Penilaian yang sebelumnya masih berfokus pada penyerapan anggaran  semata, dengan target penyerapan tertentu telah berhasil dilampaui satuan kerja berarti kinerja pelaksanaan anggarannya telah baik, padahal tidak semudah itu untuk menentukan kinerja pelaksanaan anggaran anggaran satker telah baik. Maka dari itu dibuatlah indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang memperhitungkan seluruh aspek kinerja satuan kerja dalam satu tahun anggaran. IKPA terdiri empat kategori yakni :

1. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran
2. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
3. Kepatuhan Terhadap Regulasi
4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.

Dalam penilaiannya terdiri, IKPA disokong oleh 12 indikator penilaian yakni:

1. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
2. Penyelesaian Tagihan (bobot 20%)
3. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 5%)
4. Data Kontrak (bobot 10%)
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) (bobot 10%)
6. Revisi DIPA (bobot 5%)
7. Pengembalian/Kesalahan SPM (bobot 5%)
8. Retur SP2D (bobot 5%)
9. Penyampaian LPJ Bendahara (bobot 5%)
10. Renkas/ RPD Harian (bobot 5%)
11. Nilai Pagu Minus Belanja Pegawai (bobot 5%)
12. Dispensasi Pengajuan SPM (bobot 5%)

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018 bertempat di Aula KPPN Painan dengan mengundang seluruh mitra kerja KPPN Painan sejumlah 48 Satker. Narasumber kegiatan ini adalah Nugroho Adi Wibowo dan Lazirwan Kantor Wilayah Ditjen Perbendahraan Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan sosialisasi ini bertujuan untuk:

1. Memastikan pengelolaan APBN khususnya belanja pemerintah yang dilaksanakan K/L sampai dengan tingkat satker dapat berjalan dengan baik.
2. Pola penyerapan anggaran tidak proporsional dan cenderung masih menumpuk di akhir tahun dengan kualitas belanja dan capaian output yang belum sesuai target.
3. Sebagai langkah mitigasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran atas masih banyaknya kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran K/L di tingkat satker.
4. Satker terpacu untuk saling bersaing dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggarannya.