Merauke, 30 April 2026 - Pemerintah kini resmi menerapkan sistem baru penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dilakukan setiap bulan dan langsung ke rekening penerima. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Regulasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada tata kelola keuangan, tetapi juga langsung dirasakan oleh para guru sebagai penerima manfaat utama.

Sistem Yang Lebih Sederhana

Selama ini, proses pencairan TPG dikenal cukup panjang karena harus melalui beberapa tahapan di tingkat daerah. Kondisi tersebut kerap menyebabkan keterlambatan pencairan, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan ketidakpastian bagi para guru.

Melalui sistem baru, pemerintah memangkas rantai birokrasi tersebut. Dana TPG kini disalurkan langsung dari pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening masing-masing guru.

Adapun mekanisme penyaluran Dana TPG Guru ASN Daerah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);
2. DJPK melakukan verifikasi atas nilai penyaluran berdasarkan data yang diterima dari kementerian teknis;
3. DJPK menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer ke Daerah;
4. KPPN melaksanakan penyaluran dana secara langsung ke rekening guru penerima; dan
5. Pemerintah daerah melakukan pencatatan serta pengesahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan skema ini, proses menjadi:

• Lebih cepat karena jalur distribusi dipersingkat
• Lebih transparan karena alur penyaluran dapat dipantau
• Lebih akuntabel karena meminimalkan potensi penyimpangan

Bagi guru, perubahan ini menjadi angin segar karena hak mereka bisa diterima lebih tepat waktu dan tanpa potongan yang tidak semestinya.

Dari Triwulanan Jadi Bulanan

Salah satu perubahan paling signifikan pada penyaluran TPG di Tahun 2026 adalah pola pencairan. Jika sebelumnya TPG umumnya dibayarkan setiap tiga bulan (triwulan), kini pencairan dilakukan setiap bulan. Kebijakan ini merujuk pada implementasi teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2026 yaitu sesuai surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0800/A.A1/PR.07.05/2026 tanggal 17 Januari 2026, yang mengatur bahwa penyaluran TPG dilakukan secara bulanan.

Dampaknya cukup besar, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi para guru. Dengan pencairan bulanan, guru tidak lagi harus menunggu dalam waktu lama untuk menerima haknya. Selain itu, pola ini juga membantu dalam perencanaan keuangan rumah tangga secara lebih teratur.

Masih Ada Kendala Teknis

Meski sistem sudah jauh lebih baik, bukan berarti tanpa kendala. Salah satu masalah yang masih sering terjadi adalah retur SP2D. Retur terjadi ketika dana yang sudah dicairkan pemerintah tidak dapat masuk ke rekening penerima dan akhirnya dikembalikan oleh bank ke satker penyalur.

Retur ini menyebabkan dana tidak masuk ke rekening guru, meskipun proses penyaluran dari pusat sudah dilakukan. Beberapa penyebab yang paling umum antara lain:

1. Perbedaan nama antara rekening bank dengan data di Dapodik atau SIM PKB
2. Rekening sudah tidak aktif atau telah ditutup
3. Perubahan rekening yang belum dilaporkan ke sekolah
4. Kesalahan penulisan nomor rekening atau kode bank

Masalah ini terlihat sederhana, tetapi berdampak besar karena dapat menghambat pencairan dana.

Peran Guru Jadi Kunci

Dalam sistem baru ini, keberhasilan penyaluran tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada ketelitian masing-masing guru sebagai penerima. Guru diharapkan lebih aktif dalam memastikan data mereka sudah benar dan selalu diperbarui. Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memastikan nama di rekening sesuai dengan identitas resmi
2. Mengecek kembali nomor rekening dan nama bank
3. Segera melaporkan perubahan data kepada operator sekolah
4. Melakukan pengecekan secara berkala

Jika terjadi kesalahan, perbaikan data harus segera dilakukan agar proses penyaluran berikutnya tidak mengalami kendala.

Harapan ke Depan: Lebih Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

Kebijakan penyaluran TPG secara langsung dan bulanan merupakan langkah maju dalam memperbaiki tata kelola keuangan pendidikan di Indonesia. Pemerintah berharap sistem ini dapat memberikan kepastian bagi para guru dalam menerima haknya. Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk guru sebagai penerima manfaat.

