Mataram, 2026 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada satuan kerja (satker) melalui penyaluran gaji ke-13 Tahun 2026 yang berjalan dengan lancar, tertib, dan tepat waktu. Proses pembayaran ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, khususnya menjelang tahun ajaran baru pendidikan.
Sejak awal periode pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji ke-13 yang dimulai tanggal 22 Mei 2026, KPPN Mataram telah aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh satker di wilayah kerjanya. Langkah ini terbukti efektif dalam meminimalkan kesalahan administrasi serta mempercepat proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Kepala KPPN Mataram menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 tahun ini berlangsung sangat baik. “Kami bersyukur seluruh tahapan dapat dilaksanakan dengan optimal. Dengan target 33 satker pada 40.808 penerima atau sebesar 178 miliar rupiah maka koordinasi yang solid antara KPPN dan satker menjadi kunci kelancaran penyaluran gaji ke-13 tahun 2026,” ujarnya.
Selain itu, pemanfaatan sistem digital melalui aplikasi SAKTI dan My-Intress juga berperan besar dalam mempercepat proses layanan. Dengan sistem yang terintegrasi, satker dapat mengajukan SPM secara lebih akurat dan efisien, sementara KPPN dapat melakukan verifikasi dan penerbitan SP2D dalam waktu yang lebih singkat.
Data internal menunjukkan bahwa sebagian besar satker telah mengajukan SPM gaji ke-13 sejak hari-hari awal pembukaan layanan. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kesiapan satker dalam memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku. Tidak hanya itu, tingkat retur juga tercatat sangat rendah, menunjukkan kualitas pengajuan yang semakin baik.
Pembayaran gaji ke-13 ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi para aparatur sipil negara dan pensiunan, tetapi juga bagi perekonomian daerah. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, sektor perdagangan dan jasa di wilayah Nusa Tenggara Barat diprediksi turut terdorong.
Ke depan, KPPN Mataram berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan prinsip PANTAS (Profesional, Akuntabel, Nyaman, Transparan, Aman, Sempurna) dan tanpa biaya.

Bertempat di Aula Mandalika KPPN Mataram telah diselenggarakan UKOM Perpindahan Jabatan dari Jabatan Lain ke dalam JF PKAPBN dan APKAPBN Periode I tahun 2026 pada tanggal 21 - 22 April 2026. Diikuti oleh 67 peserta, kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Uji Kompetensi dalam rangka Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode I Tahun 2026. 

Materi Uji Kompetensi yang akan dilaksanakan adalah materi uji kompetensi teknis dan materi uji kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai Pengumuman Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor PENG-14/PB.7/2026 tentang Penetapan Peserta Uji Kompetensi Dalam Rangka Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode I Tahun 2026.

Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Fungsional di Bidang Perbendaharaan Negara yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SKJ.18 Tahun 2023 dan SKJ.19 Tahun 2023. Unit Penyelenggara Uji Kompetensi tidak memungut biaya (gratis) terhadap seluruh proses penyelenggaraan Uji Kompetensi dan tidak menanggung biaya perjalanan dinas peserta Uji Kompetensi.

Mataram, 4 Februari 2026 bertempat di Aula Mandalika KPPN Mataram sekitar 200 orang yang terdiri dari para Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Perbendaharaan lingkup Satuan Kerja di lingkungan KPPN Mataram menghadiri kegiatan Treasury Awards, Sosialisasi Strategi Pelaksanaan Anggaran dan Stakeholders Day 2026 yang diselenggarakan oleh KPPN Mataram. Kegiatan ini merupakan upaya KPPN Mataram dalam meningkatkan koordinasi bersama para pejabat perbendaharaan Satker dalam rangka pelaksanaan anggaran yang optimal di wilayah bayar KPPN Mataram di tahun 2026. Selain itu, pada kesempatan ini KPPN Mataram memberikan apresiasi kepada beberapa Satker terpilih yang telah menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang Sangat Baik di tahun 2025 dalam tajuk "Treasury Awards". 

Kepala KPPN Mataram, Bapak Choirul Anam dalam sambutan pertama menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ibu Kakanwil DJPb Propinsi NTB serta para hadirin yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa untuk hadir secara langsung dan merupakan bukti nyata komitmen dalam memperkuat sinergi pengawalan APBN. Disampaikan di tahun 2025 dinamika pelaksanaan anggaran begitu luar biasa. Terkait Pagu dan Realisasi, di tahun 2025 telah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pagu semula sebesar 7,38 Triliun (2024) menjadi 6,26 T (2025) atau  berkurang sebesar 15,2%. Sementara untuk realisasi anggaran satker, di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,3% dari tahun 2024. Berangkat dari kondisi ini, Pak Choi mengajak seluruh Satker untuk meningkatkan kinerja di di tahun 2026 agar lebih baik lagi. Dan ia mengingatkan juga untuk menghindari penumpukan belanja di akhir tahun (end-year spike). "Realisasi yang berkualitas adalah realisasi yang sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun." paparnya.

Pada kesempatan ini dibeberkan juga terkait Penyelesaian SPM, dimana data menunjukkan bahwa di tahun 2025 terjadi penurunan jumlah SPM sebesar 9,7% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penolakan SPM telah mengalami penurunan sebesar 1,49% dari tahun 2024. Ini menunjukkan proses SPM satker sedikit membaik dibanding tahun sebelumnya. Namun untuk Retur SP2D terjadi lonjakan sebesar 42,47% di tahun 2025. Artinya, tingkat ketelitian satker dalam pencantuman nomor rekening masih perlu ditingkatkan, atau masih adanya penggunaan rekening yang sudah tidak aktif oleh satker. Atas kondisi ini, ditekankan pentingnya akurasi dalam memproses SPM.

"KPPN terus berkomitmen mempercepat layanan melalui digitalisasi, namun kami memohon kerja sama Bapak/Ibu untuk memastikan dokumen pendukung telah lengkap sebelum diajukan, guna meminimalisir retur atau penolakan." imbuhnya.

Kemudian Pak Choi menyampaikan terkait dengan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang menurutnya bukan sekadar angka, melainkan cerminan tata kelola keuangan yang akuntabel. Fokus untuk tahun 2026 ini adalah pada tiga aspek utama: Kualitas Perencanaan, Kualitas Pelaksanaan, dan Kualitas Hasil.  Diminta seluruh Satker memberikan perhatian khusus pada Deviasi Halaman III DIPA, percepatan penyelesaian tagihan dan capaian output.

Melangkah di Tahun Anggaran 2026, berikut adalah Langkah-Langkah Strategis yang perlu di tempuh oleh Satker dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran:

1. Akselerasi Pengadaan Barang/Jasa:Lakukan proses lelang lebih awal (Pra-DIPA) agar kontrak dapat ditandatangani segera setelah tahun anggaran dimulai.
2. Disiplin Rencana Penarikan Dana (RPD):Pastikan jadwal kegiatan sinkron dengan Halaman III DIPA untuk menjaga likuiditas kas negara.
3. Modernisasi Pembayaran:Tingkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Digipay untuk mendukung efisiensi dan transparansi.

Melalui momentum Treasury Award dan Stakeholders Day ini, Pak Choi juga mengajak semua yang hadir untuk menjaga integritas. Ia menyampaikan bahwa "Seluruh layanan di KPPN Mataram adalah Rp0,- alias tanpa biaya. Jika Bapak/Ibu menemukan indikasi pelanggaran, silakan sampaikan melalui Saluran Pengaduan Resmi Kemenkeu." 

Setelah sambutan oleh Kepala KPPN Mataram, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Ratih Hapsari Kusumawardani yang sekaligus membuka kegiatan hari ini. 

Treasury Awards KPPN Mataram kali ini memberikan penghargaan kepada beberapa Satker yang terpilih dalam beberapa kategori yaitu:

Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran terbaik 

Kategori Pagu Kecil
Terbaik III: Pengadilan Tata Usaha Negata Mataram
Terbaik II: Badan Narkotika Nasional Kota Mataram
Terbaik I: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Kategori Pagu Sedang
Terbaik III: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat
Terbaik II: Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda NTB
Terbaik I: Inspektorat Pengawasan Daerah Polda NTB

Kategori Pagu Besar
Terbaik III: Polres Lombok Barat
Terbaik II: Polres Lombok Tengah
Terbaik I: Polres Kota Mataram

Satuan Kerja dengan capaian kinerja Most Improved, yaitu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram

Dilanjutkan dengan Satuan Kerja dengan Implementasi Digitalisasi Pembayaran Terbaik:

Kategori Transaksi KKP Tertinggi:
Terbaik III: Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Terbaik II: Politeknik Pariwisata Lombok
Terbaik I: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kategori Transaksi CMS Tertinggi:
Terbaik III: TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat
Terbaik II: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
Terbaik I: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Kategori Transaksi Digipay Satu Tertinggi:
Terbaik III: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat
Terbaik II: Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Mataram
Terbaik I: Polres Kota Mataram

Terakhir, kepada Pemda dengan kinerja penyaluran transfer ke daerah terbaik:
Terbaik III: Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Terbaik II: Pemerintah Kota Mataram
Terbaik I: Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara

Setelah pemberian penghargaan dilanjutkan dengan penyampaian MANDALIKA bulan Januari 2026 oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Bapak Dandung Wuryanto yang dikesempatan ini menyampaikan beberapa hal terkait Nilai IKPA Satuan Kerja Mitra KPPN Mataram s.d. Bulan Januari 2026, jumlah retur SP2D Bulan Januari 2026, hasil implementasi Digital Payment dan Marketplace Bulan Januari 2026, dan jumlah Layanan Konsultasi Stakeholder Bulan Januari 2026 yang mencapai 2067 total layanan, yang terdiri dari 582 Layanan Tatap Muka (offline), 1046 layanan tiket HAI CSO KPPN MATARAM dan 439 layanan konsultasi via MS Teams (online).

Sebagai penutup kegiatan disampaikan sosialisasi mengenai mekanisme Revisi Anggaran yang dibawakan oleh Bapak Alif, Kepala Seksi PPA I Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Refreshment IKPA yang dibawakan oleh Bapak Try Ainun Rafik, PTPN Mahir KPPN Mataram.

Jumat tanggal 30 Januari 2025 bertempat di Ruang Kolaborasi KPPN Mataram bersamaan dengan Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Internalisasi Peta Strategi Organisasi Tahun 2026 pada KPPN Mataram. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka keberlanjutan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026 di lingkungan KPPN Mataram. Sebagai langkah-langkah penguatan integritas dan meningkatkan komitmen bersama oleh seluruh pejabat/pegawai dan PPNPN sehingga terbangun lingkungan Zona Integritas di KPPN Mataram. Seluruh pejabat, pegawai dan PPNPN menghadiri kegiatan tersebut dan Kepala KPPN Mataram, Bapak Choirul Anam pada kesempatan ini menyampaikan arahan kepada seluruh pejabat/pegawai dan PPNPN di lingkungan KPPN Mataram yang hadir terkait dengan komitmen setiap individu untuk tetap menjaga integritas, disiplin dan menjaga diri dan lingkungan dari godaan tindakan praktik korupsi, gratifikasi yang melanggar nilai integritas, kode etik dan disiplin pegawai. Seluruh pegawai dan PPNPN diminta untuk terus menjaga integritas dalam setiap perilaku khususnya di lingkungan KPPN Mataram. Pada kesempatan ini ditegaskan bahwa tidak ada tempat untuk orang-orang yang tidak berintegritas di KPPN Mataram. Adapun komitmen bersama pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang ditandatangani isinya adalah seluruh pejabat/pegawai dan PPNPN KPPN Mataram berkomitmen untuk:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten pada unit kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram;
2. Menjunjung tinggi integritas Aparatur Sipil Negara di unit kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram;
3. Menolak adanya praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan dalam bentuk apapun dan melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada unit kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram;
4. Turut secara aktif untuk melapor setiap dugaan penerimaan suap, gratifikasi dan pemerasan melalui aplikasi Whistle Blowing System (WISE) Kementerian Keuangan, Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan (SIPANDU) dan Unit Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram;
5. Menghindari adanya benturan kepentingan di unit kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram;
6. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di unit kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram;
7. Mendorong kualitas pelayanan publik di unit kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram; dan
8. Mewajibkan semua Aparatur Sipil Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram untuk menandatangani Pakta Integritas.

