Kamis (8/10) KPPN Mataram selenggarakan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan peserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) Satuan Kerja lingkup pembayaran KPPN Mataram. Bertindak selaku Pembawa acara Sdri. Aisyah Nurhidayati, sedangkan Narasumber masing-masing Sdr. Benny (Pengeluaran Negara) Sdri. Alfin Rachmawati (Penerimaan Negara) dan Sdr. Bagus Sukarno Putra (Akuntansi dan Pelaporan). Dari Kanwil DJPb Provinsi NTB turut berpartisipasi sebagai narasumber adalah Kepala Bidang PPA I Bapak Alim Afifi. Kepala KPPN Mataram, Bapak Joko Maryono dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan KPPN dan Satker memiliki pemahaman yang sama terkait langkah-langkah akhir tahun sehingga nantinya tidak ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut beliau menekankan, apabila segala ketentuan dalam peraturan ini diikuti dan ditaati, niscaya pelaksanaannya dijamin akan menjadi lebih mudah, tertib dan lancar.
Dari sisi pengeluaran, Sdr. Benny dalam penjelasannya menekankan tentang ketentuan penyelesaian UP/TUP termasuk batas akhir penyetoran sisanya, ketentuan pendaftaran kontrak dan penyelesaian SPM-LS Kontraktual khususnya yang menggunakan Jaminan Bank, serta menekankan agar Satker tidak sungkan dan segan berkoordinasi dengan KPPN demi kelancaran pencairan anggaran di akhir tahun anggaran 2020 ini. Dari sisi penerimaan, Sdri. Alfin Rachmawati dalam pemaparannya menjelaskan pentingnya menyetorkan penerimaan negara sesegera mungkin termasuk penyetoran sisa UP/TUP secara tepat waktu. Disamping itu, Sdri. Alfin Rachmawati juga menyampaikan bahwa pada akhir tahun ini, Satker juga akan menerapkan Virtual Account (VA), dimana rekening induk dikelola oleh masing-masing Eselon I. Dengan adanya VA, diharapkan dapat mengurangi idle cash dan dapat memaksimalkan remunerasi K/L. Dari sisi akuntansi dan pelaporan, Sdr. Bagus Sukarno Putra menyampaikan time line penyampaian LPJ Bendahara, periode rekonsiliasi serta penyampaian Laporan Keuangan TA 2020 serta menyampaikan hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menjaga keandalan Laporan Keuangan TA 2020.
Sementara itu, Bapak Alim Afifi selaku narasumber dari Kanwil DJPb Provinsi NTB menambahkan tentang pentingnya pengisian capaian output sebagai komponen penilaian kinerja Satuan Kerja, menyampaikan ketentuan batas akhir penerimaan revisi, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh Satuan Kerja demi kelancaran pelaksanaan anggaran TA 2020.
Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar, para peserta mengikuti pemaparan dari narasumber dengan antusias dan turut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Semoga diadakannya kegiatan sosialisasi ini dapat memperlancar pelaksanaan anggaran pada akhir serta dapat menjaga keandalan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2020.