Pada akhirnya, satu hal yang menjadi kunci utama adalah validitas data. Karena dalam sistem baru ini berlaku prinsip sederhana: Data benar, rekening aktif, TPG pasti cair.

Merauke, 29 Januari 2026 – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, diperlukan pemahaman yang memadai terkait pengelolaan data pengguna aplikasi SAKTI, penguatan aspek keamanan dan integritas dalam pelaksanaan transaksi. Pengelolaan user SAKTI yang tertib, penggunaan OTP SAKTI dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) tersertifikasi, serta penerapan Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA) menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan pengendalian internal.

Untuk itu, maka diselenggarakan kegiatan Asistensi Aplikasi SAKTI Modul Admin untuk para Admin Satker Mitra KPPN Merauke. Kegiatan ini diselenggarakan secara tatap muka (luring) bertempat di Aula KPPN Merauke. Materi Asistensi disampaikan oleh Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) KPPN Merauke yaitu Maulana Riska Irianto dan Ahmad Wildanul Alief Alfani. Materi-materi yang disampaikan meliputi tata cara pendaftaran, perubahan, dan pengelolaan user SAKTI, aktivasi OTP, penerapan Digital Signature, mapping pengguna, dan penerapan PKIPA.

Dalam pembuka paparannya, PTPN KPPN Merauke, Maulana Riska Irianto menyampaikan bahwa “Admin Satker memiliki peran yang krusial dalam pelaksanaan anggaran. Ia menjadi pihak yang bertanggungjawab mengelola data pribadi pengguna, mengelola data penandatangan, dan melakukan mapping pengguna pada aplikasi SAKTI level Satker. Maka dari itu, penting bagi Admin Satker untuk selalu memperhatikan kesesuaian data pejabat di Satkernya agar seluruh transaksi di aplikasi SAKTI dapat dijaga keabsahannya.”

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 28 sampai dengan 29 Januari 2026 ini diharapkan dapat memperkuat peran KPPN Merauke sebagai mitra Satuan Kerja yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik.

Author: Ly

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus pengupayaan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya pengaitan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini, dimaksudkan untuk pengarahan kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja sebagai salah satu wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPPN Merauke sebagai bagian dari unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2025 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan di KPPN Merauke. Di samping itu, melalui Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Merauke sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

LAKIN 2025 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, laporan kinerja ini diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai KPPN Merauke untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja KPPN Merauke Tahun 2025 dapat diakses pada laman berikut.

Merauke, 31 Maret 2026 - Pelaksanaan APBN haruslah dilaksanakan secara akuntabel serta efektif dan efisien. Instansi pemerintah, sampai ke level unit kerja vertikal di daerah, haruslah mengelola anggaran mereka yang bersumber dari APBN dan tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) petikan untuk mencapai sasaran kinerja semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan APBN.

Untuk memastikan hal itu terwujud, sudah menjadi tugas KPPN Merauke selaku sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah—tepatnya di wilayah Provinsi Papua Selatan. Tentu saja, pelaksanaan  APBN yang akuntabel serta efektif dan efisien tidak dapat diwujudkan sendiri-sendiri, diperlukan kerja sama antara KPPN Merauke dengan seluruh satker mitra kerjanya. Maka dari itu, KPPN Merauke secara rutin mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan digitalisasi pembayaran bersama seluruh satker mitra kerjanya.

Pada tanggal 10 Maret 2026, KPPN Merauke mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta digitalisasi pembayaran secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams dengan mengundang seluruh satker mitranya. Kegiatan tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIT, dengan pembukaan singkat oleh pembawa acara, Rachmat Al Ridha As’ad.

Setelahnya, ada penyampaian press conference kinerja APBN lingkup KPPN Merauke periode Februari 2026 oleh Kepala KPPN Merauke, Pak Asyik Fauzi. Beliau menyampaikan realisasi belanja pemerintah, baik belanja K/L maupun transfer ke daerah dan dana desa, per tanggal 28 Februari 2026. Beliau juga mengigatkan kembali kepada seluruh satker mitra KPPN Merauke yang hadir agar senantiasa meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, yang tercermin dari capaian nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).

