Pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, KPPN Palangkaraya kembali menunjukkan perannya sebagai mitra strategis dalam pengelolaan keuangan negara dengan menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Keuangan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang dihadiri oleh para pegawai Bawaslu tersebut mengusung tema "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan."
Ibu Indra Karunia Dewanti, Kepala KPPN Palangkaraya, bersama dengan Naufal Dwinanda dari Central Government Advisory Team, memimpin sesi tersebut. Mereka menyampaikan pentingnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, serta bagaimana menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam manajemen keuangan. Salah satu sorotan utama dalam pemaparan ini adalah pentingnya digitalisasi dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif.
Indra Karunia Dewanti menekankan pada penggunaan beberapa alat penting dalam sistem digitalisasi keuangan, seperti Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan aplikasi Digipay. "Dengan memanfaatkan teknologi ini, pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, akuntabel, dan tentu saja meminimalisir potensi risiko penyimpangan," jelasnya.
Kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait regulasi dan standar operasional, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam menghadapi dinamika manajemen keuangan. Di era modern ini, pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi menjadi salah satu kunci dalam mencapai akuntabilitas yang tinggi.
Melalui pelatihan dan diskusi yang interaktif, para peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai implementasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan. Mereka juga diharapkan mampu menerapkan strategi yang tepat dalam mengelola risiko yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan keuangan.
Dengan kegiatan ini, KPPN Palangkaraya terus memperkokoh perannya sebagai financial advisor bagi satuan kerja pemerintah di wilayah Kalimantan Tengah. Diharapkan, langkah ini akan semakin memperkuat sinergi antar lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
