Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) merupakan unit instansi vertikal Kementerian Keuangan yang memiliki peran strategis di daerah. Sebagai representasi Bendahara Umum Negara (BUN), Regional Chief Economist (RCE), dan Financial Advisor (FA), keberadaan keduanya sangat vital dalam mendukung pelaksanaan anggaran dan tata kelola keuangan negara maupun daerah. Peran tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan publik.
Menyadari pentingnya fungsi tersebut, KPPN Palangkaraya bersama Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan audiensi strategis dengan Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Selasa, 15 April 2025. Audiensi ini bertujuan memperkuat hubungan kelembagaan dan sinergi antara instansi vertikal DJPb dengan pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sejumlah isu strategis dan terkini terkait keuangan daerah, serta pemaparan peran penting DJPb dalam mendukung tata kelola fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menjalin komunikasi dua arah antara DJPb dan Pemerintah Daerah, termasuk membahas potensi kolaborasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta optimalisasi program pembangunan di Kalimantan Tengah. Selain itu, diskusi juga mencakup peran DJPb dalam memfasilitasi literasi fiskal dan pemanfaatan data APBN/APBD untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Melalui kegiatan audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin erat antara DJPb dan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah. Kolaborasi yang kuat ini menjadi kunci untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat regional. DJPb berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang lebih baik di daerah.
