Pemerintah terus mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah. Hal ini tercermin dalam program reformasi struktural di mana salah satunya ialah reformasi yang menyangkut hubungan keuangan pusat dan daerah.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto, menyampaikan bahwa reformasi struktural keuangan pemerintah tersebut merupakan konsolidasi fiskal yang akan berfokus utama pada tiga hal. “Kita akan terus mengarah pada upaya untuk terus peningkatkan pendapatan, perbaikan aspek belanja, serta pembiayaan yang inovatif dan sustainable. Jadi ketiga hal ini, collect more, spending better, inovative and sustainable financing adalah tiga hal sangat penting menjadi fokus dalam konsolidasi fiskal kita,” terang Hadiyanto dalam kegiatan Webinar Nasional Reformasi Struktural Menuju Indonesia Maju 2045, Kamis (16/9).

Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) yang memiliki peran pada sisi penguatan aspek belanja (spending better) berkomitmen terus berkontribusi dalam mewujudkan reformasi perekonomian yang inklusif menuju Indonesia Maju melalui penajaman fungsi Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE).

Oleh karenanya, Hadiyanto, mendorong agar para stakeholders dapat mempererat sinerginya bersama Kanwil DJPb selaku mitra kerja strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan ekonomi dan infrastruktur di daerah. “Mari kita para stakeholders pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mengawal reformasi bagi terwujudnya Indonesia maju.”

Hadiyanto berharap agar pemerintah daerah beserta stakeholders kunci di daerah dapat terus bersama untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya ekonomi bagi APBN dan APBD dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan dan kesejahteraan.

“Beberapa program strategis yang telah diinisiasi oleh Kanwil DJPb misalnya berkaitan dengan bagaimana upaya untuk terus menajamkan Kajian Fiskal Regional (KFR). Demikian pula adanya forum kerjasama pengelolaan keuangan negara dan berbagai fasilitas percepatan anggaran pusat dan daerah. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa seluruh transfer ke daerah yang sedemikian banyak dari waktu ke waktu dapat optimal dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan di daerah.” tambahnya.

Dengan adanya program-program tersebut diharapkan peran Kanwil DJPb dapat menjadi penggerak bagi fungsi-fungsi RCE di daerah serta dapat berkontribusi banyak bagi proses percepatan pembangunan daerah dan pemulihan ekonomi regional.

Dalam laporannya pada kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, turut menyampaikan bahwa sinergi Kanwil DJPb sebagai RCE dengan para stakeholders sangat relevan dengan salah satu upaya mewujudkan Indonesia Maju. “Peran seluruh stakeholders, khususnya pelaksana kebijakan fiskal pada tatanan pelaksanaan anggaran, sangat penting untuk dapat menyukseskan implementasi kebijakan reformasi struktural menuju Indonesia Maju,” terang Sulaimansyah.

Webinar yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan tersebut mendatangkan narasumber Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, Eka Chandra Buana dan Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF, Ubaidi S. Hamidi. Acara tersebut dihadiri secara daring oleh jajaran DJPb serta sejumlah stakeholders dari pemerintah daerah, dosen, maupun akademisi pada perguruan tinggi lingkup provinsi Kalimantan Selatan.[dr/ma]

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan dan memaksa seluruh negara di dunia berubah. Dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi sangat luar biasa. Pemerintah pun bergerak dengan cepat untuk meresponsnya.

"UU nomor 2 tahun 2020 menjadi landasan bagi pemerintah menghadapi COVID-19 dan dampaknya, terutama menggunakan instrumen keuangan negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman krisis sosial ekonomi dan keuangan. APBN, keuangan negara bekerja luar biasa keras. Tahun lalu kita bahkan mengubah dua kali APBN dengan Perpres 54 dan Perpres 72 tahun 2020. Saya sangat memahami Bapak dan Ibu sekalian, Pimpinan lembaga dan pemerintah daerah, juga mengalami tantangan dalam mengelola keuangan negara yang harus bergerak secara fleksibel dan responsif," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021 yang diselenggarakan secara daring, Selasa (14/09).

Sejak tahun lalu, pemerintah telah memulai sejumlah program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang terdiri atas sejumlah klaster, mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, hingga dukungan UMKM dan korporasi. Program yang berjalan pada situasi serbacepat ini tetap harus memiliki akuntabilitas yang baik.

"Berbagai program ini dilakukan dan didesain di tengah-tengah krisis yang memang sangat dinamis. Kita memahami kemungkinan munculnya risiko, sehingga dalam perencanaan maupun pelaksanaan kita libatkan lembaga penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan BPKP. Yang tidak kalah penting, berkonsultasi dan berkomunikasi dengan BPK," tegas Menkeu pada kegiatan yang diikuti oleh para pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan dan anggota serta auditor BPK, para kepala lembaga negara dan menteri, Kapolri, Jaksa Agung, serta para gubernur, bupati, dan walikota ini.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK menjadi bukti nyata upaya pemerintah mempertahankan akuntabilitas tersebut. Di tengah tantangan pandemi, tidak terdapat lagi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang mendapat opini Disclaimer/Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP). Sebanyak 84 LKKL dari 86 K/L atau 97,7% mendapatkan Opini WTP. Capaian positif kualitas pengelolaan keuangan daerah juga makin meningkat, terdapat 486 dari 542 Pemda atau 89,7% mendapatkan opini WTP pada tahun 2020.

"Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang terus menjaga dan mengelola keuangan negara, menjaga integritas, dan membangun tata kelola dengan baik. Karena yang kita gunakan adalah uang rakyat, kita harus mempertanggungjawabkan secara baik," ucap Menkeu.

Menkeu juga mengapresiasi upaya Ditjen Perbendaharaan merekam pengalaman menghadapi pandemi melalui buku "Mengawal Akuntabilitas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020" yang diluncurkan pada kesempatan yang sama, untuk dapat dijadikan sumber informasi bagi K/L maupun kalangan akademisi dan praktisi. Talk show yang akan digelar pada hari ini pun diharapkan akan memberikan role model bagi para peserta tentang bagaimana menangani COVID-19, membantu masyarakat, dan membangkitkan kembali ekonomi.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam laporannya mengungkapkan bahwa Rakernas Akuntansi ini terselenggara berkat sinergi dan dukungan berbagai pihak, antara lain beberapa unit eselon I internal Kementerian Keuangan, BPK RI, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, seluruh Kementerian Negara/Lembaga, dan seluruh Pemerintah Daerah.

"Tujuan penyelenggaraan Rakernas Akuntansi antara lain adalah sebagai upaya berkesinambungan untuk menyatukan komitmen, membangun sinergi antar stakeholders, untuk meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara, baik lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Juga untuk memberikan apresiasi atas raihan opini WTP dari BPK RI kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah seperti yang direkomendasikan oleh DPR RI," jelas Dirjen Perbendaharaan. [LRN/TAP]