Ditjen Perbendaharaan kembali melakukan hibah Barang Milik Negara (BMN) untuk lembaga sosial. BMN tersebut berupa peralatan yang masih layak digunakan tetapi sudah tidak terpakai karena dinamisnya perkembangan organisasi, seperti peringkasan dan penataan ulang ruang kerja, juga penerapan green office dan workspace office.

Dalam sambutannya pada kegiatan serah terima hibah BMN di Jakarta, Rabu (27/10), Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel menyampaikan bahwa hibah ini menjadi wujud peran dan fungsi sosial Ditjen Perbendaharaan kepada masyarakat, juga menjalankan amanah peraturan untuk mengoptimalkan daya guna suatu BMN yang tidak terpakai agar memberikan manfaat yang maksimal.
 
"Sesuai dengan moto pengelolaan aset Ditjen Perbendaharaan yaitu "pastikan aset kita bermanfaat", hibah ini diharapkan dapat membantu lembaga sosial masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam masa pandemi yang berdampak cukup berat bagi seluruh sendi kehidupan. Dalam hibah BMN tahun ini, kami distribusikan BMN sebanyak 901 unit dengan total nilai perolehan sebesar Rp2.857.826.068,00 kepada 23 lembaga sosial masyarakat di wilayah Jabodetabek, Banyumas, Brebes dan Purworejo," jelas Didyk.

BMN yang dihibahkan tahun ini terdiri atas 805 unit barang meubelair seperti meja, kursi, lemari,dan sofa, 95 unit barang elektronik seperti komputer, laptop, printer, scanner, dan misty fan, serta 1 unit kendaraan dinas operasional roda empat berupa ambulans. Lembaga calon penerima hibah telah melalui proses verifikasi berkas dan dokumen pendukung permohonan, wawancara, serta peninjauan lokasi.

"Proses verifikasi dilakukan dengan cukup hati-hati dan selektif dengan harapan agar tujuan pemberian hibah BMN dapat bermanfaat dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan/atau minimal membantu meringankan kebutuhan para penerima hibah," jelas Didyk.

Hibah BMN Ditjen Perbendaharaan Tahun 2021 ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan. Pada tahun 2020 telah dihibahkan 880 unit BMN dengan total nilai perolehan sebesar hampir Rp2,5 miliar kepada 19 lembaga sosial masyarakat di wilayah Jabodetabek, Tegal dan Brebes. 

Serang, djpb.kemenkeu.go.id,- Pengenalan dan edukasi mengenai tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta current issue terkait pelaksanaan APBN dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui program Seminar Treasury Goes to Campus (TGC) yang rutin dilakukan setiap tahun oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN). Tahun ini, Seminar TGC diselenggarakan di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, dengan tema “Pengelolaan Kas Yang Efektif dan Digitalisasi Sistem Penerimaan Negara”, Kamis (21/10).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Subdirektorat Optimalisasi Kas Direktorat PKN  Moch. Abdul Kobir menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan penyempurnaan dan modernisasi sistem penerimaan maupun pengeluaran negara agar pengelolaan kas dapat makin berjalan efektif dan efisien.

“Tujuan dari pengelolaan kas adalah memiliki jumlah uang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi kewajiban pemerintah, dengan cara yang hemat biaya dan dengan risiko yang dapat dikelola,” sebutnya.

Untuk modernisasi sistem penerimaan negara, Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan telah menggandeng 57 Bank umum, 27 BPD, dan Pos Indonesia. Kerja sama juga dijalin dengan e-commerce antara lain Tokopedia, Bukalapak, dan Indomaret. Kanal e-wallet, bank transfer, virtual account, direct debit, dan kartu kredit pun dioptimalkan untuk mempermudah pembayaran pajak dan PNBP yang menjadi penerimaan negara.

Dalam sambutannya, Dekan FEB Untirta Akhmadi menyampaikan bahwa masyarakat perlu mendukung pemerintah dalam mengelola kas negara. “Dengan adanya kegiatan ini, informasi tentang pengelolaan kas dan penerimaan negara dapat dibuka lebih luas lagi,” harapnya.

Adapun Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Ade Rohman mengungkapkan dua sisi sinergi terkait pengelolaan keuangan negara yang dapat dijalin dengan dengan perguruan tinggi. “Perguruan Tinggi berperan sangat strategis sebagai mitra pengelolaan keuangan negara yang dapat memberikan masukan kepada Pemerintah di satu sisi, dan memberikan pemahaman kondisi perekonomian kepada mahasiswa dan generasi penerus bangsa pada sisi yang lain.”