Mataram, 20 Januari 2026. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik danPeraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Untuk mengetahui kualitas pelayanan di KPPN Mataram sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Hasil SKM diharapkan dapat memberikan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Metode pengukuran dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/pengguna layanan sehingga didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh KPPN Mataram Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Untuk periode triwulan IV tahun 2025, Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui kuisioner yang disampaikan dengan surat kepala KPPN Mataram Nomor: S-1866/KPN.2301/2025 Tanggal 19 Desember 2025 Hal: Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPPN Mataram Triwulan IV Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 68 (enam puluh delapan) orang responden dengan hasil IKM Unit Layanan sebesar 3,8993 skala 4 equivalen 4,8742 skala 5 dengan nilai 97,4837 (A atau Sangat Baik) dan rincian sebagai berikut:

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan KPPN Mataram dapat dilihat melalui grafik berikut:

Kamis, 18 Desember 2025 bertempat di Aula Mandalika KPPN Mataram telah diselenggarakan kegiatan FGD Pengisian Capaian Output Dalam Rangka Optimalisasi Nilai IKPA TA 2025 dengan mengundang beberapa Satuan Kerja di lingkungan KPPN Mataram yang masih memiliki nilai rendah pada komponen Capaian Output penilaian IKPA tahun 2025. Dibuka oleh Kepala KPPN Mataram, Bapak Choirul Anam yang pada sambutannya menyampaikan pentingnya penilaian IKPA pada Satuan Kerja sebagai indikator kinerja pelaksanaan anggaran APBN. Untuk diketahui capaian nilai IKPA tingkat Kuasa BUN KPPN sampai dengan bulan November 2025 mencapai 97,59 dan sebagaimana yang diketahui indikator-indikator dari komponen nilai IKPA yang terdiri dari Kualitas Perencanaan Anggaran (Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIAP), Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP-TUP), dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output) dalam rangka optimalisasi nilai IKPA pada Satuan Kerja yang masih meraih nilai kurang maupun cukup, salah satu yang dapat dioptimalkan adalah nilai pada indikator komponen Capaian Output. Tentunya diharapkan kepada Satuan Kerja tetap memperhatikan kualitas perencanaan dan kualitas pelaksanaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja. 

Bapak Choirul Anam berharap kepada para Satuan Kerja terus meningkatkan capaian nilai IKPA yang menunjukkan tidak hanya ketertiban dalam proses eksekusi belanja APBN namun juga kedisiplinan dan efisiensi yang efektif dalam pelaksanaan anggaran di tingkat Satuan Kerja.

Selanjutnya, kegiatan FGD dipandu oleh Pejabat Fungsional Pembinan Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Mataram Sdr. Kadek Michael Andrew Suartana yang memandu para petugas Satuan Kerja yang diundang dalam pengisian capaian output untuk komponen nilai IKPA tahun 2025. 

Sosialisasi Antikorupsi dalam rangka HAKORDIA 2025 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 melalui daring di Teams Meeting Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selaku narasumber adalah Ahmad Fatkhur, S.E., M.M., (PAKSI) Penyuluh Antikorupsi Kementerian Keuangan yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi NTB, KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTB, Kanwil DJPb Provinsi Bali dan stakeholder eksternal yang ikut serta diantaranya Kantor Bea Cukai Mataram, BPKP Perwakilan NTB, BKAD Kota Bima, BPKAD Kabupaten Lombok Barat, IPDN Kampus NTB dan lainnya.

Diawali oleh sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB yang sekaligus membuka acara sosialisasi, Ibu Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas peran serta seluruh yang hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan sosialisasi antikorupsi dalam rangka HAKORDIA 2025 ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kembali tentang pencegahan korupsi dan penegakan integritas di lingkungan kerja sebagaimana tema yang dihadirkan tahun ini adalah "Satukan Aksi Basmi Korupsi". Beliau juga kembali menegaskan bahwa seluruh pejabat dan pegawai di di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi NTB, KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi NTB terus berkomitmen untuk menegakkan integritas dan dalam pemberian layanan adalah tanpa biaya, dan bagi satker atau stakeholder yang menemukan adanya praktik-praktik suap/gratifikasi/pungli agar tidak takut dan ragu melaporkannya melalui saluran Wise.Kemenkeu.Go.Id atau saluran-saluran pengaduan yang telah disediakan setiap unit maupun melalui aplikasi GOL KPK.

Selanjutnya, narasumber bapak Ahmad Fatkhur menyampaikan materi dengan judul "Satukan Aksi Basmi Korupsi, Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa". Disampaikan oleh narasumber tentang betapa bahayanya tindakan korupsi yang memiliki dampak sangat luas diantaranya Dampak Ekonomi, Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, Dampak terhadap kesehatan masyarakat, Dampak birokrasi pemerintahan, Dampak terhadap politik dan demokrasi, Dampak terhadap penegakan hukum, Dampak terhadap pertahanan dan keamanan dan Dampak terhadap lingkungan. Kemudian disampaikan tiga referensi pengukuran tingkat korupsi yaitu IPK, IPAK dan SPI. Dijelaskan tentang fenomena gunung es pada perilaku korupsi yang terdiri dari:

•  Grand Corruption adalah penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang;
•  Corruptive Behavior yang merupakan manipulasi kebijakan , institusi dan aturan prosedur oleh para pengambil keputusan yang menyalahgunakan posisinya untuk mempertahankan kekuasaan, status dan kekayaannya; dan
•  Petty Corruption yaitu penyalahgunaan oleh pejabat publik dalam interaksi mereka dengan warga biasa di kehidupan sehari-hari.

Narasumber kemudian menyampaikan beberapa penyebab korupsi dan tentang Fraud Triangle dimana fraud terjadi karena 3 faktor yaitu kesempatan, tekanan dan rasionalisasi. Selanjutnya dibeberkan strategi-strategi pemberantasan korupsi oleh KPK yang diantaranya By Education yaitu dengan membangun nilai, By Prevention yaitu dengan perbaikan sistem, By Enforcement yaitu dengan pemberian efek jera dan ditambah Public Participation yaitu dengan mengaktifkan partisipasi masyarakat. Adapun peran serta masyarakat dalam membangun gerakan antikorupsi adalah:

•  Sadar dan taat hukum;
•  Mengingatkan orang-orang di sekitar;
•  Melakukan riset dan aplikasi keilmuan;
•  Gabung komunitas antikorupsi;
•  Monitoring pemerintah; dan
•  Whistleblowing atau melaporkan.

Sebagaimana tema kegiatan sosialisasi kali ini “membiasakan yang benar” dapat dilakukan dengan mencontoh tokoh-tokoh antikorupsi dan bisa juga dilakukan melalui ikut menjadi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) melalui sertifikasi profesi sektor antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK. Adapun manfaat menjadi penyuluh antikorupsi untuk individu antara lain Memiliki pengakuan kompetensi sesuai standar nasional di bidang antikorupsi, Meningkatkan jaringan/relasi antikorupsi di daerah hingga seluruh Indonesia dan Meningkatkan kompetensi manajemen sosial kultural (kompetensi integritas) minimal di level 2.

Sebagai penutup pemaparan materi disampaikan tentang integritas yang secara harfiah berarti keselaranan pikiran, perkataan dan perbuatan dengan standar norma/ hukum/ nilai yang berlaku/ sesuai hati nurani. Membiasakan yang benar dapat pula dilakukan melalui penerapan 9 nilai antikorupsi yaitu Jujur, Mandiri, Tanggungjawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil dan Kerja keras. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi yang dilakukan oleh peserta sosialisasi dan narasumber.