Selanjutnya, dilakukan penyampaian materi pokok acara oleh Pak Maulana Riska Irianto, Pejabat Fungsional PTPN KPPN Merauke. Pertama, beliau menyampaikan refreshment pengaturan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Penyampaian materi ini merupakan bentuk tindak lanjut atas pemantauan tematik mandiri proses bisnis pembayaran tunjangan kinerja pegawai K/L yang telah dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN Merauke pada tahun 2025 lalu. Dalam pemantauan tersebut, tidak ditemukan dugaan pelanggaran, termasuk yang terindikasi fraud; tetapi perlu dilakukan refreshment kepada seluruh satker untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam hal pembayaran tunjangan kinerja. Materi yang disampaikan meliputi pengaturan-pengaturan umum sampai pengaturan teknis.

Setelahnya, Pak Maulana Riska Irianto memimpin kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan fokus untuk membahas capaian nilai IKPA satker. Kali ini, kegiatan monitoring dan evaluasi dikhususkan untuk membahas capaian nilai komponen deviasi halaman III DIPA, yang termasuk komponen dengan capaian nilai terkecil. Disampaikan sebaran capaian nilai IKPA komponen deviasi halaman III DIPA sebagai berikut: 82 satker memiliki nilai s.d. 80, 16 satker memiliki nilai di atas 80 s.d. 90, dan 7 satker memiliki nilai di atas 90 s.d. 100. Dalam kegiatan ini, satu per satu satker dipanggil untuk one-on-one meeting untuk dimintai keterangan dan dibantu dicarikan alternatif solusi bagi mereka.

Yang berikutnya, Pak Maulana Riska Irianto beralih ke monitoring dan evaluasi digitalisasi pembayaran. Dalam hal ini, yang menjadi fokus adalah penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP). Kali ini, tidak semua satker yang diajak one-on-one meeting, melainkan hanya satker-satker yang memiliki proporsi UP-KKP (uang persediaan kartu kredit pemerintah). Disampaikan sebaran capaian transaksi satker-satker tersebut: 2 satker sudah melakukan transaksi dan mencapai target, 1 satker sudah bertransaksi tapi belum mencapai target, dan 20 satker belum bertransaksi. Terhadap 20 satker tersebut, dicari kendala yang dialaminya sehingga belum bertransaksi menggunakan UP-KKP.

Setelah semua materi selesai disampaikan, Pak Maulana Riska Irianto menyampaikan kesimpulan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran serta digitalisasi pembayaran di lingkup kerja KPPN Merauke masih perlu ditingkatkan. Diimbau agar satker-satker yang capaian nilai IKPA-nya masih rendah serta yang memiliki proporsi UP-KKP tetapi belum mencapai target transaksi senantiasa berdiskusi dengan KPPN Merauke apabila menghadapi kendala. Kemudian, pembawa acara mengambil kembali kendali acara dan menutup kegiatan.

Merauke, 30 Januari 2026 - Bagi suatu instansi pemerintahan, yang mengemban amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentu langkah pertama yang harus dilakukan agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan maksimal adalah berkomitmen, yaitu berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan publik dengan kualitas terbaik, tidak diskriminatif, serta bersih dari unsur-unsur koruptif. Di KPPN Merauke, komitmen tersebut diwujudkan secara simbolis dalam sasaran kinerja, piagam risiko, serta pakta integritas pegawai yang menjadi pedoman organisasi serta pegawai secara individu dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, KPPN Merauke melakukan kegiatan simbolis penandatanganan sasaran kinerja, piagam risiko, serta pakta integritas, pakta komitmen penerapan pengendalian gratifikasi, serta piagam komitmen bersama pencegahan tindakan pelecehan/kejahatan seksual untuk periode tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula KPPN Merauke dan dihadiri seluruh pegawai KPPN Merauke.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, Rachmat Al Ridha As’ad, yang membuka acara dengan berdoa serta menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.

