Merauke, 29 Januari 2026 – Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, diperlukan pemahaman yang memadai terkait pengelolaan data pengguna aplikasi SAKTI, penguatan aspek keamanan dan integritas dalam pelaksanaan transaksi. Pengelolaan user SAKTI yang tertib, penggunaan OTP SAKTI dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) tersertifikasi, serta penerapan Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA) menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan pengendalian internal.

Untuk itu, maka diselenggarakan kegiatan Asistensi Aplikasi SAKTI Modul Admin untuk para Admin Satker Mitra KPPN Merauke. Kegiatan ini diselenggarakan secara tatap muka (luring) bertempat di Aula KPPN Merauke. Materi Asistensi disampaikan oleh Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) KPPN Merauke yaitu Maulana Riska Irianto dan Ahmad Wildanul Alief Alfani. Materi-materi yang disampaikan meliputi tata cara pendaftaran, perubahan, dan pengelolaan user SAKTI, aktivasi OTP, penerapan Digital Signature, mapping pengguna, dan penerapan PKIPA.

Dalam pembuka paparannya, PTPN KPPN Merauke, Maulana Riska Irianto menyampaikan bahwa “Admin Satker memiliki peran yang krusial dalam pelaksanaan anggaran. Ia menjadi pihak yang bertanggungjawab mengelola data pribadi pengguna, mengelola data penandatangan, dan melakukan mapping pengguna pada aplikasi SAKTI level Satker. Maka dari itu, penting bagi Admin Satker untuk selalu memperhatikan kesesuaian data pejabat di Satkernya agar seluruh transaksi di aplikasi SAKTI dapat dijaga keabsahannya.”

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 28 sampai dengan 29 Januari 2026 ini diharapkan dapat memperkuat peran KPPN Merauke sebagai mitra Satuan Kerja yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik.

Author: Ly

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus pengupayaan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya pengaitan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini, dimaksudkan untuk pengarahan kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja sebagai salah satu wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPPN Merauke sebagai bagian dari unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2025 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan di KPPN Merauke. Di samping itu, melalui Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Merauke sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

LAKIN 2025 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, laporan kinerja ini diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai KPPN Merauke untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja KPPN Merauke Tahun 2025 dapat diakses pada laman berikut.

Pada 13 November, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Merauke telah melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi yang dihadiri oleh seluruh Pegawai KPPN Merauke. Komitmen ini sebagai bentuk tanggung jawab dan janji setiap individu untuk menjalankan setiap perannya sesuai perundang-undangan dengan tidak melakukan tindak korupsi.

Bapak Asyik Fauzi, Kepala KPPN Tipe A1 Merauke, membuka kegiatan dengan sambutan untuk mengawali pelaksanaan penandatanganan Komitmen Antigratifikasi dan Antikorupsi. Penandatangan Komitmen Antigratifikasi dan Antikorupsi dilakukan menggunakan TTE Eksternal yang diawali oleh Kepala KPPN Merauke dan disaksikan oleh seluruh pegawai. Selanjutnya, penandatangan komitmen diikuti seluruh pegawai dengan saksi Kepala KPPN dan Kepala Seksi/Subbag.

Dalam arahan Kepala KPPN Merauke, beliau menyampaikan bahwa komitmen ini bukan sekedar dokumen namun hal ini merupakan amanat dan janji yang harus selalu diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Merauke, 30 Januari 2026 - Bagi suatu instansi pemerintahan, yang mengemban amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentu langkah pertama yang harus dilakukan agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan maksimal adalah berkomitmen, yaitu berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan publik dengan kualitas terbaik, tidak diskriminatif, serta bersih dari unsur-unsur koruptif. Di KPPN Merauke, komitmen tersebut diwujudkan secara simbolis dalam sasaran kinerja, piagam risiko, serta pakta integritas pegawai yang menjadi pedoman organisasi serta pegawai secara individu dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, KPPN Merauke melakukan kegiatan simbolis penandatanganan sasaran kinerja, piagam risiko, serta pakta integritas, pakta komitmen penerapan pengendalian gratifikasi, serta piagam komitmen bersama pencegahan tindakan pelecehan/kejahatan seksual untuk periode tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula KPPN Merauke dan dihadiri seluruh pegawai KPPN Merauke.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, Rachmat Al Ridha As’ad, yang membuka acara dengan berdoa serta menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.

Setelah itu, Pak Asyik Fauzi, selaku Kepala KPPN Merauke, menyampaikan kata sambutan kepada seluruh pegawai yang hadir. Di dalam sambutannya, beliau menyampaikan pesan agar seluruh pegawai senantiasa menjaga komitmen terhadap integritas dalam bekerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga berpesan bahwa upaya pengendalian gratifikasi dan pencegahan tindakan pelecehan dan/atau kekerasan seksual merupakan usaha bersama seluruh pegawai, tidak bisa jika hanya pimpinan unit atau unit kepatuhan internal saja. Beliau juga berpesan agar pada tahun 2026 ini, seluruh pegawai dapat bekerja dengan maksimal agar capaian kinerja organisasi meningkat daripada tahun sebelumnya, dan tentunya dengan memperhatikan risiko-risiko organisasi yang ada. “Pencapaian sasaran kinerja organisasi harus diselaraskan dengan upaya pengendalian risikonya”, kata beliau.

