Pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, KPPN Palangkaraya mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "BlaKMoReS" atau Bincang Laporan Keuangan dan Monitoring Rekonsiliasi Sepekan. Kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan khusus untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) di wilayah kerja KPPN Palangkaraya.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh sejumlah satuan kerja BLU dari wilayah KPPN Palangkaraya, antara lain Politeknik Kesehatan Palangkaraya, Rumkit Bhayangkara Palangkaraya, serta Universitas Palangkaraya. Setiap satuan kerja mengirimkan lima perwakilan, yang terdiri dari Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, serta operator pelaporan atau teknis yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran.

FGD "BlaKMoReS" bertujuan untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja BLU mengenai pelaksanaan anggaran yang efektif dan penyusunan laporan keuangan yang akurat. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk melakukan diskusi dan berbagi pengalaman antar satuan kerja BLU, khususnya dalam mengelola mekanisme bisnis dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain sesi pembahasan terkait pelaporan dan rekonsiliasi, kegiatan ini juga menyediakan sharing session. Di sesi ini, setiap perwakilan satuan kerja BLU diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar tantangan dan solusi dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan BLU masing-masing. Hal ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan keterampilan satuan kerja dalam mengelola keuangan secara lebih profesional.

Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja BLU di wilayah KPPN Palangkaraya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan keuangan. Selain itu, koordinasi antara KPPN Palangkaraya dan satuan kerja BLU juga diharapkan semakin solid untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

KPPN Palangkaraya terus berkomitmen memberikan pendampingan dan bimbingan teknis bagi satuan kerja BLU agar pengelolaan keuangan di sektor publik dapat semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dengan demikian, pelaksanaan anggaran dapat berjalan optimal dan berdampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat serta mendukung tujuan pembangunan nasional.