcome, belanja APBN TA 2025 diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola secara optimal, belanja negara tidak hanya menjadi angka dalam laporan keuangan, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.

Penulis: Try Ainun Rafik / PTPN Mahir KPPN Mataram