Kemudian, sebagai pimpinan tertinggi di KPPN Merauke, Bapak Asyik Fauzi menjadi yang pertama menandatangani pakta integritas pegawai, pakta integritas komitmen penerapan pengendalian gratifikasi, dan piagam komitmen bersama pelaksanaan pencegahan tindakan pelecehan/kekerasan seksual di tempat kerja tahun 2026, dengan disaksikan seluruh pejabat pengawas KPPN Merauke. Setelah itu, penandatanganan diikuti oleh seluruh pejabat pengawas dengan disaksikan oleh Kepala KPPN Merauke. Baru kemudian, pejabat fungsional dan pelaksana menandatangani ketiga pakta tersebut secara bergantian sesuai seksi masing-masing, dengan disaksikan oleh masing-masing atasan langsung.

Adapun pelaksanaan penandatanganan sasaran kinerja dilakukan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mencapai kinerja terbaik, baik itu kinerja organisasi maupun kinerja pegawai secara individu. Dengan sasaran kinerja tersebut, diharapkan KPPN Merauke dapat memberikan pelayanan perbendaharaan negara yang berkualitas dan bersih kepada seluruh stakeholder terkait.

Sementara itu, dalam rangka pencapaian kinerja sesuai sasaran kinerja tersebut, KPPN Merauke berkomitmen untuk mengendalikan risiko-risiko organisasi yang relevan yang berkenaan dengan pencapaian kinerja tersebut. Maka dari itu, risiko-risiko organisasi yang relevan tersebut telah dituangkan ke dalam piagam risiko KPPN Merauke tahun 2026 sebagai pedoman pengendalian dan mitigasi risiko bagi KPPN Merauke. Diharapkan dengan pengendalian dan mitigasi risiko yang efektif, pencapaian kinerja organisasi juga dapat meningkat.

Kemudian, sebagai bentuk komitmen pegawai KPPN Merauke  secara individu, dilakukan penandatanganan pakta integritas, pakta komitmen penerapan pengendalian gratifikasi, dan piagam komitmen bersama pencegahan tindakan pelecehan/kejahatan seksual. Penandatanganan pakta-pakta tersebut merupakan bentuk komitmen individu yang menunjukkan bahwa pegawai KPPN Merauke siap bekerja dengan integritas dan tidak koruptif, menolak dan melaporkan gratifikasi, suap, serta pemerasan yang terjadi di lingkungan kerjanya, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok termarjinalkan lainnya.

Maka dari itu, melalui kegiatan seremonial ini, diharapkan seluruh pegawai dapat memaknai kembali nilai-nilai integritas, antikorupsi, serta kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam bekerja.

Author: RaR

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus pengupayaan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya pengaitan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini, dimaksudkan untuk pengarahan kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja sebagai salah satu wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPPN Merauke sebagai bagian dari unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan di KPPN Merauke. Di samping itu, melalui Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Merauke sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

LAKIN 2024 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, laporan kinerja ini diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai KPPN Merauke untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja KPPN Merauke dapat diakses pada laman berikut.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Berikut adalah kiat-kiat agar Capaian IKPA bisa maksimal:

Revisi DIPA

- Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan) untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker/K/L
- Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi
- Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir)

Deviasi Halaman III DIPA

- Menyelenggarakan reviu pelaksanaan kegiatan secara periodik (triwulanan) dan memastikan bahwa keperluan anggaran pelaksanaan kegiatan telah dihitung secara akurat.
- Memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sehingga seluruh perencanaan anggaran dapat terserap secara optimal
- Memanfaatkan 10 hari kerja pertama setiap triwulan untuk mengajukan pemutakhiran halaman III DIPA ke Kanwil DJPB Prov Papua

Penyerapan Anggaran

- Memastikan perencanaan kegiatan dan anggaran telah memperhatikan target triwulanan penyerapan satker
- catatan: pada TW III 2024, target 51 = 75%, 52 = 70%, 53 = 70%
- Melaksanakan belanja satker sesuai dengan perencanaannya sehingga belanja tidak menumpuk pada awal tahun

Belanja Kontraktual

- Mengupayakan proses PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga penandatanganan dan pelaksanaan kegiatan dapat langsung dimulai pada awal tahun
- Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang dimungkinkan dapat ditandatangani dan didaftarkan paling lambat Semester I tahun 2024

Penyelesaian Tagihan

- Memastikan seluruh belanja yang telah diterbitkan BAPP/BASTnya agar di ajukan SPM ke KPPN paling lambat dalam 15 hari kerja
- Selalu melakukan monitoring terhadap jadwal pembayaran pekerjaan yang telah tercantum pada kontrak

Pengelolaan UP-TUP

- Melakukan revolving UP dengan menyampaikan SPM GUP ke KPPN dalam jangka waktu kurang dari satu bulan sejak SP2D GUP terakhir
- Mempercepat proses revolving UP Satker dengan melakukan GUP apabila telah melakukan belanja sebesar 50%+Rp1 pada hari ke 15 sejak SP2D GUP terakhir
- Mengoptimalkan penggunaan TUP supaya tidak ada setoran pengembalian dana.
- Mengutamakan penggunaan UP-KKP untuk belanja perjalanan dinas dan pembelian keperluan sehari-hari perkantoran

Dispensasi SPM

- Memperhatikan tanggal-tanggal penting yang telah ditetapkan pada Perdirjen LLAT pada akhir tahun anggaran
- Menetapkan mitigasi risiko atas penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran

Capaian Output

- Mengisi data capaian output secara disiplin pada 3 hari kerja pertama setiap bulan. Sehingga, satker dapat memanfaatkan 2 hari kerja sisa open period untuk melakukan reviu atas data capaian output melalui OMSPAN
- Melakukan review secara bulanan atas target PCRO dan RVRO Satker untuk dijadikan sebagai acuan pencapaian progress kegiatan pada bulan berikutnya
- Memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan secara tepat waktu supaya PCRO dan RVRO yang telah ditetapkan dapat tercapai