Seminar TGC dimoderatori oleh Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Untirta Hady Sutjipto. Hadir pula Kepala Seksi Pengelolaan Rekening Penerimaan Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas Direktorat PKN Suhendi yang membawakan materi tentang Digitalisasi Sistem Penerimaan Negara.

Suhendi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan modernisasi sistem penerimaan negara, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan membayar Imbalan Jasa Pelayanan (IJP) kepada Collecting Agent (Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya) secara progresif proporsional nominal setiap bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.05/2020 tanggal 30 Desember 2020 .

Seminar ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara luring yang dihadiri oleh jajaran Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, pimpinan dan dosen dari FEB Untirta, serta secara daring diikuti oleh mahasiswa dan civitas akademika FEB Untirta.

Yogyakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) terus diakselerasi. Strategi penguatan peran ini antara lain diwujudkan melalui piloting Assets & Liabilities Committee (ALCo) Regional, penajaman Kajian Fiskal Regional (KFR), dan pembentukan Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN). Dalam melaksanakannya, DJPb mempererat sinergi dengan pihak-pihak terkait.

 "Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Wamenkeu telah memberikan arahan agar DJPb menyusun timeline program dan target kinerja Piloting RCE sampai dengan akhir tahun 2021, serta membangun diskusi dengan local expert universitas. Wamenkeu pun menyampaikan keinginan agar DJPb menjadi Backbone Chief Economist beberapa tahun ke depan. Untuk itu, DJPb telah mengadakan Focus Group Discussion intensif lintas unit eselon I Kemenkeu, serta melibatkan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, untuk mendapatkan masukan terkait dengan rumusan konsep pelaksanaan RCE," ungkap Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam welcoming speech pada kunjungan kerja Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Yogyakarta, Jumat (08/10).
 
FKPKN misalnya, dirancang sebagai wadah strategis bagi perwakilan Kementerian Keuangan untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, sekaligus sebagai prime mover dalam menciptakan policy networks di daerah. Dirjen Perbendaharaan mengapresiasi MoU yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb dengan para pemerintah daerah sekaligus menyampaikan harapan agar output atas MoU tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata pula bagi daerah.
 
“Kami terus mendorong seluruh jajaran DJPb untuk memiliki kesatuan tekad dan semangat unlock our potentials, keluar dari zona nyaman, terus-menerus capitalize our role, dan berani untuk work beyond our normative functions, dan tentu saja senantiasa meng-upgrade skill set. DJPb kami dorong untuk break the boundaries dalam upayanya mentransformasi traditional practice of Treasury menjadi modern Treasury yang teraktualisasikan dalam konsep New DJPb in Town. Termasuk, kami telah mencetuskan value DJPb ke dalam jargon yang sesuai karakteristik DJPb, yaitu Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal, atau kami sebut HAnDAL," sebut Dirjen Perbendaharaan.

Adapun Wamenkeu mengingatkan bahwa dalam menangani pandemi, belanja APBN sejak tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan seperti untuk pembelian alat kesehatan, insentif tenaga kesehatan, serta insentif bantuan sosial bagi yang terdampak pandemi. Sementara, pendapatan mengalami penurunan, sehingga terjadi defisit di atas 3% yaitu 6,1%. APBN juga mengalami dua kali perubahan, tetapi laporan keuangan pemerintah tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Karena melalui Perppu 1 tahun 2020 pemerintah berjanji untuk kembali ke defisit 3% pada tahun 2023, maka menjadi tugas kita bersama untuk merapatkan barisan, tentu dengan cara pendapatan naik dan belanja mengalami penurunan. Kemarin kita diberi anugerah  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disahkan oleh DPR. Ini bukan hanya bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, melainkan bagian kita semua," jelas Wamenkeu.

Dalam acara tersebut Direktur Jenderal Perbendaharaan, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, serta para Kepala Kanwil DJP, DJKN, dan DJBC lingkup Jateng – DIY turut mendampingi Wakil Menteri Keuangan dalam mengunjungi bazar para debitur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kanwil DJPb Provinsi DIY yang juga menjadi bagian rangkaian acara, dengan dipandu oleh Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ririn Kadariyah. Melalui unit vertikal Ditjen Perbendaharaan, yaitu KPPN, realisasi pembiayaan UMi disalurkan kepada PIP untuk kemudian disampaikan kepada para debitur melalui sejumlah lembaga penyalur. [FIS]