Setelah itu, Pak Asyik Fauzi, selaku Kepala KPPN Merauke, menyampaikan kata sambutan kepada seluruh pegawai yang hadir. Di dalam sambutannya, beliau menyampaikan pesan agar seluruh pegawai senantiasa menjaga komitmen terhadap integritas dalam bekerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga berpesan bahwa upaya pengendalian gratifikasi dan pencegahan tindakan pelecehan dan/atau kekerasan seksual merupakan usaha bersama seluruh pegawai, tidak bisa jika hanya pimpinan unit atau unit kepatuhan internal saja. Beliau juga berpesan agar pada tahun 2026 ini, seluruh pegawai dapat bekerja dengan maksimal agar capaian kinerja organisasi meningkat daripada tahun sebelumnya, dan tentunya dengan memperhatikan risiko-risiko organisasi yang ada. “Pencapaian sasaran kinerja organisasi harus diselaraskan dengan upaya pengendalian risikonya”, kata beliau.

Kemudian, sebagai pimpinan tertinggi di KPPN Merauke, Bapak Asyik Fauzi menjadi yang pertama menandatangani pakta integritas pegawai, pakta integritas komitmen penerapan pengendalian gratifikasi, dan piagam komitmen bersama pelaksanaan pencegahan tindakan pelecehan/kekerasan seksual di tempat kerja tahun 2026, dengan disaksikan seluruh pejabat pengawas KPPN Merauke. Setelah itu, penandatanganan diikuti oleh seluruh pejabat pengawas dengan disaksikan oleh Kepala KPPN Merauke. Baru kemudian, pejabat fungsional dan pelaksana menandatangani ketiga pakta tersebut secara bergantian sesuai seksi masing-masing, dengan disaksikan oleh masing-masing atasan langsung.

Adapun pelaksanaan penandatanganan sasaran kinerja dilakukan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mencapai kinerja terbaik, baik itu kinerja organisasi maupun kinerja pegawai secara individu. Dengan sasaran kinerja tersebut, diharapkan KPPN Merauke dapat memberikan pelayanan perbendaharaan negara yang berkualitas dan bersih kepada seluruh stakeholder terkait.

Sementara itu, dalam rangka pencapaian kinerja sesuai sasaran kinerja tersebut, KPPN Merauke berkomitmen untuk mengendalikan risiko-risiko organisasi yang relevan yang berkenaan dengan pencapaian kinerja tersebut. Maka dari itu, risiko-risiko organisasi yang relevan tersebut telah dituangkan ke dalam piagam risiko KPPN Merauke tahun 2026 sebagai pedoman pengendalian dan mitigasi risiko bagi KPPN Merauke. Diharapkan dengan pengendalian dan mitigasi risiko yang efektif, pencapaian kinerja organisasi juga dapat meningkat.

Kemudian, sebagai bentuk komitmen pegawai KPPN Merauke  secara individu, dilakukan penandatanganan pakta integritas, pakta komitmen penerapan pengendalian gratifikasi, dan piagam komitmen bersama pencegahan tindakan pelecehan/kejahatan seksual. Penandatanganan pakta-pakta tersebut merupakan bentuk komitmen individu yang menunjukkan bahwa pegawai KPPN Merauke siap bekerja dengan integritas dan tidak koruptif, menolak dan melaporkan gratifikasi, suap, serta pemerasan yang terjadi di lingkungan kerjanya, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok termarjinalkan lainnya.

Maka dari itu, melalui kegiatan seremonial ini, diharapkan seluruh pegawai dapat memaknai kembali nilai-nilai integritas, antikorupsi, serta kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam bekerja.

Author: RaR

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus pengupayaan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya pengaitan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini, dimaksudkan untuk pengarahan kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja sebagai salah satu wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPPN Merauke sebagai bagian dari unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan di KPPN Merauke. Di samping itu, melalui Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Merauke sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

LAKIN 2024 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, laporan kinerja ini diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai KPPN Merauke untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja KPPN Merauke dapat diakses pada laman berikut.