Penerapan kewajiban sertifikasi kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) per 1 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola pelaksanaan anggaran. Kebijakan ini tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan aspek administratif, tetapi juga sebagai upaya sistematis dalam memastikan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan negara.

Namun demikian, dalam masa awal implementasi, pemerintah juga memberikan ruang penyesuaian berupa dispensasi pemenuhan sertifikasi hingga 30 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi jembatan penting agar satuan kerja memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi persyaratan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan anggaran.

Dalam konteks tersebut, peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi semakin strategis, khususnya dalam fungsi pembinaan kepada satuan kerja.

Dari Kepatuhan Menuju Kualitas

Selama ini, pembinaan satker seringkali berfokus pada aspek kepatuhan terhadap regulasi, seperti ketepatan penyampaian SPM, kelengkapan dokumen, hingga kesesuaian akun. Namun dengan adanya kewajiban sertifikasi, arah pembinaan mulai bergeser.

Fokus tidak lagi semata pada “benar atau salah”, tetapi pada “mampu atau tidak mampu”.

PPK dan PPSPM yang tersertifikasi diharapkan tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga memiliki:

• kemampuan analisis dalam pengambilan keputusan,
• pemahaman risiko dalam pelaksanaan anggaran,
• serta profesionalisme dalam menjalankan kewenangan.

Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan KPPN ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas kompetensi, bukan sekadar perbaikan kesalahan administratif.

Dispensasi sebagai Momentum, Bukan Penundaan

Adanya dispensasi hingga 30 Juni 2026 tidak seharusnya dimaknai sebagai ruang untuk menunda pemenuhan kewajiban. Sebaliknya, periode ini perlu dimanfaatkan sebagai momentum percepatan.

Dalam perspektif pembinaan, KPPN perlu mendorong agar satuan kerja:

• segera mengidentifikasi PPK dan PPSPM yang belum tersertifikasi,
• menyusun rencana pemenuhan sertifikasi,
• serta memastikan proses sertifikasi dilakukan sebelum batas akhir dispensasi.

Pendekatan ini penting agar tidak terjadi penumpukan kebutuhan sertifikasi di akhir periode, yang justru berpotensi menimbulkan kendala administratif maupun operasional.

Pemetaan dan Mitigasi Risiko oleh KPPN

Dalam implementasinya, tidak semua satker berada pada tingkat kesiapan yang sama. Oleh karena itu, KPPN perlu melakukan langkah proaktif melalui:

• Pemetaan tingkat sertifikasi PPK dan PPSPM pada satker binaan,
• Identifikasi satker berisiko, khususnya yang belum memiliki pejabat tersertifikasi,
• Prioritisasi pembinaan bagi satker dengan tingkat kesiapan rendah.

Pendekatan ini menjadi semakin penting dalam masa dispensasi, agar waktu yang tersedia benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

Strategi Pembinaan yang Adaptif

Dalam menghadapi dinamika tersebut, strategi pembinaan satker perlu lebih adaptif dan kontekstual, antara lain melalui:

• Sosialisasi yang tepat sasaran, tidak hanya menyampaikan kewajiban, tetapi juga urgensi sertifikasi,
• Pendampingan langsung, terutama bagi satker yang mengalami kendala dalam proses sertifikasi,
• Penguatan komunikasi dua arah, sehingga KPPN tidak hanya menjadi penyampai kebijakan, tetapi juga fasilitator solusi,
• Berbagi praktik baik (best practice) dari satker yang telah berhasil memenuhi kewajiban sertifikasi.

Dengan pendekatan ini, pembinaan tidak lagi bersifat satu arah, melainkan menjadi proses kolaboratif.

Membangun Budaya Profesionalisme

Lebih jauh, kewajiban sertifikasi ini seharusnya menjadi pintu masuk dalam membangun budaya profesionalisme di lingkungan pengelolaan keuangan negara. Sertifikat kompetensi bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi awal.

KPPN bersama satker perlu mendorong agar:

• kompetensi terus diperbarui,
• integritas tetap dijaga,
• dan kualitas pelaksanaan anggaran terus ditingkatkan.

Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada meningkatnya kualitas belanja negara, yang pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penutup

Kewajiban sertifikasi PPK dan PPSPM per 1 Januari 2026 merupakan langkah strategis dalam reformasi pengelolaan keuangan negara. Dukungan kebijakan berupa dispensasi hingga 30 Juni 2026 memberikan ruang adaptasi yang penting, namun sekaligus menuntut kesiapan dan respons cepat dari seluruh satuan kerja.

Melalui pembinaan yang terarah, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi, KPPN diharapkan mampu mengawal implementasi kebijakan ini secara optimal, sehingga tidak hanya memenuhi ketentuan, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.

Ditulis oleh Maulana RIska Irianto

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir