Kondisi Pandemi Covid-19 saat ini telah berdampak pada beberapa bidang seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Penyebaran Covid-19 yang mudah, cepat dan luas, sertabelym ditemukannya vaksin, obat dan keterbatasan tenaga medis menciptakan krisis kesehatan. Krisis kesehatan dialami oleh semua negara di dunia. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor tanpa terkecuali sektor informal. Kondisi ini langsung berdampak pada penurunan ekonomi, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor terkontraksi., pertumbuhan ekonomi melambat/menurun tajam. Kondisi ini menimbulkan gejolak terhadap sektor keuangan, turunnya investor convidence. Jika kondisi ini tidak segera diatasi dapat menimbulkan resesi ekonomi. Untuk menghindari terjadinya resesi ekonomi Pemerintah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Apa itu Program PEN ?
Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program PEN ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama masa pandemi covid-19.
Salah satu program dijalankan dalam rangka mendukung kegiatan PEN adalah penyesuaian alokasi Transfer Khusus Dana Desa (TKDD) yang sempat mengalami refocusing penyesuaian alokasi dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran. Dilakukan relaksasi penyaluran sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Dengan adanya relaksasi ini diberikan beberapa kemudahan dalam penyaluran, seperti : bagi yang sudah salur maka penyaluran berikutnya adalah sebesar selisih total Kontrak yang diajukan dengan yang sudah tersalur, sementara itu bagi yang belum ada penyaluran maka penyaluran akan dilakukan sekaligus sebesar nilai kontrak yang disampaikan, kalau sebelum relaksasi proses penyaluran dilakukan secara bertahap dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi disetiap tahapnya. Relaksasi yang diberikan ini diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan DAK Fisik di daerah dan dapat berkontribusi positif bagi akselerasi perekonomian nasional.
KPPN Painan sebagai instansi yang ditugaskan untuk menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa telah melakukan berbagai upaya agar proses penyaluran DAK Fisik ini bisa lebih cepat diantaranya adalah dispensasi penyaluran DAK Fisik dengan nilai diatas 1 milyar yang bisa langsung dicairkan pada hari yang sama, sebelumnya pencairan harus menunggu 5 hari. Sampai dengan 26 Agustus 2020 Dana DAK Fisik dalam rangka relaksasi telah disalurkan sebesar 90,5 milyar yang dialokasikan untuk beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan sebesar Rp. 24.070.843.879,-, bidang kesehatan sebesar Rp. 20.075.512.979,-, bidang air minum sebesar Rp. 1.853.727.000,-, bidang jalan sebesar Rp. 31.549.739.799,-, bidang sanitasi sebesar Rp. 934.181.000,-, bidang perumahan dan permukiman sebesar Rp. 3.080.334.000,-, bidang transportasi sebesar Rp. 3.286.025.000,-, bidang transportasi sebesar Rp. 5.651.992.934,-, bidang irigasi sebesar Rp. 5.651.992.934,-. Alokasi DAK Fisik yang telah disalurkan ini diharapkan dapat meningkatkan aktifitas perekonomian yang akan berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
oleh : Sri Gustini Ekawaty (Kepala Seksi Veraki KPPN Painan)
