Pada Selasa, 15 Oktober 2024, bertempat di Ruang Rapat Lt.2, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya mengadakan kegiatan Local Government Advisory yang melibatkan seluruh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dari pemerintah daerah mitra, termasuk Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Kapuas, Pemkab Gunung Mas, Pemkab Pulang Pisau, dan Pemkot Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam sesi pertama kegiatan, Bapak Adityo Mahardhiko, Kepala Seksi Bank KPPN Palangkaraya, memaparkan hasil monitoring penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa hingga posisi terkini. Monitoring ini sangat penting karena memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa dapat diterima dan digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bapak Adityo juga menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah mitra diharapkan dapat terus mengupdate informasi terkait pemenuhan syarat-syarat salur (penyaluran) DAK Fisik dan Dana Desa dengan baik, serta memastikan tidak ada kendala atau hambatan dalam prosesnya. Hal ini sangat penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Setelah sesi pemantauan penyaluran DAK, acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Hendrik Widjaja, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Palangkaraya. Dalam kesempatan ini, Bapak Hendrik memberikan petunjuk teknis pengisian lembar kerja Local Government Advisory untuk periode Triwulan IV Tahun 2024. Pengisian lembar kerja ini merupakan bagian dari mekanisme yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi progres penggunaan anggaran di pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi dari pengisian lembar kerja pada periode sebelumnya, Bapak Hendrik menekankan pentingnya penyelesaian pengisian lembar kerja dengan lebih awal, mengingat meningkatnya kesibukan baik di KPPN maupun di pemerintah daerah menjelang akhir tahun anggaran.
 |
 |
Kecepatan dan ketepatan pengisian lembar kerja menjadi hal yang sangat krusial karena ini berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Bapak Hendrik berharap, dengan adanya panduan yang jelas ini, pengelola keuangan daerah dapat lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan tugas mereka, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan penyelesaian administratif yang dapat berdampak pada kelancaran penyaluran dana di masa yang akan datang.
Kegiatan Local Government Advisory ini menjadi salah satu sarana strategis untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, dalam hal ini KPPN Palangkaraya, dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui diskusi dan koordinasi yang intensif, diharapkan para pengelola keuangan daerah dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang prosedur dan mekanisme yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan akuntabel.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan dana negara dapat semakin erat, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Kegiatan seperti ini juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk saling berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi terkait dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Selain untuk mempererat sinergi, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah daerah terkait regulasi dan prosedur terbaru yang mungkin berdampak pada pengelolaan keuangan mereka. Sebagai contoh, pemenuhan syarat salur DAK Fisik dan Dana Desa, yang jika dikelola dengan baik, akan mempercepat proses pembangunan daerah dan memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan.
Dalam rangka menyambut akhir tahun anggaran, baik KPPN Palangkaraya maupun pemerintah daerah mitra sangat diharapkan untuk dapat lebih disiplin dalam menyelesaikan administrasi dan pelaporan keuangan agar tidak terjadi penundaan dalam pencairan anggaran yang dapat menghambat kelancaran pembangunan di daerah.
Kegiatan Local Government Advisory yang berlangsung pada 15 Oktober 2024 ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam memperkuat koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman pengelola keuangan daerah, sehingga pengelolaan dana negara dapat lebih transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.
KPPN Palangkaraya terus berkomitmen untuk mendampingi dan memberikan dukungan teknis kepada seluruh mitra kerjanya, termasuk pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pembangunan nasional.
Melalui kegiatan-kegiatan seperti Local Government Advisory ini, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat berjalan lebih optimal dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
